Pradi Supriatna Nilai Pemekaran Jawa Barat Belum Urgen, Ini Alasannya
adainfo.id – Wacana pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi lima provinsi baru kembali mencuat dan menjadi sorotan berbagai pihak.
Namun, anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna, menilai bahwa gagasan tersebut belum bisa dijadikan agenda prioritas.
Menurutnya, pemekaran wilayah sebesar itu harus melalui kajian matang dan memenuhi berbagai aspek regulatif, administratif, serta kesiapan infrastruktur pemerintahan.
“Apa semudah itu. Kalau misalnya wacana ya silahkan saja. Namun kan harus mengenuhi berbagai aspek ya. Kajian-kajiannya tentu sampai hari ini juga kan nampaknya belum ya,” ujar Pradi saat ditemui di Kota Depok, Jumat (1/8/2025).
Perlu Kajian Menyeluruh, Bukan Sekadar Gagasan Emosional
Pradi menegaskan bahwa pemekaran wilayah tidak bisa dilakukan hanya karena semangat saja.
Ia menyebut harus ada memorandum dan evaluasi konkret terhadap efektivitas pengelolaan tata pemerintahan.
“Apakah memang ini lebih efektif dalam mengelola tata kelola pemerintahan berbasis program kemasyarakatan melalui regulasi misalnya. Lalu, apakah itu akan jauh lebih efektif? Itu kan tentu harus dihitung secara cermat ya,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Ia juga mengingatkan bahwa pembentukan provinsi baru bukan hanya soal pemekaran wilayah, tetapi menyangkut biaya besar, infrastruktur, pengangkatan legislatif, dan kesiapan sumber daya manusia.
Prioritaskan Layanan di Kelurahan dan Desa
Alih-alih mendukung pemekaran provinsi, Pradi justru menyoroti kebutuhan mendesak untuk memekarkan wilayah kelurahan dan desa, terutama di wilayah yang sudah padat penduduk.
“Yang paling penting menurut saya sekarang malah kalau mau dimekarkan itu desa atau kelurahan,” katanya.
Ia mencontohkan kondisi di Kota Depok, di mana satu kelurahan bisa melayani lebih dari 50 ribu warga, yang menurutnya tidak lagi ideal dalam konteks pelayanan publik.
“Misalnya di Depok nih, satu kelurahan itu ada yang harus melayani lebih dari 50 ribu orang. Nah ini kan kita hitung idealnya dari sisi pelayanan,” beber anggota legislatif Dapil Jabar 8 yang meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini.
“Di desa juga demikian. Dia cukup luas, jauh, tapi ternyata memang harus dilayani oleh satu desa. Nah itu mungkin kita pertimbangan, kita lihat nanti,” timpalnya lagi.
Investasi Lebih Dibutuhkan daripada Pemekaran
Lebih lanjut, Pradi menekankan bahwa fokus pembangunan seharusnya diarahkan untuk menarik investasi ke Jawa Barat, bukan pada pembentukan struktur pemerintahan baru.
“Atau orang berinvestasi di Jawa Barat, kan sudah terlihat untuk periode ini saja baru beberapa pekan ini kan sudah nilainya bisa kita tahu ya, sudah banyak, lebih dari Rp 70 triliun investasi di Jabar,” tegasnya.
Dengan dorongan investasi yang tinggi, Pradi optimis pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik bisa dicapai tanpa harus memekarkan provinsi.
Wacana 5 Provinsi Baru: Sunda Galuh hingga Sunda Caruban
Sebagai informasi, wacana pemekaran ini muncul setelah adanya usulan dari sejumlah anggota DPRD Jabar untuk membentuk lima provinsi baru.
Provinsi-provinsi tersebut yakni Provinsi Sunda Galuh, Sunda Priangan, Sunda Pakuan, Sunda Taruma/Bagasasi, dan Sunda Caruban.
