Menko PM, A Muhaimin Iskandar Hadiri Rembug Warga di Kabupaten Cirebon

adainfo.id – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pondok pesantren memegang peranan vital dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam mengatasi kemiskinan dan menciptakan pemerataan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung saat Muhaimin hadir dalam acara “Rembug Warga: Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan” yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Gedongan, Kabupaten Cirebon, Kamis (17/7/2025).

Acara tersebut menjadi ruang penting bagi sinkronisasi kebijakan dan realisasi kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, yang menargetkan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026.

Pesantren Sebagai Pilar Sosial

Dalam sambutannya, Menko PM menekankan bahwa peran pesantren bukanlah hal baru. Sejak dahulu, lembaga pendidikan berbasis keagamaan ini telah menjadi penopang sosial yang menerima siapa pun tanpa memandang latar belakang ekonomi.

“Sudah terbukti berabad-abad lamanya pesantren didirikan untuk siapa pun, baik yang mampu maupun tidak mampu. Pesantren punya sejarah menjadi pusat tampungan orang-orang yang tidak berdaya atau orang miskin,” ujar Muhaimin.

Menurutnya, pesantren telah memberikan akses pendidikan yang inklusif dan tanpa diskriminasi. Hal ini diyakini menjadi kunci dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang selama ini menjadi tantangan struktural di banyak daerah.

Akses Pendidikan sebagai Solusi Keadilan Sosial

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pendidikan disebut Muhaimin sebagai sarana utama yang paling efektif untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan. Ia menyoroti bahwa pesantren telah berperan jauh sebelum ada intervensi negara dalam pendidikan rakyat kecil.

“Salah satu cara memotong rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan. Dan pemberian akses pendidikan oleh pesantren sudah terbukti dari dulu. Ini bagian dari pemberdayaan yang nyata,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, ia juga menyoroti pentingnya pengembangan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial, bukan hanya sebatas lembaga pendidikan formal atau keagamaan.

Ponpes Gedongan Sebagai Role Model Pemberdayaan

Ponpes Gedongan dinilai Menko Muhaimin sebagai contoh pesantren yang berhasil mewujudkan visi kemandirian dan pemberdayaan. Pesantren ini telah memiliki Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk mencetak sumber daya manusia yang siap bersaing di sektor produktif.

“Dengan adanya LPK seperti di Ponpes Gedongan, masyarakat bisa dilatih agar lebih mandiri dan berdaya saing. Ini yang harus kita dorong bersama,” katanya.

Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat kini diarahkan agar lembaga pesantren naik kelas, bukan hanya sebagai pusat pendidikan, melainkan juga pusat ekonomi berbasis komunitas.

Sinkronisasi dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025

Pemerintah melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 telah menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bergerak bersama menghapus kemiskinan ekstrem di tanah air.

“Mari kita dorong terus agar pesantren bisa naik kelas, memperluas perannya sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, santri dan masyarakat sekitar juga dapat menikmati peningkatan kualitas hidup,” ujar Muhaimin.

Keluhan Nelayan Cirebon Timur Jadi Sorotan

Sesi dialog Rembug Warga menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung. Salah satunya datang dari Iwan, Kuwu Ender, Kecamatan Pangenan. Ia menyampaikan keluhan tentang tingginya angka kemiskinan di kalangan nelayan, di mana banyak anak-anak nelayan tidak bisa melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi.

“Banyak anak-anak nelayan hanya bisa sekolah sampai SD. Mereka akhirnya langsung ikut melaut, padahal cita-cita mereka ingin kerja di pabrik. Tapi syaratnya harus lulusan SMA,” keluh Iwan.

Iwan meminta pemerintah menyediakan program pendidikan Paket C gratis bagi anak-anak nelayan agar mereka memiliki peluang setara dalam mencari pekerjaan.

Jeratan Tengkulak Masih Mencekik

Keluhan lain datang dari Kumbang, seorang nelayan dari Desa Ender. Ia menyoroti jeratan utang terhadap tengkulak saat pembelian perahu, yang kini sudah rusak, namun beban utang masih menghantui.

“Perahu yang dibeli pakai utang kini sudah rusak dan tidak bisa dipakai. Sementara utangnya masih menumpuk,” ujarnya.

Menko Muhaimin merespons cepat dengan berjanji menurunkan tim untuk menindaklanjuti kasus tersebut dan mencari solusi utang nelayan kepada tengkulak.

Program Kejar Paket C Gratis dan Perlindungan Sosial

Sebagai solusi jangka pendek, Menko PM menyatakan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan Paket C gratis di Cirebon Timur, khususnya untuk anak-anak nelayan dan warga tak mampu.

“Soal pendidikan, kita usahakan kejar Paket C gratis untuk masyarakat di sini. Ini bagian dari pemotongan rantai kemiskinan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi nelayan dan petani. Dengan membayar iuran hanya Rp500–700 per hari, mereka bisa terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Bila tidak mampu, pemerintah akan hadir melalui subsidi iuran.

Pemberdayaan Perempuan dan Permodalan untuk PMI

Menko PM juga mendorong agar istri-istri nelayan aktif dalam pelatihan pemberdayaan perempuan, termasuk dalam skema Program Nasional Pemberdayaan (PNP). Selain itu, ia menyoroti progres Program Permodalan Nasional Madani (PNM) di wilayah Mundu yang dianggap berhasil menjangkau komunitas ekonomi kecil.

Dari kalangan purna pekerja migran Indonesia (PMI), Rudi Hartono mengusulkan dibangunnya Rumah BUMN sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi eks PMI di Cirebon. Usulan ini langsung mendapat respons positif.

“Kami akan koordinasikan dan upayakan pengadaan Rumah BUMN untuk para purna PMI. Ini penting untuk keberlanjutan kehidupan mereka setelah kembali ke tanah air,” kata Muhaimin.

Ponpes Gedongan Minta Dukungan CSR dan PKBM

KH Ade Tohir, pimpinan Ponpes Gedongan, dalam forum ini mengungkapkan peran besar pesantren dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak nelayan dan dhuafa. Ia menyampaikan bahwa PKBM yang dikelola ponpes telah diperbarui secara regulatif dan terus melayani masyarakat tidak mampu.

Ia juga mengusulkan agar program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di sekitar Cirebon bisa disalurkan langsung ke pesantren sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.