Dana Banpol Dinilai Tak Ideal, PKS dan PKB Depok Kompak Usul Kenaikan
adainfo.id – Momentum Syawal dimanfaatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok untuk mempererat silaturahmi sekaligus mendorong agenda strategis politik, termasuk usulan kenaikan bantuan keuangan partai politik (Banpol) yang dinilai masih rendah.
Pertemuan yang berlangsung di kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok pada Jumat (10/04/2026) tersebut menjadi ruang diskusi terbuka antar partai dalam membahas kondisi demokrasi lokal.
Dalam forum tersebut, PKS secara terbuka mengajak PKB untuk bersama-sama mendorong peningkatan anggaran Banpol sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi partai politik di tengah masyarakat.
Kegiatan yang dikemas dalam suasana halal bihalal ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar kader partai saja, tetapi juga berkembang menjadi diskusi serius mengenai arah kebijakan politik di tingkat daerah.
Momentum Syawal dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi terkait tantangan yang dihadapi partai politik, khususnya dalam menjalankan fungsi edukasi dan kaderisasi.
Diskusi yang berlangsung menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa peran partai politik tidak hanya sebatas kontestasi pemilu, namun juga sebagai pilar utama dalam menjaga kualitas demokrasi.
Hal ini mendorong munculnya gagasan untuk memperkuat dukungan anggaran sebagai salah satu solusi.
Dana Banpol Dinilai Masih Rendah
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, yang hadir mewakili Fraksi PKS, menyoroti kondisi anggaran Banpol di Depok yang dinilai belum ideal.
Saat ini, nilai bantuan keuangan partai politik di Depok berada di angka Rp3.000 per suara.
Angka tersebut dianggap masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain yang telah mencapai Rp15.000 per suara.
“Jika dibandingkan secara nasional, Depok termasuk yang masih rendah. Padahal, tuntutan terhadap partai politik semakin besar, terutama dalam hal edukasi politik dan kaderisasi,” jelas Ade.
Perbedaan yang cukup signifikan ini dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik dalam menjalankan perannya secara optimal.
Ade menegaskan bahwa usulan kenaikan dana Banpol bukan semata untuk kepentingan internal partai.
Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Depok.
Dengan dukungan anggaran yang lebih memadai, partai politik diharapkan mampu menjalankan fungsi pendidikan politik secara lebih efektif.
Hal ini mencakup upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga mampu berpikir kritis dan rasional dalam menentukan pilihan politik.
Selain itu, penguatan kaderisasi juga menjadi fokus utama. Partai politik diharapkan dapat mencetak calon pemimpin daerah yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi.
Tidak hanya itu, peningkatan dana Banpol juga dinilai penting untuk memperluas jangkauan edukasi publik.
Partai diharapkan dapat hadir secara aktif di tengah masyarakat, tidak hanya menjelang pemilu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
Dukungan dari Partai Lain Mulai Terbangun
Gagasan yang disampaikan PKS tampaknya mendapatkan respons positif dari partai lain.
Ade menyebut bahwa terdapat kesamaan pandangan di antara partai politik mengenai pentingnya penguatan peran partai melalui dukungan anggaran yang lebih proporsional.
Kesepahaman ini menjadi modal awal untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih luas di tingkat daerah.
Kolaborasi antar partai dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi.
Hal ini juga menunjukkan adanya dinamika politik yang lebih konstruktif, di mana kepentingan bersama dapat menjadi prioritas di atas kepentingan sektoral.
Sebagai langkah lanjutan, usulan kenaikan dana Banpol akan dibahas melalui mekanisme resmi di lembaga legislatif.
Pembahasan akan dilakukan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan aturan dan kebutuhan daerah.
“Semua akan dibahas melalui mekanisme resmi. Kita ingin memastikan kebijakan ini memberikan dampak nyata bagi penguatan demokrasi di Kota Depok,” tegas Ade.
Proses ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas partai politik, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan mekanisme yang transparan dan partisipatif, keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan demokrasi lokal yang semakin kompleks.
Langkah PKS dalam mendorong kenaikan dana Banpol ini menjadi salah satu dinamika penting dalam politik lokal Depok, sekaligus mencerminkan upaya partai dalam memperkuat peran strategisnya di tengah masyarakat.
