Pabuaran Kidul Gelar Musrenbangdes 2026, Targetkan Pencairan Anggaran Lebih Cepat
adainfo.id – Pemerintah Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada Senin (24/11/2025).
Kegiatan tahunan ini menjadi agenda penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2026 yang nantinya menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berikutnya.
Musrenbangdes dihadiri perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, unsur pemuda, perempuan, serta berbagai lembaga desa lainnya.
Seluruh elemen desa dilibatkan untuk memastikan program pembangunan tahun 2026 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Kuwu Pabuaran Kidul, Nuryadin, mengatakan Musrenbangdes rutin digelar setiap November sebagai upaya mempercepat proses perencanaan anggaran.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Desa Pabuaran Kidul menargetkan realisasi pencairan anggaran dapat dilakukan lebih awal dibanding tahun sebelumnya.
Menurutnya, pada tahun anggaran 2025 pencairan anggaran dapat dimulai pada Maret. Untuk tahun 2026, pemerintah desa berharap pencairan bisa dilakukan lebih cepat, mengingat momentum Idul Fitri 2026 juga jatuh pada bulan Maret.
“Kami ingin anggaran 2026 dapat cair lebih cepat agar program pemberdayaan masyarakat bisa berjalan sebelum lebaran. Tahun ini cair bulan Maret, ke depan kami ingin lebih cepat lagi,” ujar Nuryadin.
Belum Ada Alokasi KDMP, Pemerintah Desa Menunggu Regulasi PMK
Dalam forum Musrenbangdes tersebut, Pemerintah Desa Pabuaran Kidul belum menetapkan alokasi anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut Kuwu Nuryadin, pemerintah desa masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur teknis pengelolaan Dana Desa (DD) terkait skema pembiayaan KDMP.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah desa tidak ingin terburu-buru menetapkan anggaran tanpa dasar regulasi yang jelas.
Untuk sementara, dana yang berpotensi dialokasikan untuk KDMP ditempatkan pada pos ketahanan pangan dan infrastruktur pertanian.
“Kami menunggu PMK terbaru. Jika memang nanti KDMP harus dianggarkan, kami siap melakukan musyawarah perubahan anggaran. Untuk sementara ditempatkan dulu di program ketahanan pangan dan infrastruktur pertanian,” ujarnya.
Kebijakan tersebut dilakukan agar struktur anggaran tetap aman dan tidak mengganggu rencana program prioritas desa yang sudah disusun dalam RKPDes.
Pembangunan Infrastruktur Desa Hampir Tuntas, 2026 Fokus Pemeliharaan
Dalam perkembangan pembangunan fisik, Kuwu Nuryadin memaparkan bahwa infrastruktur jalan lingkungan dan gang di Desa Pabuaran Kidul telah mencapai hampir 100 persen perbaikan dalam dua tahun terakhir.
Hal ini memungkinkan pemerintah desa mengalihkan fokus anggaran 2026 pada pemeliharaan sarana dan peningkatan fasilitas desa lainnya.
“Tahun ini kami berhasil menyelesaikan rehab balai desa karena infrastruktur jalan dan gang sudah hampir seluruhnya selesai. Tahun depan kami fokus pada pemeliharaan jalan dan pengadaan perlengkapan kantor balai desa,” jelasnya.
Menurutnya, penyelesaian infrastruktur jalan menjadi fondasi utama yang mendukung aktivitas warga, baik untuk mobilitas pendidikan, perdagangan, maupun sosial.
Dengan kondisi infrastruktur yang sudah merata, pembangunan desa kini memasuki tahap pemantapan dan penguatan pelayanan publik.
Musyawarah Partisipatif, Warga Aktif Sampaikan Aspirasi
Musrenbangdes 2026 di Desa Pabuaran Kidul berlangsung cukup dinamis dengan berbagai masukan dari warga.
Kehadiran perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengakomodasi aspirasi akar rumput.
Berbagai usulan muncul, mulai dari peningkatan pelayanan kesehatan desa, program ekonomi produktif untuk perempuan dan pemuda, pemeliharaan saluran irigasi, hingga penataan lingkungan permukiman.
Semua masukan tersebut dicatat untuk dibahas lebih lanjut dalam penyusunan RKPDes final.
Nuryadin menekankan bahwa pendekatan partisipatif merupakan prinsip penting dalam pembangunan desa. RKPDes yang tersusun bukan hanya inisiatif perangkat desa, melainkan hasil kolaborasi seluruh unsur masyarakat.
“Kami ingin pembangunan desa benar-benar berdampak bagi warga. Karena itu, keterlibatan masyarakat sangat kami prioritaskan. Aspirasi hari ini akan menjadi bahan utama penyusunan RKPDes dan APBDes 2026,” tuturnya.
RKPDes 2026 Jadi Dasar Arah Pembangunan Tahun Depan
Dalam waktu dekat, pemerintah desa akan menyusun draft RKPDes berdasarkan hasil Musrenbangdes.
Dokumen tersebut akan menjadi acuan penyusunan APBDes 2026 sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan desa dalam satu tahun ke depan.
Dengan berbagai tantangan dan kebutuhan di tingkat masyarakat, Pemerintah Desa Pabuaran Kidul berkomitmen menyusun RKPDes secara realistis, terukur, dan sesuai kemampuan anggaran.
Nuryadin berharap seluruh masyarakat tetap mendukung program pembangunan desa yang telah direncanakan agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Ia menegaskan bahwa percepatan anggaran, penyesuaian regulasi KDMP, dan penguatan infrastruktur pelayanan publik akan menjadi fokus utama dalam penyusunan APBDes 2026.
