SPPG di Depok Kembali Diluncurkan, Target Zero New Stunting 2028 Digaungkan

ACS
Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah meresmikan SPPG atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Rabu (11/02/26). (Foto: adainfo.id)

adainfo.id – Upaya percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Depok memasuki babak baru dengan kembali diresmikannya Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Yayasan Optimis Optimal 8 di Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji.

Peresmian tersebut dihadiri langsung Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan MBG Kota Depok.

Kehadiran dapur MBG ini tidak sekadar menjadi fasilitas penyedia makanan bergizi, tetapi juga diproyeksikan sebagai simpul penggerak ekonomi masyarakat sekitar.

Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar program ini mampu berjalan berkelanjutan, menyasar kelompok rentan, sekaligus memperkuat ketahanan gizi keluarga.

Dalam sambutannya, Chandra Rahmansyah menyampaikan apresiasi terhadap Yayasan Optimis Optimal 8 yang telah menginisiasi berdirinya lima dapur MBG di Kota Depok.

“Program ini merupakan bagian dari prioritas pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui penyiapan SDM yang berkualitas unggul,” ujar Chandra Rahmansyah di lokasi acara, Rabu (11/02/2026).

Percepatan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu strategi nasional dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Asupan gizi yang cukup sejak usia dini diyakini menjadi fondasi penting dalam membentuk daya saing bangsa di masa depan.

Chandra menegaskan bahwa investasi pada gizi anak merupakan investasi jangka panjang.

Pemerintah daerah, kata dia, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia.

Dengan adanya dapur MBG di Kemiri Muka, intervensi gizi di tingkat lokal diharapkan semakin terstruktur.

Program ini menyasar anak-anak, termasuk kelompok yang berisiko mengalami kekurangan gizi maupun stunting.

Pemerintah melihat bahwa upaya peningkatan kualitas SDM harus dilakukan secara simultan.

Selain pendidikan dan layanan kesehatan, pemenuhan gizi menjadi elemen kunci yang tidak dapat diabaikan.

Dorong Ekonomi Lokal Melalui Rantai Pasok Warga

Selain berdampak pada aspek kesehatan, dapur MBG juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi mikro di lingkungan sekitar.

Saat ini, sekitar 90 persen tenaga kerja di dapur tersebut berasal dari warga lokal.

Chandra menekankan pentingnya memperluas partisipasi warga tidak hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pemasok kebutuhan bahan baku.

“Ke depan, saya berharap rantai pasok logistiknya juga 90 persen lebih disuplai oleh warga sekitar. Pak RW bisa suplai ikan, Pak RT suplai tahu tempe. Jika semua terlibat, pertumbuhan ekonomi makro di Depok dan mikro di lingkungan RT/RW akan bergerak positif,” tuturnya.

Skema ini membuka peluang bagi pelaku usaha kecil di tingkat RT dan RW untuk terlibat langsung dalam program pemerintah.

Model kolaborasi tersebut diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.

Mulai dari peningkatan pendapatan warga hingga penguatan jejaring usaha berbasis komunitas.

Kehadiran dapur MBG menjadi contoh bagaimana program sosial dapat dirancang selaras dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Target Zero New Stunting 2028

Sebagai Ketua Satgas Percepatan Penurunan Stunting Kota Depok, Chandra juga menyoroti data Dinas Kesehatan tahun 2025 yang mencatat masih terdapat 3.559 balita stunting.

Angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Intervensi gizi melalui dapur MBG diharapkan menjadi salah satu instrumen percepatan penurunan stunting.

“Target kita di tahun 2028 adalah Zero New Stunting. Ini bisa terwujud asal ada kolaborasi semua pihak. Apalagi tahun ini sudah ada Dana RW, maka saya minta peran RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan di lapangan harus diperkuat,” tegasnya.

Target Zero New Stunting 2028 menjadi komitmen bersama yang membutuhkan sinergi lintas sektor.

Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta perangkat RT dan RW memiliki peran penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang memadai.

Dapur MBG di Kemiri Muka diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain, sehingga cakupan intervensi semakin luas.

Profesionalitas dan Standar Higiene Jadi Prioritas

Chandra juga mengingatkan pengelola SPPG Kemiri Muka agar menjaga profesionalitas dan kebersihan operasional dapur.

Standar keamanan pangan menjadi aspek krusial dalam program penyediaan makanan bergizi.

Ia meminta agar seluruh persyaratan administratif segera dilengkapi, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sertifikasi tersebut menjadi bukti bahwa dapur telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan.

Selain aspek administratif, pengawasan kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan harus dilakukan secara ketat.

Hal ini penting agar manfaat program benar-benar dirasakan tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

Momentum Kepedulian Gizi Keluarga

Peresmian dapur MBG di Kemiri Muka juga menjadi pengingat bahwa persoalan gizi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama.

Chandra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memastikan tidak ada anak yang kekurangan asupan gizi di lingkungan sekitar.

“Jangan biarkan ada tetangga kita yang kelaparan atau balita yang tidak mendapatkan asupan gizi. Mari kita jadikan momentum ini untuk meningkatkan kepedulian gizi keluarga guna mewujudkan Depok sebagai kota yang aman, nyaman, dan membahagiakan bagi seluruh warganya,” pungkasnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa solidaritas sosial menjadi fondasi penting dalam membangun kota yang inklusif.

Dapur MBG bukan hanya simbol program pemerintah, tetapi juga wujud gotong royong dalam memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan berkualitas.

Dengan sinergi antara pemerintah, yayasan, serta masyarakat lokal, dapur MBG di Kemiri Muka diharapkan menjadi pusat layanan gizi yang berdampak luas.

Program ini sekaligus mempertegas arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada manusia sebagai aset utama kemajuan daerah.

BSP GROUP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *