Pemerintah Luncurkan Stimulus HBKN Idulfitri 2026 untuk Jaga Daya Beli dan Mobilitas

adainfo.id – Pemerintah kembali mengoptimalkan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat melalui peluncuran Program Stimulus Ekonomi Idulfitri 2026.

Kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat kontribusi sektor transportasi dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Berbagai instrumen stimulus disiapkan secara terukur, mulai dari diskon tarif transportasi lintas moda, penerapan kebijakan kerja fleksibel, hingga penyaluran bantuan pangan bagi puluhan juta keluarga penerima manfaat.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengelola lonjakan aktivitas ekonomi selama periode Ramadan dan Idulfitri.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pengalaman pada periode HBKN sebelumnya menunjukkan korelasi kuat antara peningkatan mobilitas masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Aktivitas perjalanan, pariwisata, dan konsumsi domestik terbukti menjadi penopang utama kinerja ekonomi.

“Lebaran Idulfitri terbukti di periode yang lama, termasuk Nataru meningkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat yang kemarin sampai dengan 5,39 persen,” papar Menko Airlangga dalam Konferensi Pers Stimulus Ekonomi HBKN Idulfitri 2026: Diskon Tarif Transportasi, WFA, dan Bantuan Pangan di Jakarta dikutip Selasa (10/02/2026).

Ia menambahkan bahwa lonjakan pergerakan penduduk pada masa libur panjang selalu diikuti peningkatan aktivitas ekonomi di daerah, terutama sektor transportasi, perhotelan, kuliner, dan destinasi wisata.

Lonjakan Perjalanan Masyarakat dan Pariwisata

Dalam paparannya, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Lebaran dan Natal-Tahun Baru (Nataru) menunjukkan tren yang konsisten meningkat dari tahun ke tahun.

Data tersebut menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk kembali mengintervensi melalui stimulus terarah.

“Peningkatan mobilitas pada periode Lebaran dan Idulfitri 2025 itu mencapai mobilitas masyarakat 154,62 juta orang dan libur Nataru 110,43 juta, dan secara year on year satu tahun di tahun 2025 itu 5,11 persen, dan pada Desember penyumbang wisman 1,41 juta dan wisnus 105,98 juta,” papar Menko Airlangga.

Angka tersebut mencerminkan besarnya potensi perputaran ekonomi yang tercipta selama periode HBKN.

Pemerintah menilai bahwa pengelolaan mobilitas yang baik akan berdampak langsung pada pemerataan manfaat ekonomi antarwilayah.

Diskon Tarif Transportasi Jadi Instrumen Utama

Dalam rangka HBKN Idulfitri 2026, pemerintah menyiapkan stimulus diskon tarif transportasi dengan total anggaran mencapai Rp911,16 miliar.

Kebijakan ini ditujukan untuk menekan biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendorong distribusi arus mudik yang lebih merata.

Untuk moda kereta api, pemerintah memberikan potongan tarif sebesar 30 persen dari harga tiket untuk periode perjalanan 14 hingga 29 Maret 2026.

Sementara itu, angkutan laut yang dikelola PT Pelni mendapatkan diskon 30 persen dari tarif dasar untuk periode perjalanan 11 Maret hingga 5 April 2026.

Pada sektor penyeberangan, ASDP memperoleh pembebasan tarif jasa kepelabuhanan selama 12 hingga 31 Maret 2026.

Sedangkan untuk angkutan udara, pemerintah menetapkan diskon tarif sebesar 17 hingga 18 persen dari harga tiket penerbangan domestik kelas ekonomi untuk periode perjalanan 14 hingga 29 Maret 2026.

Pembelian tiket dengan skema diskon tersebut dapat mulai dilakukan masyarakat sejak 11 Februari 2026.

Pengaturan Kerja Fleksibel untuk Kelola Lonjakan Mobilitas

Selain stimulus tarif, pemerintah juga kembali menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) atau Flexible Working Arrangement (FWA).

Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus mengoptimalkan dampak ekonomi dari pergerakan masyarakat.

Skema WFA akan diberlakukan pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pekerja swasta.

Pemerintah menilai pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel dapat membantu mendistribusikan arus perjalanan secara lebih merata.

Dengan demikian, puncak kepadatan saat mudik dan arus balik diharapkan dapat ditekan, sementara aktivitas ekonomi di daerah tujuan mudik tetap berjalan optimal.

Bantuan Pangan untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

Selain mendorong mobilitas, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Pangan sebagai bagian dari Stimulus Ekonomi HBKN Idulfitri 2026.

Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan bagi sekitar 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Total anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp11,92 triliun.

Bantuan akan disalurkan sekaligus untuk dua bulan pada awal Ramadan guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi menjelang Idulfitri.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, khususnya bagi kelompok rentan, sekaligus menahan laju inflasi pangan selama periode HBKN.

Sinergi BUMN dan Swasta dalam Implementasi Stimulus

Menko Airlangga menegaskan bahwa keberhasilan Stimulus Ekonomi HBKN Idulfitri 2026 sangat bergantung pada implementasi yang konsisten di lapangan.

Ia meminta seluruh unit usaha, termasuk BUMN dan pelaku industri swasta, untuk memastikan program diskon dan kebijakan pendukung berjalan sesuai ketentuan.

“Catatan terakhir, kami harapkan seluruh unit usaha, termasuk BUMN yang menjalankan program diskon, dapat menjaga agar pelaksanaannya berjalan dengan baik sampai dengan implementasinya,” tutur Menko Airlangga.

Ia juga menekankan bahwa sektor swasta memiliki peran penting dalam menjaga kualitas layanan selama periode lonjakan permintaan, sehingga manfaat stimulus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Hal ini juga termasuk industri swasta yang telah diberikan pengaturan dan regulasi terkait dengan program tersebut,” tutup Menko Airlangga.

Melalui rangkaian Stimulus Ekonomi HBKN Idulfitri 2026, pemerintah berupaya memastikan momentum keagamaan nasional tidak hanya menjadi ajang silaturahmi.

Akan tetapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.