Pembentukan KMP 0%, Wamendagri Sentil Pemkot Depok

Wamendagri, Bima Arya Sugiarto saat memberikan pengarahan kepada para camat dan lurah se-Kota Depok, di Ruang Edelweis Balai Kota Depok, Selasa (10/06/25) (Foto: Diskominfo Depok).

adainfo.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memberikan penekanan serius kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok agar segera menyelesaikan proses pembentukan Koperasi Desa Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Hal ini disampaikan saat memberikan pengarahan kepada para camat dan lurah se-Kota Depok, di Ruang Edelweis Balai Kota Depok, Selasa (10/06/2025).

Dalam forum tersebut, Bima Arya menggarisbawahi bahwa hingga saat ini, Kota Depok menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Jawa Barat yang belum merampungkan Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus), yang menjadi prasyarat utama pembentukan Kopdeskel Merah Putih.

“Jika Muskelsus ini diselesaikan, maka Provinsi Jabar akan menuntaskan pembentukan Kopdeskel Merah Putih. Hanya Depok yang belum selesai,” ungkap Bima Arya.

Kopdeskel Merah Putih merupakan program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi lokal melalui unit usaha koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini dirancang untuk menghadirkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di seluruh wilayah Indonesia.

Peluncuran resmi Kopdeskel Merah Putih direncanakan akan dilakukan serentak secara nasional pada 12 Juli 2025.

Wamendagri Minta Pemkot Depok Tentukan Arah Usaha Setiap Kopdeskel

Bima Arya menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah dalam mendampingi dan membina Kopdeskel, terutama dalam penentuan bidang usaha yang akan dijalankan.

“Pemkot Depok harus mendampingi masing-masing koperasi untuk menyepakati bidang usaha yang akan dijalankan di setiap wilayah. Harus jelas arahnya,” ujarnya tegas.

Bima juga menyarankan agar setiap koperasi menyusun proposal rencana usaha yang konkret, mencakup unit usaha yang akan dikelola. Dengan demikian, proses penyaluran modal usaha akan tepat sasaran dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

Modal Disesuaikan Berdasarkan Proposal dan Potensi Wilayah

Dalam pengarahannya, Bima Arya menjelaskan bahwa besaran modal usaha yang akan diberikan oleh pemerintah akan disesuaikan dengan jenis usaha dan analisis kelayakan yang diajukan dalam proposal masing-masing Kopdeskel.

“Kita tidak bisa asal kasih modal. Harus ada dasar yang jelas. Itu sebabnya proposal itu penting,” ucapnya.

Ia juga meminta agar peran kelurahan tidak pasif, melainkan proaktif dalam membina, memfasilitasi, dan memonitor Kopdeskel Merah Putih di wilayah mereka masing-masing.

Pemkot Depok Diminta Beri Pendampingan dan Monitoring

Program ini tidak hanya sebatas pembentukan koperasi, tetapi juga mencakup proses pendampingan berkelanjutan, pelatihan manajemen usaha, dan monitoring implementasi di lapangan.

“Jangan sampai setelah dibentuk, koperasi-koperasi ini jalan sendiri tanpa arah. Pemerintah kota dan kelurahan harus terus dampingi dan pantau,” tegas Bima Arya.

Ia juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara kelurahan, BUMDes, dan pelaku UMKM lokal untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan ekonomi mikro berbasis wilayah.

Target Nasional: Pemerataan Ekonomi Hingga Unit Terkecil Pemerintahan

Kopdeskel Merah Putih adalah bagian dari strategi pemerintah pusat untuk menumbuhkan ekonomi dari akar rumput, melalui unit koperasi yang diberdayakan secara sistematis, dari penyusunan AD/ART, pengelolaan akuntabilitas, hingga digitalisasi layanan.

Setiap Kopdeskel nantinya ditargetkan memiliki minimal satu unit usaha produktif yang sesuai dengan potensi lokal, seperti:

  • Usaha sembako dan kebutuhan pokok

  • Layanan koperasi simpan pinjam berbasis digital

  • Ekowisata desa dan kuliner tradisional

  • Pengelolaan hasil pertanian, peternakan, atau perikanan lokal

Sebagai salah satu kota penyangga ibu kota negara, Depok dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan koperasi kelurahan modern. Namun, tanpa keterlibatan aktif pemerintah kota dan penyelesaian administratif seperti Muskelsus, maka peluang untuk mendapatkan dukungan strategis dari pusat bisa terhambat.

Bima Arya berharap, dengan semangat baru di bawah program pemerintahan Prabowo, Depok dapat segera mengejar ketertinggalannya, dan bahkan menjadi model pengembangan Kopdeskel Merah Putih di lingkungan urban.

BSP GROUP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *