Skandal Korupsi DPKPP Cirebon, Bupati Imron Dituntut Bersih-Bersih Pejabat
adainfo.id – Skandal korupsi yang menyeret Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon menjadi pukulan telak bagi citra pemerintahan daerah. Bupati Cirebon, H. Imron, kini dihadapkan pada tuntutan publik untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajarannya, menyusul terbongkarnya dugaan korupsi berjamaah dalam pengelolaan bantuan keuangan provinsi yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lemahabang dan Losari.
Kasus yang menyeret kepala dinas dan sejumlah pihak swasta ini telah menimbulkan kekecewaan mendalam dari masyarakat, khususnya di wilayah Cirebon Timur, yang selama ini sangat mengharapkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
“Apabila pembangunan dilaksanakan dan tidak dikorupsi, tentunya sangat membantu masyarakat di Lemahabang dan Losari,” ujar Ahmad Hudori, anggota Departemen Organisasi DPP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI), saat ditemui di kawasan Sindanglaut, Jumat (13/06/2025).
Korupsi Bantuan Provinsi: Ciderai Harapan Masyarakat
Dugaan korupsi yang terkuak ini berkaitan dengan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur desa, seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas permukiman. Sayangnya, dana tersebut justru disalahgunakan dalam praktik yang melibatkan oknum pejabat DPKPP dan kontraktor.
“Ini mencoreng wibawa pemerintahan daerah dan mengkhianati amanah rakyat,” tegas Hudori.
Skandal ini juga dinilai sebagai bentuk kegagalan dalam fungsi pengawasan internal, termasuk lemahnya transparansi anggaran dan minimnya kontrol dari atasan langsung.
Momentum Bagi Bupati Imron untuk Bersih-Bersih
Hudori menilai kasus ini menjadi momentum strategis bagi Bupati Imron untuk menunjukkan sikap tegas. Ia menyerukan agar seluruh pejabat yang terlibat atau memiliki rekam jejak buruk segera dievaluasi dan diberhentikan.
“Bupati harus berani ambil langkah bersih-bersih. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan,” seru Hudori.
Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Cirebon, guna mencegah berulangnya praktik serupa di masa depan. Menurutnya, aparatur pemerintahan harus menunjukkan loyalitas pada kepentingan rakyat, bukan pada jaringan kekuasaan yang koruptif.
Dukungan Gubernur Dedi Mulyadi dan Sinergi Wilayah Perbatasan
Di tengah situasi ini, ada harapan baru dari sisi anggaran. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengalokasikan Rp20 miliar untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Jateng–Jabar, khususnya Cirebon bagian timur.
Hudori berharap dana tersebut tidak ikut diselewengkan dan benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat.
“Anggaran dari Pak Gubernur harus dijaga betul. Bupati dan Gubernur harus bersinergi, membangun jalan mulus di Cirebon sebagai bentuk pengabdian nyata,” katanya.
Menurutnya, Gubernur Dedi yang dikenal bersih dan progresif dapat menjadi mitra strategis Bupati Imron dan Wakil Bupati Agus Kurniawan Budiman dalam membenahi tata kelola pembangunan daerah.
Kondisi ini juga menyoroti lemahnya akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat dinas. Pemerintah daerah dinilai belum optimal dalam menerapkan sistem transparansi dan kontrol anggaran berbasis digital, yang seharusnya menjadi instrumen pencegah utama terjadinya korupsi struktural.
Pakar tata kelola keuangan daerah menyarankan Pemkab Cirebon untuk mengadopsi mekanisme e-budgeting yang terintegrasi dengan sistem pengawasan masyarakat.
Reformasi atau Kehilangan Kepercayaan Publik
Masyarakat kini menanti langkah tegas Bupati Imron. Pilihannya jelas: lakukan reformasi atau kehilangan legitimasi. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin publik akan bersikap lebih kritis dan menuntut akuntabilitas lebih besar, termasuk dari DPRD.
Hudori pun menegaskan bahwa APDESI siap menjadi mitra kritis sekaligus pendukung, asal pemulihan tata kelola benar-benar dilaksanakan dan bukan sekadar retorika.
“Kita ingin pemerintahan yang bersih, pelayanan yang cepat, dan pembangunan yang nyata. Itu saja,” pungkasnya.
