Pemkot dan Komisi I DPRD Jabar Bahas Potensi Air Baku Depok

ARY
Pemkot Depok,.dalam hal.ini Wali Kota Supian Suri bertemu dengan Komisi I DPRD Jabar, kemarin. (Foto: Instagram @bangsupians)

adainfo.id – Pemerintah Kota Depok menerima kunjungan kerja (kunker) dari Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk membahas isu strategis mengenai perizinan dan pajak pemanfaatan air tanah serta pengelolaan sumber daya air di wilayah Depok.

Kunker Komisi I DPRD Provinsi Jabar ini berlangsung pada Senin (21/4/2025) dan bertemu langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri.

Perkuat Sinergi Daerah untuk Pengelolaan Air Tanah

Wali Kota Supian Suri menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Komisi I DPRD Jabar terhadap isu penting yang menyangkut kebutuhan dan masa depan sumber daya air di Depok.

“Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungan dari Komisi I DPRD Jawa Barat. Salah satu fokus utamanya adalah pemanfaatan pajak air bawah tanah dan pengelolaan PDAM,” kata Supian.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar-pemerintah, khususnya dalam menyelaraskan arah kebijakan daerah dan provinsi.

Potensi Sumber Air dari Kali Pesanggrahan dan Setu-Setu Depok

Supian Suri menyoroti salah satu sumber air potensial di wilayah barat Depok, yakni Kali Pesanggrahan.

Sungai ini melintasi kecamatan Sawangan, Limo, dan Cinere, yang strategis sebagai sumber air baku bagi PDAM.

Sayangnya, hingga kini Pemkot Depok belum memperoleh izin resmi dari instansi terkait untuk memanfaatkannya secara maksimal.

Selain sungai, setu-setu yang tersebar di Kota Depok juga mendapat perhatian khusus.

“Kami berharap setu tidak hanya jadi penampungan atau resapan air, tetapi juga bisa ada pengembangan secara ekonomi dengan pengelolaan yang tepat,” ujarnya.

Komisi I DPRD Jabar Tekankan Prinsip Keadilan dan Solusi Konkret

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Pradi Supriatna, menekankan pentingnya menggali potensi daerah secara optimal.

Namun tetap berdasarkan prinsip keadilan dan asas kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat.

“Kami mencermati penggunaan air tanah, termasuk perizinannya dan keberadaan situ-situ. Harapannya bantuan provinsi bisa ada penyaluran dengan tepat,” ujar Pradi.

Pradi menyebut harus ada perhatian serius pada isu strategis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kepentingan bersama, tidak hanya bagi Depok tetapi juga kawasan penyangga lainnya.

Langkah Kolaboratif Menuju Pengelolaan Air Berkelanjutan

Pertemuan ini pin menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih solid antara Pemkot Depok dan Pemerintah Provinsi Jabar dalam hal pengelolaan air tanah dan sumber daya air secara berkelanjutan.

“Harapannya pertemuan ini  menjadi awal dari langkah-langkah kolaboratif antara Pemkot Depok dan Pemprov Jabar dalam mengelola dan memaksimalkan potensi air,” tutup Pradi.

Langkah ini sejalan dengan upaya menjaga ketahanan air dan lingkungan hidup.

Kemudian, memperkuat pelayanan publik melalui jaringan air bersih yang legal dan berizin.

BSP GROUP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *