Buruh Gelar Aksi di DPR RI, Tuntut RUU Ketenagakerjaan dan Hapus Outsourcing
adainfo.id – Gelombang massa buruh kembali terlihat di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (22/9/2025) siang.
Aksi tersebut dipimpin oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Ribuan buruh dari berbagai daerah bergabung dalam aksi bersama untuk menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang dinilai sangat penting bagi perlindungan tenaga kerja.
Di tengah sorak-sorai massa, tuntutan untuk menghapus sistem outsourcing kembali digaungkan. Para buruh menyebut praktik ini hanya melanggengkan upah murah yang selama ini menjadi sumber penderitaan kaum pekerja.
Sejak siang tadi, kawasan Senayan dipenuhi lautan buruh yang mengenakan atribut serikat masing-masing. Bendera berbagai organisasi, mulai dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) hingga Serikat Pekerja Nasional (SPN), berkibar di depan gedung parlemen. Tiga mobil komando menjadi pusat orasi, lengkap dengan pengeras suara dan alunan lagu perjuangan seperti “Buruh Tani”.
Lagu-lagu lain, termasuk milik band Tipe X berjudul “Kamu Gak Sendirian”, turut diputar dalam aksi tersebut. Massa yang datang dari Purwakarta, Garut, hingga Bandung menyatu dalam barisan, menegaskan tekad bersama menolak sistem kerja yang dianggap tidak adil.
Kepadatan massa membuat arus lalu lintas di kawasan Gatot Subroto terganggu. Kendaraan yang melaju dari arah Semanggi menuju Slipi mengalami kemacetan panjang hingga mendekati kawasan Polda Metro Jaya.
Polisi pun melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup flyover Ladokgi dan mengalihkan kendaraan ke Jalan Gerbang Pemuda melewati Gelora Bung Karno.
Meski begitu, arus lalu lintas di dalam tol Cawang-Grogol masih terpantau lancar. Petugas kepolisian terus mengimbau masyarakat untuk menghindari jalur sekitar DPR RI demi mengurangi risiko terjebak kemacetan.
Polres Metro Jakarta Pusat mencatat ada 5.367 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif tanpa senjata api.
Ia menekankan bahwa aparat hanya bertugas memastikan keamanan dan ketertiban, bukan untuk menekan aspirasi buruh. “Kami minta semua pihak menjaga situasi kondusif. Tugas kami memastikan aksi berjalan aman,” ujarnya.
Tuntutan Buruh di DPR RI
Presiden Partai Buruh sekaligus pimpinan KSPI, Said Iqbal, menegaskan tiga tuntutan utama dalam aksi hari ini. Pertama, penegakan supremasi sipil sebagai bentuk komitmen demokrasi.
Kedua, percepatan pembentukan RUU Ketenagakerjaan yang diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pekerja. Ketiga, penghapusan outsourcing serta penolakan sistem upah murah yang disebut merugikan jutaan buruh di Indonesia.
Said Iqbal menyebut aksi ini bukan sekadar perlawanan simbolis, melainkan langkah nyata untuk memperjuangkan masa depan buruh lintas industri.
Kehadiran buruh dari berbagai daerah menambah bobot aksi kali ini. Koordinator lapangan menyebut ribuan pekerja dari Purwakarta, Garut, dan Bandung datang ke Jakarta untuk menyuarakan keresahan yang sama. “Hari ini, kami bersatu. Bukan hanya soal upah, tapi juga martabat,” kata salah satu orator dari atas mobil komando.
Solidaritas lintas wilayah ini memperlihatkan bahwa isu yang diangkat bukan hanya masalah lokal, melainkan problem nasional yang dirasakan hampir seluruh pekerja di Indonesia.
Menurut keterangan Said Iqbal, aksi dimulai sejak pukul 10.00 WIB dan akan berlangsung hingga sore hari. Ia menyebut pihaknya akan terus mengawal pembahasan RUU Ketenagakerjaan di DPR RI. Jika aspirasi buruh tidak ditanggapi, ia membuka peluang untuk menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar.
Aksi buruh di depan DPR RI pada 22 September 2025 menjadi salah satu demonstrasi besar di tahun ini. Ribuan massa yang tergabung dalam KSPI dan KSPSI menegaskan sikap menolak praktik outsourcing, menuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan, serta mengingatkan pentingnya supremasi sipil dalam kehidupan bernegara.
Gelombang unjuk rasa ini menambah panjang daftar perjuangan buruh yang selama bertahun-tahun berjuang melawan sistem kerja yang dinilai tidak adil.
