Risiko Bencana Hidrometeorologi Naik, Pemerintah Diminta Perkuat Peringatan Dini
adainfo.id – Dampak perubahan iklim global yang kian nyata mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan urgensi penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi serta kolaborasi lintas sektor.
Langkah ini dinilai krusial untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi yang frekuensi dan intensitasnya terus meningkat di berbagai wilayah Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani.
Ia menekankan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan realitas yang saat ini telah dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat.
Menurut Andri, dinamika iklim global telah memicu peningkatan suhu, perubahan pola hujan, serta eskalasi kejadian cuaca ekstrem yang berujung pada bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Andri mengungkapkan, laporan State of the Global Climate 2024 yang dirilis World Meteorological Organization (WMO) mencatat tahun 2024 sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan iklim dunia.
Dalam laporan tersebut, anomali suhu global telah melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius dibandingkan periode praindustri.
“Data observasi menunjukkan tren kenaikan suhu yang konsisten, baik secara global maupun regional di Indonesia. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem yang memicu bencana hidrometeorologi,” papar Andri dikutip Sabtu (07/02/2026).
Kenaikan suhu global tersebut dinilai menjadi indikator kuat bahwa perubahan iklim telah memasuki fase kritis.
Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan karakteristik geografis dan klimatologis yang kompleks, termasuk wilayah yang sangat rentan terhadap dampak tersebut.
Tren Bencana Banjir dan Longsor Terus Meningkat
Sejalan dengan laporan global, data BMKG selama 16 tahun terakhir, periode 2010 hingga 2025, menunjukkan tren peningkatan kejadian banjir dan tanah longsor yang signifikan.
Peningkatan tersebut berjalan seiring dengan tren kenaikan suhu dan perubahan iklim yang semakin terasa.
Wilayah dengan tingkat kejadian tertinggi tercatat berada di Jawa Barat, disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, serta sejumlah daerah lain di Sumatra.
Pola ini menunjukkan bahwa kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan tekanan lingkungan besar menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks.
Andri menjelaskan, akumulasi faktor iklim, tata guna lahan, serta pertumbuhan wilayah perkotaan turut memperbesar dampak bencana hidrometeorologi, terutama di daerah aliran sungai dan kawasan rawan longsor.
Tak hanya itu, BMKG mencatat bahwa rata-rata suhu nasional Indonesia pada tahun 2024 mencapai 27,52 derajat Celsius.
Angka ini merupakan yang tertinggi sejak pencatatan suhu dilakukan secara sistematis di Indonesia.
Peningkatan suhu tersebut berdampak luas terhadap sistem cuaca dan iklim nasional.
Salah satu konsekuensi paling nyata adalah dominasi bencana hidrometeorologi yang kini mencakup lebih dari 90 persen total kejadian bencana di Indonesia.
Banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan menjadi bencana yang paling sering terjadi, menandai pergeseran pola risiko bencana nasional dari geologi ke hidrometeorologi.
Hujan Ekstrem Makin Sering Terjadi
Selain kenaikan suhu, tren hujan ekstrem juga menunjukkan eskalasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Curah hujan di atas 150 milimeter per hari kini semakin sering terjadi di berbagai wilayah.
Bahkan, pada sejumlah kejadian, curah hujan ekstrem tercatat mencapai 300 hingga 400 milimeter per hari.
Intensitas hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat ini menjadi pemicu utama banjir bandang dan longsor di sejumlah daerah.
“Kondisi ini inline dengan tren perubahan suhu dan perubahan iklim yang terjadi secara global,” ungkap Andri.
Menurutnya, perubahan karakter hujan ini menuntut pendekatan mitigasi yang lebih adaptif dan berbasis data, karena pola lama tidak lagi sepenuhnya relevan dalam memprediksi risiko bencana.
Andri menekankan bahwa informasi dan peringatan dini yang disampaikan BMKG harus diterjemahkan secara efektif oleh pemerintah daerah ke dalam pemetaan kerentanan wilayah.
Tanpa tindak lanjut yang tepat, informasi cuaca dan iklim berpotensi tidak memberikan dampak signifikan dalam mengurangi risiko.
Ia menilai tantangan ke depan tidak hanya berasal dari dinamika perubahan iklim global, tetapi juga dari kebutuhan akan integrasi strategi mitigasi bencana yang hingga kini belum sepenuhnya optimal di berbagai daerah.
Koordinasi antarlembaga dan lintas sektor menjadi kunci agar informasi ilmiah dapat diubah menjadi kebijakan dan tindakan nyata di lapangan.
Penguatan Sistem Peringatan Dini Multibahaya
Dalam konteks mitigasi, Andri menegaskan pentingnya penguatan Sistem Peringatan Dini Multibahaya atau Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS).
Sistem ini sejalan dengan inisiatif global Early Warning for All (EW4All) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
MHEWS mencakup empat pilar utama, yakni pengetahuan risiko bencana, deteksi dan pemantauan, kesiapsiagaan dan respons, serta diseminasi informasi yang efektif kepada masyarakat.
Menurut Andri, penguatan keempat pilar tersebut harus berjalan seimbang.
Ketimpangan pada salah satu pilar dapat mengurangi efektivitas sistem peringatan dini secara keseluruhan.
Selain sistem teknis, peningkatan literasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat juga menjadi aspek yang tidak kalah penting.
BMKG menilai kesadaran publik terhadap risiko bencana hidrometeorologi masih perlu terus ditingkatkan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Sekolah Lapang BMKG, yang bertujuan memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai cuaca, iklim, dan potensi bencana di wilayahnya.
“Artinya ini juga poin penting untuk meningkatkan awareness dari masyarakat bahwa bencana hidrometeorologi ini tidak bisa kita elakkan lagi terus,” bebernya.
“Harus kita gugah awareness tersebut melalui edukasi dan program-program yang tentunya sampai ke masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap upaya mitigasi bencana,” imbuh Andri.
Peran Hilir Tentukan Efektivitas Peringatan Dini
Andri menambahkan, efektivitas peringatan dini sangat bergantung pada tindak lanjut di tingkat hilir.
Kesiapsiagaan dan kapasitas respons harus melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, Basarnas, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Diseminasi informasi juga memerlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk media dan komunitas lokal, agar peringatan dini dapat diterima, dipahami, dan direspons dengan cepat oleh masyarakat.
“Peringatan dini dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda jika seluruh komponen sistem peringatan dini bekerja bersama dan saling melengkapi,” bebernya.
Lebih lanjut, Andri menegaskan bahwa BMKG berada pada peran hulu dalam rantai sistem peringatan dini nasional.
Tugas utama BMKG meliputi pemantauan, analisis, serta penyampaian peringatan dini terhadap potensi cuaca dan iklim ekstrem, gempabumi, serta tsunami.
BMKG juga bertanggung jawab mendiseminasikan informasi tersebut kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah, sebagai dasar pengambilan keputusan dan langkah mitigasi.
“Golden time bencana hidrometeorologi sebenarnya cukup panjang, mulai dari tujuh hari, tiga hari, hingga hitungan jam sebelum kejadian. Kuncinya ada pada kesiapsiagaan, pemetaan risiko, dan langkah kontingensi yang jelas di daerah,” tuturnya.
