Survei Indikator: Kejagung Jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya Publik

adainfo.id – Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia.

Hal ini terungkap dalam hasil survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia periode 15–21 Januari 2026.

Dalam survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa mencapai angka 80 persen, menjadi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Capaian ini menempatkan Kejaksaan Agung di peringkat teratas, melampaui lembaga-lembaga hukum lainnya seperti Mahkamah Konstitusi, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Kepolisian Republik Indonesia.

Tingginya tingkat kepercayaan publik tersebut menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum yang dilakukan Kejagung dalam beberapa tahun terakhir.

Survei ini dirilis dalam laporan bertajuk “Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga terhadap Lembaga-Lembaga Negara”, yang secara khusus memotret pandangan publik terhadap institusi negara, termasuk aparat penegak hukum.

Paparan Indikator Politik Indonesia

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menunjukkan tren peningkatan signifikan.

Menurutnya, capaian 80 persen ini bukan angka yang muncul secara instan, melainkan akumulasi dari persepsi positif publik terhadap konsistensi Kejagung dalam menangani kasus-kasus besar, khususnya perkara tindak pidana korupsi.

“Kepercayaan publik, sebanyak 74 persen responden menyatakan cukup percaya dan 6 persen menyatakan sangat percaya terhadap Kejaksaan Agung,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara virtual, Minggu (8/2/2026).

Ia menambahkan bahwa kombinasi antara keberanian, konsistensi, serta ekspos terbuka terhadap hasil kerja penegakan hukum menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.

Masyarakat dinilai melihat langsung bagaimana Kejagung menindak perkara besar yang melibatkan kerugian negara bernilai triliunan rupiah.

Selain itu, survei Indikator Politik Indonesia pun menempatkan Kejaksaan Agung berada di posisi teratas dengan tingkat kepercayaan 80 persen.

Di bawah Kejagung, Mahkamah Konstitusi mencatat tingkat kepercayaan sebesar 75,0 persen, diikuti lembaga peradilan dengan 74,4 persen.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi berada di angka 71,8 persen, disusul Kepolisian Republik Indonesia dengan tingkat kepercayaan 65,5 persen.

Data ini menunjukkan adanya jarak yang cukup signifikan antara Kejagung dan lembaga penegak hukum lainnya.

Capaian tersebut sekaligus menandai rekor tertinggi Kejaksaan Agung dalam dua tahun terakhir.

Burhanuddin menyebut, angka ini merupakan sinyal kuat bahwa publik memberikan penilaian positif atas arah dan kinerja penegakan hukum yang dilakukan Korps Adhyaksa.

Angka tersebut pun diperoleh Indikator Politik Indonesia yang melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan metode yang multistage random sampling, yang memungkinkan representasi responden dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan wilayah.

Sementara itu, margin of error survei tersebut sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. D

Dengan metodologi tersebut, hasil survei dinilai cukup representatif untuk menggambarkan persepsi publik secara nasional terhadap lembaga-lembaga negara, khususnya aparat penegak hukum.

Burhanuddin pun menegaskan bahwa data ini memberikan gambaran objektif tentang bagaimana masyarakat menilai kinerja institusi negara, sekaligus menjadi masukan penting bagi lembaga penegak hukum untuk menjaga konsistensi dan integritas.

Tren Kepercayaan Dua Tahun Terakhir

Jika dibandingkan dengan tren sebelumnya, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung mengalami fluktuasi sebelum akhirnya mencapai puncak di awal 2026.

Pada periode 2025, kepercayaan publik terhadap Kejagung berada di kisaran 70 hingga 75 persen.

Angka kepercayaan di level 80-an persen terakhir kali tercatat pada pertengahan 2024.

Setelah itu, tren sempat mengalami penurunan moderat sebelum kembali meningkat secara konsisten sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026.

Kembalinya tingkat kepercayaan publik ke angka 80 persen dinilai sebagai indikator kuat bahwa langkah-langkah strategis Kejagung dalam penegakan hukum mulai mendapatkan legitimasi luas dari masyarakat.

Persepsi Publik terhadap Penegakan Hukum

Lonjakan kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung juga selaras dengan persepsi publik terhadap kondisi penegakan hukum secara umum di Indonesia.

Dalam survei yang sama, Indikator Politik Indonesia mencatat sebanyak 38,6 persen responden menilai kondisi penegakan hukum saat ini berada dalam kategori baik.

Sebanyak 3,1 persen responden bahkan menilai kondisi penegakan hukum sudah sangat baik. Angka ini menunjukkan adanya pergeseran persepsi publik yang cenderung lebih optimistis dibandingkan periode sebelumnya, ketika penegakan hukum sering kali dinilai stagnan atau kurang tegas.

Menurut Burhanuddin, Kejaksaan Agung menjadi salah satu lembaga yang paling berkontribusi dalam membentuk persepsi positif tersebut, terutama melalui penanganan kasus-kasus besar yang menyentuh kepentingan publik luas.

Salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya kepercayaan publik adalah langkah Kejaksaan Agung dalam menampilkan transparansi hasil kerja penegakan hukum.

Burhanuddin menyoroti momen ketika Kejagung secara terbuka menunjukkan tumpukan uang sitaan hasil penindakan korupsi senilai Rp6,6 triliun kepada negara melalui Presiden Republik Indonesia.

Langkah tersebut dinilai sebagai simbol pertanggungjawaban nyata kepada masyarakat atas kinerja penegakan hukum.

Publik tidak hanya disuguhi proses hukum, tetapi juga diperlihatkan hasil konkret berupa pengembalian kerugian negara.

“Mayoritas publik, yakni sebesar 70,7 persen, gabungan antara responden yang setuju dan sangat setuju, mengapresiasi langkah Kejaksaan yang menunjukkan tumpukan uang sitaan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata kepada masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Ekspos terbuka semacam ini dinilai mampu membangun rasa percaya karena masyarakat dapat melihat secara langsung manfaat dari penegakan hukum yang dilakukan.

Kepercayaan Publik sebagai Modal Institusional

Tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung dinilai sebagai modal institusional yang sangat penting dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Kepercayaan publik tidak hanya mempengaruhi legitimasi lembaga, tetapi juga menentukan efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Dengan tingkat kepercayaan mencapai 80 persen, Kejaksaan Agung berada pada posisi strategis untuk terus mendorong penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Data survei Indikator Politik Indonesia ini sekaligus menjadi cerminan ekspektasi masyarakat agar Kejagung mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja yang telah mendapat apresiasi luas.