Dedi Mulyadi: Kota Depok Harus Zero Premanisme

adainfo.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM), meninjau langsung lokasi pembakaran mobil polisi di kawasan Harjamukti, Kota Depok, yang terjadi beberapa waktu lalu.

Dalam kedatangannya ke Kota Depok ini, Dedi Mulyadi memberikan penekanan terhadap pentingnya penanganan sosial yang komprehensif.

Kemudian, evaluasi tata ruang dan kependudukan sebagai akar persoalan di kawasan tersebut.

Kota Depok Harus Bersih dari Premanisme

Depok yang berbatasan langsung dengan Jakarta disebut oleh Dedi Mulyadi sebagai “etalase Jawa Barat” yang semestinya menampilkan citra daerah yang aman, tertib, dan kondusif.

“Kota ini adalah etalase Jawa Barat. Maka tidak boleh ada premanisme, harus zero premanisme,” tegas Dedi Mulyadi usai bertemu dengan Wali Kota Depok, Kapolres, dan Dandim, di Mako Polres Metro Depok, Selasa (22/4/2025).

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemberantasan premanisme tidak bisa dilakukan setengah hati.

Melainkan harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Warga Tak Punya KTP Depok, Jadi Masalah Kependudukan

Salah satu sorotan utama Dedi Mulyadi adalah persoalan kependudukan.

Banyak warga di kawasan Harjamukti diketahui sudah tinggal selama puluhan tahun, namun tidak memiliki KTP Depok.

“Ada yang KTP-nya Jakarta, Bekasi, bahkan ada yang tanpa KTP sama sekali,” ungkapnya.

Kondisi ini menyebabkan mereka tidak bisa mengakses layanan publik secara maksimal.

Evaluasi Tata Ruang dan Kependudukan Jadi Prioritas

Melihat kompleksitas sosial yang terjadi, ia meminta Pemkot Depok segera mengevaluasi tata kelola kependudukan dan tata ruang.

Termasuk kejelasan legalitas tempat tinggal warga yang tinggal di lahan dengan status tidak jelas.

“Ini bukan hanya urusan polisi atau TNI, tapi tanggung jawab dari wali kota sampai RT/RW,” ujarnya tegas.

Ia juga mengusulkan agar diadakan pertemuan lanjutan dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri serta tokoh masyarakat untuk mencari solusi jangka panjang dan tidak lagi reaktif terhadap insiden serupa.

Penegakan Hukum Harus Tetap Jalan, Tapi…

Meski menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran mobil polisi, Dedi Mulyadi tetap mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dibarengi dengan tanggung jawab sosial.

“Kalau ayahnya diproses hukum, kita juga harus peduli pada anaknya yang masih sekolah, atau istrinya yang kehilangan nafkah,” katanya.

Menurutnya, seorang pemimpin sejati harus mampu memisahkan antara keadilan hukum dan empati sosial.

Status Tanah Akan Dikaji Lebih Lanjut

Terkait status tanah di Kampung Baru yang disebut-sebut menjadi lokasi konflik, Dedi Mulyadi mengaku belum mendapat data lengkap.

Ia berjanji akan kembali ke Depok minggu depan untuk membahas masalah ini secara khusus.

“Kita akan membahas status tanah dan penduduk yang KTP-nya masih di luar Depok,” ungkapnya.

Pesan untuk Warga: Jangan Rusuh, Jaga Adat Jawa Barat

Kepada masyarakat, Dedi Mulyadi menitipkan pesan penting, hindari kekerasan dan anarki, serta jaga adat dan nilai luhur masyarakat Sunda.

“Tidak boleh ada kegaduhan. Junjung tinggi semangat silih asah, silih asih, silih asuh,” tutupnya.