Pelaksanaan Haji 2026 di Tengah Konflik Global, Mitigasi Risiko Jadi Kunci
adainfo.id – Ancaman ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Sehingga pemerintah diminta menyiapkan mitigasi risiko secara komprehensif demi menjamin keamanan dan kepastian jemaah Indonesia.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) agar sejak dini menyusun langkah mitigasi menyeluruh.
Hal tersebut untuk mengantisipasi dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap pelaksanaan ibadah haji 2026.
Ia menekankan bahwa eskalasi ketegangan di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi aspek transportasi, keamanan, hingga kepulangan jemaah dari Tanah Suci.
“Hari ini ketegangan geopolitik, khususnya di Timur Tengah, harus segera dimitigasi. Yang paling utama adalah keamanan dan kepastian jemaah kita saat berangkat dan pulang dari Tanah Suci,” papar Azis dikutip Rabu (28/01/2026).
Belajar dari Pengalaman Penyelenggaraan Haji Sebelumnya
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan pentingnya evaluasi dari pengalaman penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya.
Terutama saat ketegangan geopolitik berdampak langsung pada operasional penerbangan jemaah.
Ia menyinggung kejadian keterlambatan pemulangan jemaah akibat dinamika politik di kawasan Teluk yang sempat terjadi pada musim haji lalu.
“Kita sudah punya pengalaman tahun lalu ketika ada ketegangan di Qatar yang berdampak pada keterlambatan kepulangan jemaah. Hal-hal seperti ini tidak boleh terulang dan harus dimitigasi sejak awal,” ungkapnya.
Menurut Azis, pembelajaran tersebut harus menjadi dasar dalam menyusun perencanaan teknis dan kebijakan haji 2026 agar risiko serupa tidak kembali terjadi.
Iran dan Kawasan Timur Tengah Jadi Perhatian Serius
Azis menilai eskalasi geopolitik yang melibatkan sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk Iran, perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Situasi tersebut berpotensi memengaruhi jalur penerbangan, stabilitas kawasan, serta aspek keselamatan jemaah.
Ia menegaskan bahwa mitigasi risiko geopolitik harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan penyelenggaraan ibadah haji, seiring dengan meningkatnya kompleksitas situasi global.
“Jadi saya berharap ada mitigasi risiko geopolitik dalam penyelenggaran haji tahun ini,” tutupnya.
Pernyataan tersebut memperkuat urgensi koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Termasuk dengan otoritas penerbangan dan mitra internasional, guna memastikan kelancaran perjalanan jemaah haji Indonesia.
Dengan perencanaan yang matang dan mitigasi yang tepat, diharapkan penyelenggaraan haji 2026 tetap berjalan aman, lancar, serta memberikan rasa tenang bagi seluruh jemaah dan keluarga di Tanah Air.
