Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng, Ini Rinciannya
adainfo.id – Penyaluran bantuan pangan nasional kembali digulirkan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan menjelang Ramadan hingga Idulfitri 2026.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada 33.244.408 penerima manfaat pada alokasi Februari dan Maret tahun ini.
Penugasan tersebut tertuang dalam warkat Kepala Badan Pangan Nasional nomor 204/TS.03.03/K/02/2026 tertanggal 11 Februari 2026.
Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa penyaluran dilakukan satu kali secara sekaligus setelah anggaran resmi terbit dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pangan Nasional.
Setiap penerima manfaat akan memperoleh 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk alokasi satu bulan.
Karena penyaluran dilakukan untuk dua bulan sekaligus, maka distribusi dilaksanakan dalam satu tahap guna memastikan efektivitas dan efisiensi logistik.
Stabilisasi Harga Pangan Jelang Ramadan
Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menuturkan langkah tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menjaga stabilitas harga pangan selama bulan suci Ramadan hingga Idulfitri.
“Dengan segala kerendahan hati, atas nama pemerintah, mari kita jaga harga pangan di bulan suci Ramadan. Bahkan Bapak Presiden kita, pernah tiga kali sehari menelpon. Bagaimana harga pangan? Beliau selalu katakan, jaga rakyat dan terus berpihak pada rakyat,” papar Amran dalam keterangannya dikutip Senin (16/02/2026).
Amran menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan menjadi salah satu langkah strategis dalam mengendalikan gejolak harga yang berpotensi meningkat saat permintaan melonjak.
“Oleh karena itu, dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan langkah strategis, salah satunya penyaluran bantuan pangan 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat,” beber Amran.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta persetujuan Presiden terhadap stimulus ekonomi berupa diskon transportasi dan bantuan pangan.
Bulog Keluarkan 664,8 Ribu Ton Beras
Secara kuantitas, penyaluran dua bulan sekaligus tersebut akan mengeluarkan stok beras sebanyak 664,8 ribu ton serta minyak goreng 132,9 ribu kiloliter dari gudang Bulog.
Anggaran yang disiapkan untuk mendukung program ini mencapai Rp11,92 triliun.
Langkah ini memperlihatkan besarnya intervensi negara dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan bantalan ekonomi menjelang hari besar keagamaan.
Berdasarkan laporan Bapanas per 13 Februari 2026, total stok beras nasional yang dikelola Bulog mencapai 3,53 juta ton.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,34 juta ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah, sedangkan 188,5 ribu ton lainnya merupakan stok beras komersial.
Sementara itu, stok minyak goreng yang tersedia di Bulog tercatat sekitar 15 ribu kiloliter.
Ketersediaan tersebut dinilai memadai untuk mendukung kelancaran program distribusi bantuan.
Realisasi Tahap Sebelumnya Capai 18 Juta Penerima
Program bantuan pangan beras dan minyak goreng sebelumnya telah terealisasi kepada 18.167.117 penerima di seluruh Indonesia.
Hingga 31 Januari 2026, distribusi telah mencapai 363,3 ribu ton beras dan 72,6 ribu kiloliter minyak goreng.
Data tersebut menunjukkan kapasitas distribusi nasional yang cukup besar dalam waktu relatif singkat.
Koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi faktor penentu kelancaran penyaluran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya melaporkan kesiapan pengguliran kembali program bantuan pangan ini.
Dalam hal ini ditekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan distribusi berjalan tanpa hambatan logistik.
“Bantuan pangan akan dibagikan di bulan Februari itu terdiri dari 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng dengan anggaran Rp 11,92 triliun. Nah, ini pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan untuk bisa menjaga kelancaran logistik,” tutur Airlangga.
Produksi Beras Naik Signifikan Awal 2026
Ketersediaan stok yang mencukupi tidak terlepas dari peningkatan produksi dalam negeri pada awal 2026.
Produksi beras nasional menunjukkan akselerasi signifikan sepanjang Januari hingga Maret.
“Terkait dengan kesiapan dan juga peningkatan produksi beras di bulan Januari, Februari sampai dengan Maret, di mana diperkirakan dengan kenaikan (produksi) yang ada itu, bansos yang diberikan beras itu mencukupi, karena stoknya nanti akan terpenuhi di akhir Maret,” terang Airlangga.
Rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras Januari sampai Maret 2026 mencapai 10,16 juta ton.
Angka tersebut meningkat 1,39 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 8,78 juta ton.
Secara persentase, kenaikan produksi setara 15,79 persen. Lonjakan ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program stabilisasi harga sekaligus memastikan kecukupan pasokan nasional.
Peningkatan produksi tersebut juga mencerminkan perbaikan tata kelola pangan nasional, mulai dari optimalisasi lahan, perbaikan distribusi pupuk, hingga penguatan cadangan strategis.
Dengan stok Cadangan Beras Pemerintah yang mencapai lebih dari 3 juta ton, ruang intervensi untuk menjaga stabilitas pasar menjadi lebih luas.
Program bantuan pangan 2026 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai alat pengendali inflasi pangan.
Intervensi langsung melalui distribusi beras dan minyak goreng dinilai efektif menekan lonjakan harga di tingkat konsumen, khususnya menjelang Ramadan yang identik dengan peningkatan konsumsi rumah tangga.
Di tengah dinamika ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas, strategi penguatan cadangan serta percepatan distribusi menjadi elemen penting menjaga ketahanan pangan nasional.
Pemerintah memastikan bahwa seluruh tahapan distribusi berjalan sesuai regulasi, dengan pengawasan ketat agar bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.
