Pemkab Cirebon Diminta Serius Benahi Pasar Daerah
adainfo.id – Desakan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon agar lebih serius dalam membenahi dan menata pasar daerah kembali menguat. Pasar-pasar tradisional yang seharusnya menjadi wajah ekonomi rakyat, hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari sanitasi buruk hingga tumpang tindih pengelolaan. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan semangat modernisasi dan pelayanan publik yang berkualitas.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R. Cakra Suseno, dalam keterangannya, Kamis (15/05/25), menyampaikan keprihatinannya terhadap tata kelola pasar daerah yang dinilai masih jauh dari harapan.
“Pasar itu bukan sekadar tempat transaksi. Ia adalah ruang publik yang mencerminkan peradaban ekonomi masyarakat. Maka sudah semestinya pasar dikelola secara profesional, bersih, dan tertib,” ujarnya.
Pasar Tak Cukup Hanya Diperbaiki Fisiknya
Cakra menilai, selama ini perbaikan pasar kerap terfokus pada aspek fisik semata tanpa menyentuh manajemen dan pelayanan. Padahal, untuk menjadikan pasar sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli, diperlukan pendekatan menyeluruh.
“Mulai dari area parkir, drainase, pengelolaan sampah, hingga sistem keamanan. Semua harus ditata ulang. Kita ingin pasar jadi ruang yang hidup, bersih, dan tidak kumuh,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan pasar. Menurutnya, pengelolaan yang masih terfragmentasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
Satu Komando Pengelolaan Pasar di Tangan Disperindag
Sebagai solusi, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mendorong agar seluruh aspek pengelolaan pasar diserahkan secara utuh ke Disperindag. Dengan demikian, tidak akan ada lagi tumpang tindih kewenangan antarinstansi.
“Kalau Disperindag diberi kewenangan penuh, koordinasi akan lebih efektif. Pasar bisa dikelola dari hulu ke hilir oleh satu pintu,” ucap Cakra, politisi dari Partai Gerindra itu.
Ia menyebutkan bahwa modernisasi pasar tidak bisa dilakukan secara setengah hati. Perlu perencanaan matang, anggaran memadai, dan keberpihakan pemerintah kepada pasar tradisional agar tetap eksis di tengah gempuran pasar modern dan digitalisasi.
Modernisasi Pasar, Citra Positif Pelayanan Publik
Menurut Cakra, revitalisasi pasar daerah tidak hanya bicara kenyamanan fisik, tapi juga membangun citra pelayanan publik yang berkelas. Ketika masyarakat berbelanja di pasar yang bersih, tertata, dan aman, kepercayaan terhadap pemerintah juga akan meningkat.
“Kalau pasar-pasar kita bagus, tertata, dan modern, itu jadi wajah ekonomi kerakyatan Kabupaten Cirebon. Jangan biarkan pasar kita terpinggirkan oleh minimarket dan supermarket,” tegasnya.
Komisi II DPRD pun meminta agar Pemkab Cirebon segera melakukan audit dan pemetaan kondisi pasar-pasar tradisional, baik dari sisi infrastruktur maupun pengelolaannya. Langkah ini menjadi awal untuk menyusun roadmap modernisasi pasar yang realistis dan berkelanjutan.
