Program Pemprov Jabar Disebut Pemenuhan Hak Dasar Warga, Dedi Mulyadi Ungkap Ini
adainfo.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan bukan sekadar program populis.
Pernyataan ini disampaikan untuk merespons wacana publik yang menyebut dirinya terlalu ambisius menjalankan program-program yang dianggap populis.
“Apa yang kita kerjakan dan selesaikan hari ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Itu layanan wajib yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintah,” tutur Dedi dikutip Minggu (11/01/2026).
Menurutnya, negara memiliki kewajiban hadir dalam memastikan seluruh warga mendapatkan layanan dasar secara layak dan berkeadilan.
Dedi menekankan bahwa sektor pendidikan merupakan kebutuhan fundamental yang tidak bisa ditawar.
Ia menyebut, setiap anak di Jawa Barat harus memiliki akses pendidikan minimal hingga jenjang SMA dan SMK.
Ia mengingatkan, tanpa pembangunan sekolah dan ruang kelas baru, persoalan serius akan muncul saat proses penerimaan peserta didik baru, terutama akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Pemerataan pembangunan sekolah dinilai sebagai langkah strategis agar hak pendidikan anak-anak Jawa Barat tidak terhambat oleh persoalan infrastruktur.
Layanan Kesehatan Bukan Program Populis
Selain pendidikan, penguatan layanan kesehatan dasar juga menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi menjelaskan bahwa sistem layanan kesehatan terus dibangun secara terintegrasi, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit milik pemerintah provinsi.
“Menyelesaikan persoalan warga yang tidak memiliki kemampuan untuk berobat juga merupakan kebutuhan dasar. Itu bukan program populis,” bebernya.
Menurutnya, akses kesehatan yang merata merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warganya.
Dedi turut menyoroti masih adanya ratusan ribu warga Jawa Barat yang belum memiliki akses listrik akibat kondisi kemiskinan.
Ia menilai, membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut merupakan bentuk kelalaian dalam menjalankan fungsi negara.
“Indonesia sudah merdeka hampir 80 tahun, masa masih ada warga yang tidak punya listrik. Itu harus diselesaikan,” jelasnya.
Pemenuhan akses listrik disebut sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Irigasi, Sungai, dan Pengendalian Banjir Jadi Kebutuhan Dasar
Di sektor pertanian dan lingkungan, Dedi menjelaskan bahwa pembangunan jaringan irigasi, normalisasi sungai, serta pengendalian banjir merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi petani dan warga di wilayah rawan banjir.
Keberadaan irigasi yang baik dinilai penting untuk menjamin sawah tetap terairi dan produktivitas pertanian terjaga.
Sementara pengendalian banjir diperlukan untuk melindungi permukiman warga.
Dalam bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong pembangunan jalan yang layak dan permanen, bukan sekadar perbaikan sementara.
Pembangunan jalan dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan.
“Jalan itu harus lengkap. Harus ada drainase, marka, dan PJU. Itu standar kebutuhan dasar,” ucapnya.
Menurut Dedi, jalan yang baik tidak hanya menunjang mobilitas, tetapi juga berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan keselamatan pengguna jalan.
Pemerintah Harus Hadir Menjawab Keluhan Warga
Dedi menegaskan bahwa setiap respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga.
Fasilitas publik yang dibangun pun digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Kalau jalannya rusak, semua juga akan teriak pemerintah tidak bekerja. Maka pemerintah harus hadir,” ungkapnya.
Ia menilai, kehadiran pemerintah di tengah persoalan warga adalah inti dari tugas kepemimpinan.
Dedi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun, menjaga, dan merawat aset pembangunan yang telah tersedia.
Menurutnya, pembangunan tidak akan berkelanjutan tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa fungsi utama seorang pemimpin adalah menyelesaikan persoalan masyarakat agar kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi secara adil dan merata.
“Mari kita bekerja agar seluruh kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat terpenuhi,” tandasnya.
