Pembangunan Sistem Kereta Api Nasional Jadi Fokus Pemerintah
adainfo.id – Pembangunan sistem kereta api nasional menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
Hal tersebut ditegaskan Presiden Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, pada Selasa (04/11/2025).
“Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin,” kata Presiden Prabowo.
Kehadiran kepala negara di acara tersebut sekaligus menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur transportasi publik yang efisien, modern, dan inklusif.
Pembangunan sektor transportasi merupakan pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.
Transportasi Publik Jadi Bagian dari Pemerataan Ekonomi
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa meskipun prioritas utama pemerintah pada tahun pertama kepemimpinannya adalah menjaga ketahanan pangan nasional, sektor transportasi publik tetap menjadi perhatian besar.
Ia menilai, transportasi massal, terutama kereta api berperan strategis dalam mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menekan biaya hidup, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat, membantu rakyat menengah dan rakyat bawah,” paparnya.
“Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat. Tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api,” sambungnya.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan transportasi publik bukan sekadar infrastruktur fisik.
Melainkan bentuk nyata dari upaya negara menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah Setujui Pengadaan 30 Rangkaian Baru KRL Jabodetabek
Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Presiden Prabowo juga menyetujui pengadaan 30 rangkaian baru KRL Jabodetabek dengan total nilai investasi sekitar Rp5 triliun.
Langkah ini, kata Presiden Prabowo, merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat urban yang setiap hari mengandalkan transportasi umum untuk beraktivitas.
“Kalau untuk rakyat banyak saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” tuturnya.
Pembangunan sarana transportasi massal juga diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan di wilayah Jabodetabek serta menekan emisi karbon dari kendaraan pribadi.
Perluasan Jaringan Kereta Api ke Luar Pulau Jawa
Selain fokus pada wilayah perkotaan padat seperti Jabodetabek, Presiden Prabowo memberikan arahan untuk memperluas jaringan perkeretaapian nasional ke berbagai wilayah di Indonesia.
Ia menyoroti pentingnya integrasi konektivitas antarwilayah guna memperkuat rantai logistik nasional dan menekan biaya distribusi barang.
“Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur, ya rencanakan yang baik Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway,” terangnya.
Arahan tersebut menandakan langkah awal menuju pembangunan kereta lintas pulau yang selama ini menjadi impian besar dalam sistem transportasi nasional.
Dengan adanya proyek ini, biaya pengiriman barang antar daerah diharapkan semakin efisien.
Sementara akses masyarakat terhadap layanan publik dan ekonomi semakin terbuka lebar.
Peran Strategis Transportasi untuk Ketahanan Nasional
Presiden Prabowo juga menyinggung bahwa sistem perkeretaapian tidak hanya penting dalam konteks mobilitas masyarakat.
Akan tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan nasional.
Transportasi yang terintegrasi, menurutnya, akan mempercepat distribusi logistik.
Termasuk bahan pokok dan bantuan saat menghadapi situasi darurat seperti bencana alam.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh fasilitas transportasi publik yang dibangun harus dijaga dan dirawat dengan baik oleh semua pihak.
“Rel-rel kereta api dijaga keamanan, keselamatan. Pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Tidak boleh ada kecelakaan lagi,” tukasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa keselamatan masyarakat merupakan aspek yang tidak bisa ditawar dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur nasional.
