Komisi III DPRD Cirebon Dorong Puskesmas 24 Jam dan Penanda Visual Kota
adainfo.id – Dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat karakter Kota Cirebon, Komisi III DPRD Kota Cirebon mendorong percepatan realisasi pelayanan Puskesmas 24 jam serta pembangunan penanda visual kota berbasis budaya. Hal ini dibahas dalam rapat kerja lintas sektoral, yang digelar pada Senin (16/06/2025) di Ruang Adipura, Balai Kota Cirebon.
Rapat strategis tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Cirebon Effendi Edo SAP MSi, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE, Ketua Komisi III Yusuf MPd, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), dan BKPSDM.
Ketua Komisi III, Yusuf MPd, menegaskan bahwa dua isu utama tersebut merupakan bagian dari kebutuhan nyata masyarakat dan harus segera direspons secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk eksekutif dan legislatif.
“Kami sudah konsultasi dengan Wali Kota, bahwa DPRD sebagai mitra sejajar dengan eksekutif perlu segera menyikapi dua isu penting, yaitu pelayanan Puskesmas 24 jam dan pengembangan visual kota berbasis budaya dan pariwisata,” kata Yusuf.
Ia menambahkan, pembangunan kota tak bisa berjalan sendiri. Perlu sinergi antar sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga pelaku usaha lokal. Yusuf berharap, inisiatif tersebut bisa mulai direalisasikan mulai tahun 2026 mendatang.
Fokus Awal: Puskesmas Gunungsari Jadi Proyek Percontohan
Menanggapi dorongan dari DPRD, Kepala Dinkes Kota Cirebon, dr Siti Maria Listiawaty, menjelaskan bahwa layanan Puskesmas 24 jam saat ini masih dikaji secara teknis, terutama dari sisi ketersediaan sumber daya manusia (SDM).
“Untuk tahun 2025 sampai 2026, kami fokus pada satu Puskesmas strategis, yaitu Puskesmas Gunungsari, karena letaknya di pusat kota dan memiliki sarana prasarana yang memadai,” ujar Maria.
Namun demikian, Maria mengakui bahwa tantangan utama saat ini adalah pada aspek pemenuhan tenaga medis, terutama dokter umum. Kota Cirebon, sebutnya, masih kekurangan tenaga dokter untuk memenuhi standar layanan 24 jam.
“Jumlah dokter umum kita terbatas, rata-rata 2 hingga 3 per Puskesmas, sedangkan di daerah lain bisa sampai 6 dokter,” imbuhnya.
Selain pelayanan dalam gedung, dokter juga memiliki tugas di luar fasilitas kesehatan, seperti edukasi masyarakat dan kegiatan promotif-preventif lainnya.
Identitas Visual Kota: Representasi Budaya Cirebon
Di sisi lain, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Agus Sukmanjaya SSos MSi, menyampaikan bahwa pembangunan penanda visual kota telah memasuki tahap lanjutan.
Upaya ini akan memperkuat identitas visual Kota Cirebon yang mengedepankan kekayaan budaya lokal.
“Rencana ini akan melibatkan akademisi, budayawan, seniman, dan desainer. Nantinya akan dituangkan dalam **Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA),” ungkap Agus.
Agus juga menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun kajian teknis desain penanda visual, yang akan dijadikan acuan dalam pembangunan landmark dan elemen visual lainnya.
“Kita sudah punya Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan saat ini sedang disiapkan turunannya dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwal),” tegasnya.
Disbudpar berharap bahwa dengan adanya payung hukum tersebut, pembangunan penanda visual kota akan menjadi bagian dari gerakan besar pelestarian budaya dan penguatan daya tarik wisata Cirebon.
Wali Kota: Kesehatan dan Identitas Kota Jadi Prioritas
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam pernyataannya mengapresiasi dukungan DPRD terhadap isu-isu strategis tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota akan mengutamakan pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Kami serius soal pelayanan 24 jam. Dari sisi fasilitas sudah siap, tapi SDM-nya masih kita kaji,” ujar Edo.
Edo juga menekankan pentingnya karakter visual kota sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata. Identitas kota, menurutnya, tak hanya bersifat estetika, tetapi juga berdampak pada ekonomi lokal dan kebanggaan warga.
“Identitas visual yang kuat bisa mempercantik kota, meningkatkan wisata, dan menumbuhkan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Sinergi Pemerintah dan DPRD, Harapan Baru untuk Cirebon
Keseriusan Pemerintah Kota dan DPRD dalam mendorong dua agenda penting ini menunjukkan bahwa pembangunan Cirebon diarahkan pada dua aspek mendasar: peningkatan kualitas hidup (melalui layanan kesehatan) dan penguatan citra kota (melalui simbol budaya visual).
Keduanya merupakan bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan kesejahteraan, estetika kota, serta identitas kultural masyarakat.
Dengan kolaborasi lintas instansi yang kuat, diharapkan Cirebon mampu tampil sebagai kota berbudaya yang sehat, modern, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.
