Program Rumah Subsidi Dipercepat, Ini Arahan Presiden
adainfo.id – Pemerintah terus mematangkan langkah strategis untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto secara khusus memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke kediaman pribadinya di Hambalang, guna membahas progres dan rencana besar sektor perumahan nasional.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis (20/01/2026) sore dan menjadi bagian dari agenda pengawalan langsung Presiden terhadap program prioritas pemerintah, khususnya penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Menteri PKP berlangsung lebih dari satu jam dan membahas berbagai aspek penting terkait pembangunan perumahan.
“Presiden Prabowo menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Dalam pertemuan lebih dari satu jam tersebut, dibahas beberapa hal terkait perumahan,” ucap Seskab Teddy dikutip Jumat (30/01/2026).
Menurut Teddy, Presiden menerima laporan perkembangan sejumlah proyek perumahan bersubsidi yang saat ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah.
Land Clearing 30 Hektare di Cikarang
Salah satu proyek strategis yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo adalah pelaksanaan land clearing di atas lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat realisasi hunian vertikal di kawasan penyangga Jakarta yang memiliki kebutuhan perumahan tinggi.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menerima laporan mengenai rampungnya rencana groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi.
Proyek tersebut akan tersebar di tiga kawasan yang saling berdekatan dan dirancang terintegrasi dengan berbagai fasilitas publik.
Menurut Teddy, lokasi perumahan tersebut dipilih secara strategis karena berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran dan pabrik, serta akses jalan utama.
“Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80 ribu tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian,” paparnya.
Serap Puluhan Ribu Tenaga Kerja
Pembangunan rumah bersubsidi ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Akan tetapi juga diharapkan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari konstruksi hingga jasa pendukung, menjadi salah satu manfaat utama dari proyek tersebut.
Pemerintah menilai sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang kuat terhadap perekonomian nasional.
Teddy menegaskan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Salah satu langkah yang ditekankan adalah mendorong penyediaan rumah layak bersubsidi secara masif.
“Presiden Prabowo melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berkeinginan agar sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki hunian layak yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” terangnya.
Dalam rangka mempercepat realisasi program perumahan, pemerintah juga berencana memangkas berbagai bentuk perizinan yang selama ini dinilai memperlambat pembangunan.
Selain itu, biaya pengurusan izin dan administrasi juga akan disederhanakan.
“Salah satu langkahnya adalah adanya rumah layak bersubsidi dan pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan adminitrasi,” tutupnya.
Langkah tersebut menegaskan orientasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya berhenti pada perumusan kebijakan.
Namun juga turun langsung mengawal pelaksanaan di lapangan agar manfaat program perumahan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
