Bukan Sekadar Korupsi, Ini Persoalan Besar yang Membayangi Program MBG

adainfo.id – Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan baru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di tengah ambisi pemerintah menjadikan MBG sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, berbagai persoalan justru terus bermunculan.

Mulai dari kasus keracunan makanan, ketimpangan distribusi manfaat, hingga dugaan penyimpangan anggaran.

Munculnya kasus hukum yang melibatkan petinggi BGN memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem pengawasan dan tata kelola program yang selama ini dijalankan.

Sejumlah kalangan menilai persoalan tersebut bukan sekadar masalah individu, melainkan cerminan dari kelemahan sistem yang telah berlangsung sejak awal pelaksanaan program.

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Gabriel Lele, menilai kasus yang menjerat mantan pimpinan BGN hanyalah puncak gunung es dari berbagai persoalan tata kelola yang selama ini mengiringi Program MBG.

Tata Kelola MBG Dinilai Terlalu Sentralistis

Menurut Gabriel, sejak awal MBG dibangun dengan pola pengambilan keputusan yang sangat terpusat di tingkat nasional.

Model seperti itu dinilai berisiko menciptakan ruang tertutup yang minim pengawasan dan partisipasi publik.

Ia menjelaskan bahwa program yang menjadi prioritas langsung presiden umumnya dijalankan dengan karakter yang lebih sentralistis karena hanya melibatkan sejumlah kecil aktor yang bertanggung jawab langsung kepada kepala negara.

“Kalau sebuah program dianggap prioritas oleh presiden, karakter dasarnya adalah tertutup dan sentralistis. Hanya sedikit orang yang terlibat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden,” ungkapnya dikutip, Selasa (09/06/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat mekanisme kontrol menjadi lebih lemah dibandingkan program yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan memiliki sistem pengawasan berlapis.

Kebijakan Nasional Dinilai Kurang Sensitif terhadap Kondisi Daerah

Gabriel juga menyoroti desain MBG yang diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik masing-masing daerah.

Padahal, Indonesia memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang sangat beragam. Tingkat kesiapan daerah dalam menjalankan program juga tidak sama.

Ia menilai pelibatan pemerintah daerah menjadi aspek penting agar kebijakan dapat berjalan lebih adaptif sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

“Kalau pola kebijakan seperti MBG yang dirumuskan di nasional dan diterapkan di seluruh Indonesia, risikonya adalah kurangnya sensitivitas terhadap konteks lokal. Tingkat kesiapan, tingkat penerimaannya berbeda-beda,” jelasnya.

Minimnya ruang bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dinilai dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Anggaran Besar, Pengawasan Dinilai Lemah

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah lemahnya sistem pengawasan terhadap program yang mengelola anggaran sangat besar dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Gabriel menilai pengawasan yang selama ini dilakukan oleh lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) cenderung bersifat reaktif.

Artinya, pengawasan biasanya baru berjalan setelah muncul persoalan atau dugaan penyimpangan, bukan sejak tahap awal pelaksanaan program.

Kondisi tersebut dinilai membuka peluang terjadinya berbagai masalah, mulai dari pemborosan anggaran hingga dugaan korupsi.

“Apalagi menggunakan anggaran yang besar dengan cakupan nasional. Godaan-godaan untuk mengambil sesuatu itu mesti ada. Itu bisa diminimalisir kalau bukan dihilangkan dengan menginstalasi sistem kontrol dan sistem akuntabilitas yang memadai,” tuturnya.

Kritik Publik Dinilai Kurang Mendapat Respons

Selain aspek pengawasan internal, Gabriel juga menyoroti lemahnya mekanisme kontrol dari masyarakat.

Menurutnya, berbagai kritik yang muncul terkait pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan makanan dan dugaan pemborosan anggaran, belum memperoleh respons yang memadai dari pemerintah.

Padahal, banyak pihak yang memberikan kritik justru memiliki tujuan agar program tersebut berjalan lebih baik dan mampu mencapai sasaran yang diharapkan.

“Sebagian yang mengkritik ini adalah orang-orang yang sebenarnya setuju dengan tujuan MBG dan ingin MBG itu diterapkan secara baik. Tetapi karena jawabannya begitu, kemarahan publik makin meningkat,” terangnya.

Ia menilai kritik publik seharusnya dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola, bukan dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan program.

Faktor Politik Disebut Pengaruhi Proses Evaluasi

Gabriel menilai lambatnya evaluasi terhadap berbagai persoalan MBG juga tidak terlepas dari faktor politik.

Sebagai salah satu program unggulan pemerintah yang memiliki nilai strategis dan menjadi bagian dari janji politik nasional, setiap perubahan kebijakan dilakukan dengan sangat hati-hati.

Menurutnya, pemerintah kemungkinan telah mengetahui sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan program.

Namun, melakukan perubahan besar terhadap program yang memiliki nilai simbolik tinggi bukanlah keputusan yang mudah.

“Mereka memperhitungkan program ini untuk investasi Pemilu 2029,” jelasnya.

Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap program sering kali menghadapi pertimbangan politik yang cukup kompleks.

Penindakan Hukum Harus Diikuti Reformasi Sistem

Meski demikian, Gabriel mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang memproses kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan pimpinan BGN.

Ia menilai penegakan hukum merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Namun, menurutnya, penindakan terhadap individu tidak akan cukup apabila tidak diikuti pembenahan sistem secara menyeluruh.

“Kita mengapresiasi ada langkah untuk mencopot lalu menangkap Ketua BGN dan wakilnya. Dan harapannya tidak berhenti di situ, tetapi ini menjadi momentum untuk benar-benar membereskan masalah tata kelola yang luar biasa bobrok terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan dari program MBG,” ucapnya.

Usulkan Penghentian Sementara untuk Evaluasi

Sebagai langkah awal perbaikan, Gabriel mendorong pemerintah melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh aspek Program MBG.

Evaluasi tersebut mencakup desain kelembagaan, mekanisme penganggaran, pelaksanaan program, hingga sistem pertanggungjawaban dan pengawasan.

Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara program selama satu hingga dua bulan untuk memberikan ruang evaluasi yang lebih mendalam.

Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan oleh birokrat atau pihak yang terlibat langsung dalam program, tetapi juga perlu melibatkan ahli independen dari berbagai bidang.

“Bukan hanya dievaluasi oleh birokrat dan tim sukses, tetapi perlu dievaluasi oleh orang-orang yang punya kapasitas, seperti ahli gizi, ahli tata kelola, dan ahli keuangan,” tukasnya.

Usulan tersebut dinilai penting untuk memastikan Program MBG dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga tujuan besar meningkatkan kualitas generasi masa depan Indonesia benar-benar dapat tercapai.