Pemkot Depok Buka Peluang Contract Farming untuk Ketahanan Pangan
adainfo.id – Langkah baru ditempuh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam menjaga ketersediaan pangan. Melalui konsep contract farming atau pertanian kontrak, Pemkot Depok membuka peluang kerja sama dengan petani lokal dari luar daerah penghasil pangan.
Tujuannya sederhana namun vital yakni memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat tetap aman, stabil, dan terjangkau.
Kebijakan ini disampaikan Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, keterbatasan lahan pertanian di Kota Depok menjadi tantangan nyata dalam upaya menjaga ketahanan pangan.
“Dengan keterbatasan lahan di Kota Depok ini menjadi tantangan yang nyata, kita harus melibatkan daerah lain misalnya Karawang atau Indramayu atau Sukabumi untuk bagaimana mengimplementasikan konsep Contract Farming (pertanian kontrak) supaya kita bisa memiliki cadangan pangan yang terjamin,” paparnya dikutip Kamis (18/09/2025).
Konsep Contract Farming yang Menguntungkan
Contract farming pada dasarnya adalah kerja sama antara pemerintah sebagai pembeli dengan petani sebagai produsen.
Dalam kesepakatan ini, kedua belah pihak menentukan syarat produksi dan pemasaran sejak awal, termasuk harga, kualitas, hingga mekanisme distribusi.
Menurut Chandra, sistem tersebut bukan hanya menjamin kepastian pasokan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi petani.
Dengan adanya kontrak, petani dapat meningkatkan produktivitas, sementara pemerintah memiliki cadangan pangan yang lebih terjamin.
“Dengan pola ini, petani tidak perlu khawatir soal pemasaran hasil panennya, sementara pemerintah bisa lebih mudah mengendalikan harga dan distribusi. Semua pihak diuntungkan,” jelasnya.
Chandra menekankan, ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan.
Ada aspek lain yang tidak kalah penting, seperti keterjangkauan harga, akses masyarakat, hingga kualitas pangan yang sehat.
“Karena variabel tertinggi dari komoditi adalah logistik (biaya transportasi) ini harga jual ke masyarakat jadi mahal, kalau kita punya contract farming ketersediaan terjamin kemudian jalur logistiknya jelas,” bebernya.
Dengan adanya kontrak pertanian, jalur distribusi akan lebih ringkas dan terencana.
Biaya logistik bisa ditekan sehingga harga pangan di pasaran lebih stabil dan tidak mudah melonjak saat terjadi gejolak.
Upaya Pemkot Depok Kendalikan Inflasi Pangan
Selama ini, Pemkot Depok telah melakukan berbagai program untuk menekan inflasi pangan sekaligus menjaga ketersediaan pasokan.
Beberapa di antaranya adalah program pekarangan pangan lestari, gerakan menanam cabai, hingga urban farming di kawasan perkotaan.
Namun, Chandra mengakui, gerakan-gerakan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan skala kota.
Permintaan yang tinggi dari masyarakat Depok menuntut adanya sistem yang lebih strategis dan berkelanjutan.
“Semua ini butuh kerja sama strategis antar daerah untuk memastikan pasokan pangan berkelanjutan dan harga stabil,” ungkapnya.
Depok Butuh Sistem Pangan Mandiri dan Berkelanjutan
Chandra menegaskan pentingnya kemandirian pangan di tingkat perkotaan.
Meski saat ini Depok masih bergantung pada pasokan dari daerah lain, ke depan pemerintah harus mampu membangun sistem pangan yang adaptif.
“Depok tidak bisa bergantung sepenuhnya pada pasokan pangan daerah lain, kita harus mampu membangun sistem pangan perkotaan yang mandiri, adaptif, dan berkelanjutan, agar masyarakat terlindungi dari gejolak harga dan kelangkaan komoditas,” tukasnya.
Dengan kontrak pertanian, Pemkot Depok berharap bisa menjalin kemitraan yang kuat dengan daerah penghasil pangan seperti Karawang, Indramayu, dan Sukabumi.
Selain menjaga ketahanan pangan, langkah ini juga diharapkan dapat mendukung kesejahteraan petani dan menekan angka inflasi pangan di wilayah Jabodetabek.











