Jabar Genjot Strategi untuk Capai Target APBD 2026
adainfo.id – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyiapkan langkah strategis untuk memastikan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp30,1 triliun dapat tercapai.
Hal tersebut akan dilakukan melalui berbagai program optimalisasi aset dan penguatan kelembagaan ekonomi daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi, menuturkan bahwa pemerintah daerah akan menerapkan sejumlah strategi konkret mulai dari efisiensi aset hingga pembenahan struktur BUMD.
“Stimulus dana khusus dari pusat itu wajib bagi Jabar karena dengan jumlah penduduk besar, Jabar menjadi penentu keberhasilan nasional,” tutur Dedi dikutip Sabtu (29/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa optimalisasi pendapatan dilakukan melalui penggabungan BUMD agar kelembagaan lebih ramping dan efektif.
Kemudian, pengelolaan langsung aset strategis daerah, peninjauan ulang kerja sama bisnis dan kontrak yang berjalan, dan lobi ke pemerintah pusat terkait kebutuhan stimulus dan dana transfer yang proporsional.
Selain dorongan dana tambahan, Jabar juga sedang memperjuangkan pemulihan pemotongan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp600 miliar setiap tahun.
Prioritas APBD 2026: Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan PJU
Pendapatan APBD 2026 akan digunakan secara langsung untuk menjawab berbagai kebutuhan publik.
“Anggaran infrastruktur jalan mencapai Rp4,8 triliun, kemudian pembangunan unit sekolah baru mencapai Rp500 miliar, anggaran untuk PJU Rp473 miliar dan pemasangan gratis listrik bagi masyarakat miskin Rp78 miliar,” ungkap Dedi.
Anggaran tersebut mencakup perbaikan dan pembangunan jalan provinsi, pembangunan unit sekolah baru untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan.
Selanjutnya, penerangan jalan umum (PJU) di area rawan dan padat aktivitas, serta program pemasangan listrik gratis bagi warga tidak mampu.
Selain itu, pemerintah Jabar juga fokus membangun sejumlah proyek yang dianggap penting untuk mengurangi kemacetan berat di berbagai wilayah perkotaan dan kawasan industri.
“Di Bekasi misalnya, harus segera dibangun jembatan layang Bulak Kapal, di Karawang Barat harus ada jembatan di atas jalan nasional untuk atasi bottleneck, di Cimahi pembanguan underpass Gatot Subroto,” paparnya.
Dedi juga merinci prioritas lainnya seperti pembebasan lahan untuk akses stasiun kereta cepat Kota Baru Parahyangan dan pembangunan lanjutan Jalur Puncak 2 di Bogor.
Seluruh proyek akan menggunakan skema pembiayaan multi-year 2026–2027 agar percepatan pembangunan dapat dilakukan tanpa menunggu tahun anggaran berikutnya.
Pembangunan Jalan Desa: Swakelola, Tenaga Lokal, dan Betonisasi
Selain infrastruktur besar, Jawa Barat juga menargetkan pembangunan jalan desa secara langsung melalui mekanisme swakelola.
“Ini akan kita lakukan mulai 2026, membangun langsung jalan beton dengan sistem swakelola,” ucapnya.
Model pembangunan ini akan mengoptimalkan tenaga kerja masyarakat desa, memperkuat ekonomi lokal, hingga membuka lapangan pekerjaan.
Dedi menuturkan Jawa Barat bergerak dengan visi pembangunan yang jelas yaitu modern, merata, dan berkelanjutan.
Seluruh strategi pendapatan hingga investasi infrastruktur difokuskan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat.
Kemudian juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dari kota hingga pedesaan.
