Warga Depok Kini Bisa Laporkan Jalan Rusak dan Banjir Lewat WhatsApp, Ini Mekanismenya
adainfo.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok resmi membuka layanan pengaduan masyarakat terkait infrastruktur dan penataan ruang, termasuk laporan jalan rusak, jembatan, drainase, utilitas hingga bencana banjir dan longsor.
Pelaksana Tugas Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, menegaskan bahwa pembukaan kanal pengaduan ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat pelayanan publik yang cepat tanggap dan transparan.
“Untuk layanan pengaduan, masyarakat dapat menghubungi WhatsApp Call Center Dinas PUPR Kota Depok di nomor 0851-1160-6567 dengan waktu operasional Senin–Jumat pukul 08.00–20.00 WIB dan Sabtu pukul 08.00–16.00 WIB,” terangnya dikutip Kamis (12/02/2026).
“Pesan tetap kami terima di luar waktu tersebut dan akan diproses pada hari kerja berikutnya,” sambungnya.
Layanan pengaduan DPUPR Kota Depok difokuskan pada persoalan infrastruktur dan tata ruang yang langsung bersentuhan dengan aktivitas masyarakat.
Permasalahan jalan berlubang, jembatan rusak, saluran air tersumbat, hingga kerusakan utilitas menjadi perhatian utama dalam kanal aduan ini.
Yodi menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan berbagai jenis laporan yang berada dalam kewenangan DPUPR.
Ia menjelaskan, beberapa jenis pengaduan yang dapat disampaikan antara lain terkait fasilitas jalan atau jembatan, tata ruang, utilitas, drainase atau saluran, serta kejadian bencana seperti banjir maupun longsor.
Dengan cakupan tersebut, layanan ini diharapkan mampu mempercepat identifikasi permasalahan di lapangan sekaligus meminimalkan dampak kerusakan infrastruktur terhadap keselamatan dan kenyamanan warga.
Kota Depok sebagai wilayah penyangga Jakarta memiliki mobilitas tinggi.
Kondisi jalan dan sistem drainase yang optimal menjadi kebutuhan mendesak, terutama saat musim hujan yang berpotensi memicu genangan hingga longsor di sejumlah titik.
WhatsApp Call Center Permudah Akses Warga
Pemilihan platform WhatsApp sebagai kanal utama pengaduan dinilai lebih efektif karena mudah diakses oleh mayoritas masyarakat.
Dengan format komunikasi langsung, warga dapat mengirimkan laporan disertai foto lokasi, titik koordinat, maupun deskripsi kejadian secara detail.
Jam operasional layanan yang cukup panjang pada hari kerja menunjukkan upaya DPUPR Kota Depok untuk memperluas jangkauan respons terhadap laporan masyarakat.
Meskipun demikian, DPUPR tetap menerima pesan di luar jam operasional resmi.
Laporan yang masuk di luar waktu layanan akan diproses pada hari kerja berikutnya sesuai mekanisme administrasi yang berlaku.
Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital yang semakin menekankan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas.
Terintegrasi dengan SP4N Lapor
Selain melalui WhatsApp, masyarakat juga dapat memanfaatkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N Lapor. Kanal ini dapat diakses melalui laman resmi lapor.go.id.
Integrasi dengan SP4N Lapor memungkinkan setiap aduan tercatat secara nasional dan dapat dipantau proses tindak lanjutnya.
Sistem tersebut dirancang untuk memastikan setiap laporan masyarakat tidak berhenti pada tahap penerimaan, melainkan diproses sesuai prosedur yang berlaku.
“Setiap pengaduan nantinya akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tukasnya.
Keberadaan dua jalur pengaduan ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam memilih kanal yang paling mudah diakses.
Warga dapat menggunakan WhatsApp untuk respons cepat maupun SP4N Lapor untuk pelaporan berbasis sistem nasional.
Responsif terhadap Banjir dan Longsor
Salah satu fokus penting dalam layanan pengaduan DPUPR Kota Depok adalah penanganan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.
Curah hujan tinggi yang kerap terjadi pada awal tahun meningkatkan risiko genangan dan kerusakan infrastruktur.
Melalui kanal pengaduan ini, masyarakat dapat segera melaporkan kondisi darurat seperti saluran tersumbat, tembok penahan tanah retak, atau jalan ambles akibat erosi.
Informasi yang cepat dan akurat dari warga menjadi kunci percepatan penanganan di lapangan.
DPUPR Kota Depok menilai partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga kualitas infrastruktur kota.
Kolaborasi antara pemerintah dan warga akan mempercepat deteksi kerusakan sekaligus mengurangi potensi risiko kecelakaan atau kerugian yang lebih besar.
Komitmen Pelayanan Publik Akuntabel
Pembukaan layanan pengaduan ini juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Setiap laporan yang diterima akan dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai standar operasional prosedur.
Transparansi dalam proses penanganan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah.
Warga tidak hanya dapat menyampaikan keluhan, tetapi juga memperoleh informasi perkembangan penanganan laporan mereka.
Dengan sistem pengaduan yang terbuka, DPUPR Kota Depok berupaya menciptakan budaya pelayanan yang proaktif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Peran Masyarakat dalam Pengawasan Infrastruktur
Layanan pengaduan infrastruktur juga menjadi sarana pengawasan partisipatif.
Masyarakat berperan sebagai mata dan telinga pemerintah dalam mengidentifikasi permasalahan yang mungkin luput dari pemantauan rutin.
Dalam konteks kota yang terus berkembang, kebutuhan pemeliharaan jalan, jembatan, dan drainase menjadi semakin kompleks.
Perubahan tata ruang dan pertumbuhan kawasan permukiman menuntut sistem pelaporan yang cepat dan efisien.
Melalui WhatsApp Call Center dan SP4N Lapor, warga Kota Depok kini memiliki akses langsung untuk menyampaikan keluhan maupun informasi terkait kondisi infrastruktur di lingkungannya.
Kehadiran layanan pengaduan DPUPR Kota Depok ini diharapkan mampu mempercepat respons terhadap kerusakan fasilitas umum.
Selain itu juga menjaga kualitas penataan ruang di tengah dinamika pembangunan kota yang terus berlangsung.
