Pelantikan Pejabat Tanpa Wabup dan Sekda, Pemerintahan Imron–Jigus Disorot
adainfo.id – Masa awal pemerintahan Bupati-Wakil Bupati Cirebon, Imron–Jigus, yang baru saja terpilih melalui Pilkada 2024, diwarnai oleh sejumlah sorotan tajam publik dan elite politik. Hal tersebut diakibatkan oleh pelaksanaan rotasi dan mutasi pejabat struktural beberapa waktu lalu yang dinilai tidak mencerminkan semangat kolegialitas dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.
Pelantikan pejabat yang dipimpin langsung oleh Bupati Drs. H. Imron M.Ag., tersebut tidak dihadiri oleh dua tokoh penting, yakni Wakil Bupati H. Agus Kurniawan Budiman (Jigus) dan Sekretaris Daerah H. Hilmy Riva’i. Ketidakhadiran dua figur sentral ini menimbulkan tanda tanya besar terkait soliditas internal dan mekanisme komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Sorotan Politik dari Partai Pengusung
Reaksi keras datang dari Partai NasDem, salah satu partai pengusung utama pasangan Imron–Jigus. H Dade Mustofa Efendi, Sekretaris DPD NasDem Kabupaten Cirebon, menyampaikan kekecewaannya secara terbuka, menyebut bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang sehat.
“Kalau benar Wabup Jigus tidak dilibatkan, bahkan tidak diundang dalam pelantikan pejabat, ini bukan hanya mencederai etika pemerintahan, tapi juga semangat kolegialitas yang harus dijaga dalam kepemimpinan daerah,” ujar Dade, Kamis (22/5/25).
Menurutnya, pelantikan pejabat bukan hanya soal administratif, tapi merupakan bagian dari rekonstruksi birokrasi yang seharusnya dibangun atas dasar kebersamaan antar unsur pimpinan daerah. Ketidakhadiran Wabup dan Sekda, lanjutnya, mengindikasikan adanya komunikasi yang macet dalam pengambilan keputusan strategis.
Tanda Tanya Terhadap Soliditas Pemerintahan Baru
Dalam sistem pemerintahan daerah yang menganut prinsip kolektif-kolegial, Wakil Bupati bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari entitas yang ikut menentukan arah kebijakan dan pembangunan. Ketidakhadirannya dalam momen strategis seperti pelantikan pejabat memberi kesan bahwa relasi antar pimpinan tidak berjalan harmonis.
“Kami khawatir pola komunikasi seperti ini akan berdampak buruk pada harmonisasi pemerintahan. Jangan sampai rakyat yang dirugikan karena perbedaan langkah pemimpin,” tegas Dade.
Partai NasDem juga mengingatkan agar tidak mengulang kesalahan di periode sebelumnya, di mana relasi antara Bupati Imron dan Wakilnya sempat renggang, yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Evaluasi Politik Pasca Pilkada 2024
Sebagai partai yang turut mengusung pasangan Imron–Jigus bersama PDIP dan Hanura, NasDem merasa punya tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap sesuai komitmen awal koalisi. Menurut Dade, komitmen kebersamaan yang dibangun dalam proses politik Pilkada tidak boleh diabaikan pasca kemenangan.
“Kemenangan dalam pilkada bukan akhir, melainkan awal perjalanan bersama. Jika dalam tahap awal saja sudah terjadi eksklusi terhadap Wabup, bagaimana ke depan kami bisa percaya bahwa komitmen politik akan ditepati?” ujarnya.
NasDem Desak Pemerintahan Bersikap Transparan dan Partisipatif
Dade dan jajaran NasDem menyerukan agar ke depan, seluruh kebijakan strategis dilakukan secara transparan, partisipatif, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra politik dan masyarakat. Konsolidasi politik tidak hanya dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga sebagai fondasi utama pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Pemerintahan ini masih seumur jagung. Jangan sampai terjerumus dalam pola lama yang tertutup dan eksklusif. Ini saatnya membangun sistem yang terbuka, mendengarkan semua pihak, termasuk dari partai pengusung,” tandasnya.
Isu Lama Kembali Muncul: Manajemen Komunikasi Lemah
Ketegangan ini membuka kembali luka lama soal pola komunikasi dalam pemerintahan Imron di periode pertama, di mana beberapa kali hubungan antara bupati dan wakilnya berjalan tidak selaras. Hal itu menyebabkan berbagai kebijakan strategis berjalan timpang dan kurang mendapatkan dukungan maksimal dari jajaran eksekutif maupun legislatif.
Dalam konteks pemerintahan baru hasil Pilkada 2024, ekspektasi masyarakat tinggi terhadap duet Imron–Jigus untuk tampil solid, harmonis, dan progresif. Namun kenyataan awal masa jabatan mereka justru menunjukkan gejala disintegrasi yang mengkhawatirkan.
Urgensi Konsolidasi Politik dan Administratif
Analis politik daerah menilai bahwa momen ini semestinya menjadi refleksi bagi Bupati Imron untuk memperbaiki pola komunikasi internal, memastikan bahwa semua unsur pimpinan daerah dilibatkan dalam keputusan strategis. Konsolidasi politik dan administratif di awal masa jabatan adalah kunci dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien.
Jika ketidakharmonisan ini dibiarkan berlanjut, bukan tidak mungkin akan berdampak pada kualitas tata kelola birokrasi dan turunnya kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah.
