Normalisasi Sungai Singaraja Dinilai Asal-asalan, Warga: Banjir Tetap Mengancam
adainfo.id – Proses pengerukan Sungai Singaraja yang membentang di enam desa pada tiga kecamatan Kabupaten Cirebon dinilai tak sesuai harapan.
Hingga Senin (4/8/2025), kegiatan normalisasi yang dicanangkan untuk mengurangi banjir ini justru dianggap asal-asalan dan minim koordinasi antarinstansi.
Kegiatan yang difasilitasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung (Cimancis) itu baru menyasar Desa Japura Lor dan sebagian titik di Desa Lemahabang.
Empat desa lainnya belum tersentuh karena terbatasnya alat berat dan tak kunjung datangnya dukungan dari DPUTR Kabupaten Cirebon.
Warga: Proyek Tak Tepat Sasaran
Haris, warga Desa Tuk Karangsuwung, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai pengerukan hanya dilakukan di hulu sungai, sementara wilayah hilir yang kerap terdampak banjir justru dibiarkan sempit dan dangkal.
“Kalau hanya sebagian yang dilebarkan, air dari hulu akan tetap meluap ke hilir. Ini bukan solusi, justru memperparah banjir di pemukiman,” tegasnya.
Menurut Haris, pengerjaan ini harusnya dilakukan menyeluruh dan menyasar akar permasalahan, bukan sekadar formalitas.
“Jika tidak berdampak positif bagi masyarakat, lalu untuk apa proyek ini dijalankan?” ujarnya.
BBWS: Kendala Akses Hambat Pekerjaan
Kepala BBWS Cimancis, Dwi Agus Kuncoro, mengakui adanya hambatan di lapangan. Ia mengatakan bahwa pengerjaan terkendala oleh sulitnya akses masuk alat berat, dan saat ini tengah menunggu koordinasi teknis dengan Pemkab Cirebon.
“Kalau akses tidak dibuka, ya memang sulit. Kami akan segera bersurat resmi ke Pemda,” ucapnya.
Ia menegaskan komitmen BBWS untuk menuntaskan normalisasi, namun menekankan perlunya sinergi dengan DPUTR dan pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon belum memberikan pernyataan resmi mengenai keterlibatannya, terutama terkait pengadaan alat berat jenis amphibi yang sebelumnya diminta masyarakat dan BBWS.
