Tahun Depan Ribuan Wilayah Blankspot Akan Terjangkau Internet
adainfo.id – Pemerintah akan mempercepat penyediaan akses internet di wilayah yang masih blankspot dengan menargetkan seluruh 2.500 desa yang belum terhubung jaringan internet dapat menikmati layanan konektivitas pada tahun 2026 sebagai bagian dari percepatan pembangunan Indonesia Digital.
Langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah terpencil dan tertinggal yang selama ini belum terjangkau jaringan internet memadai.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menilai konektivitas digital menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern, tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk pendidikan, layanan publik, hingga penguatan ekonomi desa.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa penyediaan internet yang merata merupakan fondasi penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Menurutnya, masih terdapat kesenjangan akses digital antarwilayah yang perlu segera ditangani secara sistematis.
“Kita sadari masih ada ketimpangan akses di berbagai daerah, untuk itu pembangunan di daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas di 2026,” papar Meutya dikutip Minggu (14/11/2025).
Dengan terhubungnya desa-desa blankspot ke jaringan internet, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses informasi, pendidikan, serta layanan pemerintahan berbasis digital.
Kelanjutan Pembangunan Infrastruktur Digital
Meutya menjelaskan bahwa percepatan konektivitas desa merupakan kelanjutan dari pembangunan infrastruktur digital secara masif yang telah dilakukan pemerintah pada periode 2023–2024.
Pada tahap tersebut, pemerintah fokus membangun jaringan dasar dan infrastruktur penunjang di berbagai wilayah.
Namun demikian, Meutya menekankan bahwa keberadaan infrastruktur saja belum cukup jika tidak diiringi dengan pemanfaatan yang optimal.
“Pemanfaatannya belum kita maksimalkan sesuai dengan kapasitas yang sebetulnya bisa kita dapatkan dari pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Selain pemerataan akses, pemerintah juga mendorong agar infrastruktur digital mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi masyarakat.
Meutya menilai perkembangan teknologi digital sebenarnya telah memberikan manfaat, namun potensinya masih bisa ditingkatkan.
“Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya, sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” terangnya.
Akses internet di desa diharapkan dapat membuka peluang usaha baru, memperluas pasar UMKM lokal, serta meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pemanfaatan platform digital.
Ruang Digital untuk Semua Pihak
Meutya menambahkan bahwa transformasi digital tidak hanya soal teknologi.
Akan tetapi juga tentang menciptakan ruang digital yang inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan.
Ruang digital harus mampu menjadi wadah kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.
“Transformasi digital harus melahirkan nilai tambah nyata bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua,” ungkapnya.
Pemerintah berharap, dengan konektivitas yang merata, desa-desa dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis digital.
Dengan target seluruh desa blankspot terhubung internet pada 2026, pemerintah optimistis kesenjangan digital dapat ditekan secara signifikan.
Konektivitas yang merata diyakini akan memperkuat daya saing nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat terwujudnya Indonesia Digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah pun mengajak seluruh pihak untuk mendukung pemanfaatan internet secara produktif agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok desa.
