Pembagian MBG saat Ramadan di Depok Tetap Jalan, Skema Distribusi Diubah
adainfo.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah skema menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 2026 dengan menyesuaikan mekanisme distribusi dan jenis pangan bagi penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa.
Penyesuaian ini dilakukan agar program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi tetap berjalan tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah.
Perubahan skema tersebut mencakup penyediaan paket makanan tahan lama seperti kurma, telur rebus, susu, serta pangan lokal lainnya bagi peserta didik muslim yang berpuasa.
Koordinator Wilayah BGN Kota Depok, Rakha Pratama, menjelaskan bahwa mekanisme distribusi dirancang berdasarkan kategori penerima manfaat agar tetap efektif dan tepat sasaran.
“Bagi penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa, makanan diberikan dalam bentuk paket makanan kemasan sehat agar dapat dikonsumsi saat berbuka puasa,” paparnya dikutip Sabtu (14/02/2026).
Penyesuaian Menu Selama Ramadan
Rakha menjelaskan bahwa perubahan menu selama Ramadan bukan berarti pengurangan kualitas gizi, melainkan penyesuaian pola distribusi dan jenis pangan agar lebih relevan dengan kebutuhan penerima manfaat.
Untuk kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita usia 6 hingga 59 bulan, pendistribusian tetap dilakukan dengan menu siap santap.
Distribusi dilakukan setiap hari Senin dan Kamis melalui posyandu atau titik kumpul yang telah disepakati.
Skema ini diterapkan karena kelompok prioritas tersebut memiliki kebutuhan gizi harian yang harus terpenuhi tanpa terpengaruh oleh pola puasa orang dewasa.
Pemerintah memastikan bahwa pemenuhan gizi bagi kelompok rentan tetap menjadi prioritas utama.
Untuk sekolah berasrama dan pesantren muslim, pengolahan makanan tetap dilakukan pada siang hari, namun penyajiannya dilakukan saat waktu berbuka.
“Waktu penyajian juga dapat disesuaikan berdasarkan koordinasi antara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pihak pesantren atau sekolah berasrama,” tukasnya.
Penyesuaian tersebut dinilai sebagai langkah fleksibel yang mempertimbangkan kondisi lapangan serta kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Pemerintah Pastikan Program Tetap Berjalan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa program MBG tidak dihentikan selama Ramadan.
Pemerintah hanya mengubah mekanisme penyaluran agar selaras dengan situasi bulan puasa.
“Pembagian MBG tetap berlanjut meski di bulan Ramadan. Hanya saja, mekanismenya berubah menyesuaikan situasinya,” kata Zulkifli Hasan dikutip, Sabtu (07/02/2026).
Ia menekankan bahwa kebijakan ini dirancang agar seluruh siswa tetap memperoleh manfaat program tanpa menimbulkan kendala dalam pelaksanaan ibadah.
Menurutnya, Ramadan tidak boleh menjadi alasan terhentinya intervensi gizi yang telah berjalan sebagai agenda prioritas nasional.
Pemerintah memandang keberlangsungan MBG penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam skema baru selama Ramadan, pola distribusi dibedakan berdasarkan status keagamaan penerima manfaat.
Siswa muslim menerima paket makanan kering yang dapat dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa.
Sementara siswa non-Muslim tetap memperoleh makanan siap santap di sekolah.
“Di bulan Ramadan kan itu tidak semua siswa beragama Islam. Bagi yang beragama Islam akan diberikan makanan kering dan nanti disantap setelah berbuka puasa, yang beragama non-Muslim tetap mendapatkan menu makanan siap santap,” ujar Zulkifli Hasan.
Fokus pada Keseimbangan Gizi
BGN memastikan bahwa paket makanan kering tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
Kurma dipilih sebagai salah satu komponen karena memiliki kandungan energi alami yang sesuai untuk berbuka puasa.
Telur rebus dan susu menjadi sumber protein yang mudah dikonsumsi, sementara pangan lokal disesuaikan dengan ketersediaan daerah masing-masing.
Pendekatan berbasis pangan lokal juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberdayakan pelaku usaha kecil di daerah.
Disebutkan bahwa koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan lancar.
Kepala SPPG, sekolah, pesantren, serta pemerintah daerah dilibatkan dalam perencanaan teknis agar tidak terjadi hambatan di lapangan.
Selain itu, pengawasan mutu tetap dilakukan untuk memastikan keamanan pangan dan kualitas nutrisi terjaga meski dalam bentuk kemasan.
Program MBG selama Ramadan 2026 tetap mengedepankan prinsip inklusivitas.
Penyesuaian dilakukan bukan hanya berdasarkan kebutuhan ibadah, tetapi juga memperhatikan keberagaman latar belakang peserta didik.
Pemerintah menilai pendekatan adaptif ini penting untuk menjaga efektivitas kebijakan publik, terutama dalam program yang menyasar kelompok usia sekolah dan rentan gizi.
Perubahan skema MBG Ramadan 2026 menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan ibadah dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Hal itu dijalankan dengan tetap mempertahankan standar pelayanan serta keberlanjutan program nasional.
