7.137 PPPK Depok Segera Diangkat, SK Tunggu BKN
adainfo.id – Sebanyak 7.137 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Depok hingga kini masih menunggu surat keputusan (SK) pengangkatan.
Proses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih berjalan dan menjadi faktor utama yang menunda penyerahan SK.
Kepala Bidang Pengadaan, Data, Kepangkatan, dan Pensiun BKPSDM Kota Depok, Taufik Iman Raharjo, menyampaikan bahwa pihaknya kini sedang fokus menginput data ribuan PPPK ke dalam sistem BKN.
“Nah, sekarang ini kami masih dalam proses menginput usulan 7.137 PPPK Paruh Waktu itu. Ada beberapa kendala teknis, seperti salah input pendidikan, unit kerja, hingga penempatan. Jadi harus diperbaiki dulu sebelum dikirimkan ke BKN,” jelas Taufik kepada wartawan, Rabu (01/10/2025).
Kendala Teknis Hambat Proses Usulan
Menurut Taufik, proses penginputan data tidak bisa dilakukan sembarangan.
Kesalahan kecil dalam input, seperti data pendidikan atau unit kerja, bisa membuat pengajuan harus dikembalikan untuk diperbaiki.
Ia menambahkan, setelah semua data diverifikasi dan sesuai, barulah BKN dapat melakukan validasi dan menerbitkan persetujuan teknis (Pertek).
Tanpa dokumen tersebut, SK pengangkatan PPPK tidak bisa dicetak.
“Prediksi kami, penyerahan SK PPPK Paruh Waktu Depok bisa dilakukan antara Oktober atau November 2025. Untuk TMT-nya tetap mengikuti ketentuan Pertek BKN. Jadi bisa Oktober atau November, tergantung hasil verifikasi,” ujarnya.
Rincian Formasi PPPK Paruh Waktu Depok
Dari total 7.137 PPPK yang diusulkan, formasi terbanyak adalah tenaga teknis.
Data yang dikeluarkan BKPSDM Depok menunjukkan rincian 1.531 guru, 283 tenaga kesehatan, dan 5.323 tenaga teknis.
Semua formasi tersebut masih menunggu validasi data dari BKN.
Jika ada perbaikan yang perlu dilakukan, BKPSDM Depok harus kembali mengajukan revisi data sebelum Pertek bisa terbit.
