Perum Bulog Dukung Penuh Kemandirian Kopdes Melalui Program SPHP

adainfo.id – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional kini menemukan momentumnya di wilayah Cirebon. Perum Bulog Cirebon menyatakan komitmennya untuk mendorong kemandirian pangan melalui kerja sama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), Jumat (11/7/2025).

Kolaborasi ini berlangsung dalam kerangka program nasional Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang menjadi salah satu pilar utama pengendalian harga dan distribusi beras ke seluruh pelosok negeri.

Dalam pelaksanaannya, Kopdes Merah Putih kini secara resmi ditetapkan sebagai mitra strategis Bulog dalam penyaluran SPHP, khususnya di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi konvensional.

Kopdes Resmi Jadi Mitra Penyaluran SPHP

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh pimpinan Perum Bulog Cirebon, disebutkan bahwa berdasarkan petunjuk teknis terbaru dari pemerintah pusat, Kopdes kini dilibatkan secara langsung sebagai penyalur SPHP.

Artinya, koperasi tersebut mendapat otoritas untuk membeli dan mendistribusikan beras SPHP ke masyarakat dengan kuota maksimal 2 ton per pengajuan.

“Kami sangat mendukung koperasi Merah Putih sebagai mitra kami. Dalam waktu dekat ini, kegiatan yang paling semangat kami jalankan bersama adalah penyaluran SPHP, di mana setiap koperasi Merah Putih dapat mengajukan pembelian maksimal 2 ton. Jika stok habis, bisa mengajukan kembali,” ungkap Kepala Bulog Cirebon.

Hal ini dianggap sebagai strategi penting untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, khususnya di desa-desa yang sebelumnya belum tersentuh oleh distribusi SPHP secara langsung.

Tak hanya sebatas pendistribusian, Bulog Cirebon juga akan menyediakan dukungan teknis menyeluruh kepada setiap koperasi mitra. Ini termasuk pembekalan mengenai cara penyimpanan beras, mekanisme pembelian, hingga prosedur pelaporan yang akuntabel.

“Selain pembelian, koperasi juga akan dilibatkan dalam penyimpanan dan tata kelola logistik pangan. Ini upaya kami untuk membangun sistem distribusi pangan yang tangguh dan mandiri,” tambah pejabat Bulog.

Melalui pelatihan teknis dan monitoring berkala, Kopdes diharapkan mampu menjalankan peran distribusinya dengan standar kualitas yang sama seperti yang diterapkan oleh Bulog secara nasional.

Kopdes Berpotensi Gandeng Petani Lokal sebagai Mitra Produksi

Salah satu potensi besar yang diungkap dalam kerja sama ini adalah peran Kopdes sebagai jembatan antara Bulog dan petani lokal. Mengingat sebagian besar anggota koperasi tinggal di desa dan berprofesi sebagai petani, maka terbuka peluang untuk membentuk kemitraan strategis dalam rantai produksi beras nasional.

“Anggota koperasi banyak yang tinggal di desa, dan tentu sebagian adalah petani. Mereka bisa tergabung dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan), yang ke depan bisa menjadi mitra kami dalam pengadaan beras,” terang Kepala Bulog Cirebon.

Langkah ini selaras dengan misi Bulog untuk menyerap hasil panen dalam negeri, menghindari ketergantungan pada impor, serta menciptakan harga panen yang stabil dan menguntungkan bagi petani.

Dengan ditunjuknya Kopdes sebagai mitra distribusi, Perum Bulog menaruh harapan besar bahwa koperasi bisa menjadi aktor kunci dalam penguatan sistem pangan dari bawah. Peran koperasi tidak hanya sebagai pengecer atau distributor, melainkan sebagai penguat jejaring distribusi, simpul produksi, dan pengendali harga di tingkat lokal.

“Harapan kami, kerja sama ini tidak hanya berjalan di permukaan, tetapi juga melibatkan sebanyak mungkin pihak, mulai dari pengurus koperasi hingga petani. Semakin banyak yang terlibat, semakin kuat pondasi kemandirian pangan kita,” tegas Kepala Bulog.

Pemerataan pasokan dan keterjangkauan harga bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif. Dalam konteks ini, keberadaan koperasi yang berakar kuat di masyarakat dianggap sebagai medium paling ideal.

Kolaborasi yang Berkelanjutan dan Pro-Rakyat

Dalam skema besar ketahanan pangan nasional, kolaborasi antara lembaga negara seperti Bulog dan lembaga ekonomi kerakyatan seperti koperasi menjadi fondasi penting. Sinergi antara keduanya dapat menciptakan ekosistem pangan yang adil, efisien, dan berpihak kepada rakyat.

Jika berjalan dengan baik, program ini juga akan membuka ruang untuk inisiatif serupa di sektor pangan lainnya—seperti gula, minyak goreng, dan komoditas hortikultura.

Sebagaimana disampaikan oleh Bulog Cirebon, semua bentuk kegiatan distribusi SPHP oleh Kopdes akan terus dievaluasi secara berkala, baik dari sisi efektivitas, transparansi, maupun dampaknya terhadap harga di lapangan.