Pembahasan Penyusunan RIPARDA Kota Cirebon Libatkan Akademisi
adainfo.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon kembali menunjukkan keseriusannya dalam merumuskan arah pembangunan sektor pariwisata melalui penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA). Dalam rapat gabungan yang digelar pada Selasa (10/06), DPRD menggandeng akademisi dari lima perguruan tinggi terkemuka di wilayah Cirebon.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD ini menghadirkan perwakilan dari Universitas Gunung Jati (UGJ), UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Universitas 17 Agustus (Untag) Cirebon, Sekolah Tinggi Teknik Cirebon (STTC), dan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Prima Internasional.
Dalam forum tersebut, hadir pula jajaran Komisi I, II, dan III DPRD Kota Cirebon serta berbagai perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Bappelitbangda, BPKPD, DPUTR, DPRKP, hingga RSD Gunungjati.
RIPARDA sebagai Pilar Pembangunan Pariwisata Cirebon
Memimpin langsung rapat, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf, MPd, menegaskan bahwa penyusunan RIPARDA tidak bisa berjalan optimal tanpa sinergi lintas sektor. Menurutnya, kalangan akademisi memiliki posisi strategis dalam memberi masukan berbasis kajian ilmiah dan pemikiran visioner.
“RIPARDA ini sangat penting bagi perencanaan masa depan pariwisata di Kota Cirebon. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen, termasuk kalangan akademisi, untuk duduk bersama dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini,” tegas Yusuf.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pariwisata bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan identitas daerah yang harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
“Kami perlu memikirkan bersama konsep pembangunan kepariwisataan yang tidak hanya bagus, tapi juga bisa diimplementasikan secara terarah. Dengan demikian, arah pembangunan pariwisata di Cirebon akan lebih tertata,” imbuhnya.
Keterlibatan Akademisi: Fondasi Intelektual RIPARDA Kota Cirebon
Sementara itu, Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, SSos, MSi, mengungkapkan bahwa pelibatan akademisi merupakan salah satu strategi memperkuat isi dokumen RIPARDA agar tidak hanya normatif, tetapi juga operasional dan aplikatif.
“Beberapa tahapan awal sudah kami lakukan, mulai dari rapat pembahasan dengan perangkat daerah, pelaku industri pariwisata, dan hari ini bersama kalangan perguruan tinggi,” kata Agus.
Ia menjelaskan bahwa masukan dari perguruan tinggi akan sangat berharga, khususnya dalam penguatan konsep pengembangan SDM pariwisata, pemetaan potensi, hingga rancang bangun destinasi yang berbasis kearifan lokal.
RIPARDA Kota Cirebon bukan sekadar dokumen administratif. Di baliknya, terdapat harapan besar agar pariwisata menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dengan posisi geografis yang strategis dan kekayaan budaya yang luar biasa, Cirebon menyimpan potensi besar yang belum tergarap maksimal.
Melalui keterlibatan akademisi, pemerintah daerah berharap dapat mengidentifikasi dan menggali destinasi wisata unggulan, merumuskan strategi promosi, serta mengintegrasikan teknologi digital dalam pemasaran wisata.
Sinergi Berkelanjutan: DPRD, Disbudpar, dan Perguruan Tinggi
Komitmen lintas lembaga pun ditunjukkan oleh kehadiran para tokoh legislatif lainnya, seperti Ketua Komisi II DPRD, M. Handarujati Kalamullah, SSos, MAP, Sekretaris Komisi III, R. Endah Arisyanasakanti, SH, serta Anggota Komisi III, Stanis Klau. Mereka sepakat bahwa RIPARDA harus menjadi dokumen hidup yang dapat diimplementasikan dan dikembangkan secara adaptif.
Agus menambahkan bahwa bentuk kerja sama dengan kampus ke depannya bisa dalam bentuk kajian teknis, riset lapangan, penyusunan blue print pariwisata, hingga pengembangan kurikulum lokal berbasis pariwisata.
“Alhamdulillah, perwakilan perguruan tinggi menyambut baik upaya ini. Ke depan, kerja sama bisa dalam bentuk kajian teknis, seperti pengembangan SDM pariwisata dan sebagainya,” jelas Agus.
Kota Cirebon dihadapkan pada tantangan ganda: di satu sisi, ada kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi; di sisi lain, ada keharusan menjaga identitas budaya lokal yang menjadi ruh utama pariwisata.
RIPARDA hadir untuk menjawab kedua tantangan itu. Dengan pendekatan ilmiah, partisipatif, dan inklusif, dokumen ini diharapkan menjadi panduan utama dalam penyusunan program-program strategis, penganggaran, hingga pengembangan infrastruktur pendukung sektor pariwisata.
