WFH Sehari dalam Sepekan Segera Diumumkan, Menko Airlangga Sampaikan Ini
adainfo.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan akan segera diumumkan dalam waktu dekat.
Kepastian tersebut disampaikan setelah dirinya bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang terus meningkat.
“Untuk (Kebijakan WFH) pokoknya akan ditetapkan bulan ini. Bulan ini tinggal beberapa hari kan, jadi masih ada waktu,” tutur Airlangga dikutip Jumat (27/03/2026).
Kebijakan tersebut menjadi perhatian publik karena berpotensi mengubah pola kerja masyarakat secara luas, khususnya di sektor pemerintahan maupun swasta.
Strategi Pemerintah Tekan Konsumsi BBM
Pemerintah melihat kebijakan WFH sebagai salah satu langkah strategis untuk mengurangi mobilitas harian masyarakat, yang selama ini menjadi penyumbang utama konsumsi BBM di sektor transportasi.
Dengan mengurangi frekuensi perjalanan ke kantor, diharapkan penggunaan kendaraan pribadi maupun transportasi umum dapat ditekan, sehingga konsumsi bahan bakar juga ikut menurun.
Langkah ini dinilai relevan di tengah kondisi global yang belum stabil, terutama terkait harga energi yang cenderung mengalami kenaikan akibat dinamika geopolitik dan permintaan pasar internasional.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemacetan di kota-kota besar serta menekan emisi gas buang kendaraan.
Pemerintah tengah merumuskan skema implementasi yang tepat agar kebijakan ini dapat berjalan efektif tanpa mengganggu produktivitas kerja.
Menunggu Keputusan Final Presiden
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa kebijakan WFH sebenarnya telah mendapatkan dukungan mayoritas dari jajaran kabinet.
Tito menyebut bahwa pembahasan dalam rapat koordinasi lintas kementerian telah mengarah pada kesepakatan untuk menerapkan WFH satu hari dalam seminggu.
“Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada, hampir mengarah kepada mayoritas setuju (WFH) di satu hari yang sama,” ungkap Tito pada Rabu (25/03/2026).
Meski demikian, Tito menegaskan bahwa keputusan final tetap berada di tangan Presiden Prabowo.
Hasil rapat tersebut masih perlu dilaporkan secara resmi sebelum diumumkan kepada publik.
“Tapi saya nggak nyampaikan, sekali lagi karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke bapak presiden,” beber Tito.
Tito juga menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang sedang disiapkan pemerintah.
Kebijakan Hampir Final, Tinggal Pengumuman Resmi
Tito menjelaskan bahwa kebijakan yang telah dibahas dalam rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L) saat ini sudah berada pada tahap akhir.
Menurutnya, seluruh aspek penting terkait implementasi WFH telah dibahas secara mendalam, termasuk dampaknya terhadap sektor ekonomi dan pelayanan publik.
Kini, pemerintah hanya menunggu persetujuan resmi dari Presiden sebelum kebijakan tersebut diumumkan secara luas.
“Setelah nanti Pak Presiden mengambil keputusan, baru nanti akan diumumkan. Siapa yang ditunjuk untuk mengumumkan, apakah Menko Ekonomi atau Mensesneg, itu saya nggak tahu. Jadi saya tidak pada kapasitas untuk menjelaskan,” ucap Tito.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah berhati-hati dalam mengambil langkah, mengingat kebijakan ini akan berdampak luas terhadap berbagai sektor.
Dampak Potensial bagi Dunia Kerja dan Ekonomi
Rencana penerapan WFH satu hari dalam sepekan diperkirakan akan membawa perubahan signifikan dalam pola kerja masyarakat Indonesia.
Di satu sisi, kebijakan ini dapat memberikan fleksibilitas bagi pekerja serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya transportasi.
Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa produktivitas kerja tetap terjaga, terutama bagi sektor-sektor yang membutuhkan kehadiran fisik.
Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi memengaruhi sektor usaha tertentu, seperti transportasi, kuliner, dan ritel yang bergantung pada mobilitas pekerja di kawasan perkantoran.
Oleh karena itu, pemerintah disebut tengah menyiapkan sejumlah langkah pendukung untuk mengantisipasi dampak tersebut.
Pemerintah berupaya mencari keseimbangan antara efisiensi energi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan berbagai pertimbangan yang telah dibahas, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan menjadi salah satu langkah adaptif pemerintah dalam menghadapi tantangan global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
