PMII, KAMMI, dan GMNI Cirebon Dukung Usulan KNPI Terkait Alokasi 10 Persen APBD untuk Infrastruktur Jalan
adainfo.id – Usulan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Cirebon agar Pemerintah Daerah mengalokasikan minimal 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, mendapat dukungan penuh dari tiga organisasi mahasiswa besar di Cirebon: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Langkah KNPI ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat, mengingat kondisi jalan di beberapa wilayah Kabupaten Cirebon masih banyak yang rusak dan memerlukan perbaikan segera.
Dukungan tiga organisasi mahasiswa ini sekaligus menandakan bahwa isu infrastruktur menjadi perhatian serius kalangan pemuda.
PMII: Infrastruktur Jalan Menyangkut Kehidupan Masyarakat
Ketua PC PMII Cirebon, Jamaludin Bachtiar, menegaskan bahwa pihaknya sejalan dengan langkah KNPI dalam memperjuangkan alokasi anggaran yang berpihak pada kepentingan publik.
Menurutnya, persoalan infrastruktur jalan tidak dapat dipandang hanya sebagai pembangunan fisik semata.
“Infrastruktur jalan menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat. Jalan yang rusak memperlambat mobilitas, menghambat pertumbuhan ekonomi, menyulitkan akses pendidikan dan kesehatan, bahkan memperlebar ketimpangan antarwilayah,” ujarnya saat ditemui, Rabu (6/8/2025).
Jamaludin menjelaskan, dengan APBD Kabupaten Cirebon yang mencapai Rp4,7 triliun, alokasi 10 persen atau sekitar Rp470 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan bukanlah hal yang berlebihan.
Ia menilai, langkah tersebut justru progresif dan realistis demi meningkatkan kualitas hidup warga.
Ia juga mendorong DPRD dan perangkat daerah untuk membuka ruang partisipasi publik dalam perencanaan prioritas pembangunan, memastikan transparansi anggaran, serta mengutamakan perbaikan di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan.
KAMMI: Betonisasi Jalan adalah Solusi Jangka Panjang
Ketua Umum KAMMI Cirebon, Diki Wibowo, turut memberikan apresiasi terhadap pernyataan Ketua DPD KNPI Kabupaten Cirebon, Aan Anwarudin, yang berani menyuarakan aspirasi publik.
“Sudah saatnya APBD disusun dengan orientasi keadilan dan efisiensi, bukan sekadar formalitas tahunan. Usulan KNPI ini menunjukkan keberanian untuk berpihak pada rakyat,” kata Diki.
Menurut Diki, salah satu solusi jangka panjang dalam perbaikan infrastruktur jalan adalah betonisasi.
Ia menilai langkah ini lebih tahan lama dibanding sekadar tambal sulam yang selama ini banyak dilakukan.
Diki berharap usulan ini tidak berhenti di wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam Rancangan APBD 2026.
“Saatnya Cirebon bangkit dengan infrastruktur yang kuat dan anggaran yang tepat sasaran,” tegasnya.
GMNI: Jalan yang Baik Tingkatkan Daya Saing Daerah
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Cirebon, Dika Agung Wahyudi, menyebutkan bahwa alokasi minimal 10 persen APBD untuk infrastruktur jalan adalah kebutuhan mendesak.
“Masih banyak jalan rusak di Kabupaten Cirebon yang belum tersentuh pembangunan, padahal daerah lain di Jawa Barat sudah lebih maju di sektor infrastruktur. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ungkapnya.
Dika menambahkan, kualitas jalan yang baik tidak hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi daerah, mengurangi biaya transportasi, dan mempercepat akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
KNPI: Pemuda Harus Mengawal Realisasi
Menanggapi dukungan dari PMII, KAMMI, dan GMNI, Ketua DPD KNPI Kabupaten Cirebon, Aan Anwarudin, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas solidaritas yang ditunjukkan.
“Kami berkomitmen untuk mengawal usulan ini hingga terealisasi. Pembangunan jalan yang layak adalah fondasi bagi kemajuan daerah, dan pemuda harus menjadi bagian dari proses ini,” tegas Aan.
Sebagai langkah lanjutan, KNPI Cirebon akan segera menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan DPRD.
Selain itu, mereka akan melakukan pemantauan langsung terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Aan menekankan, pembangunan jalan tidak hanya tentang memperindah kota, tetapi juga menciptakan akses yang setara bagi seluruh warga di wilayah Kabupaten Cirebon.
“Jalan yang baik adalah jalan menuju kemajuan. Kami berharap pemerintah daerah benar-benar memprioritaskan aspirasi ini,” pungkasnya.
