Menteri LH Minta Cirebon Lakukan Transformasi TPA Kopiluhur

adainfo.id – Pembuangan Akhir (TPA) Kopiluhur di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon pada Senin (16/06/2025).

Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda nasional transformasi tata kelola sampah yang kini menjadi prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam kunjungan tersebut, Hanif Faisol menekankan bahwa sistem pengelolaan sampah di TPA Kopiluhur harus segera berubah dari open dumping menjadi sanitary landfill.

Ia memberi batas waktu enam bulan kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk menyusun dan mulai mengeksekusi desain baru pengelolaan sampah tersebut.

“Kami sudah meminta Pemkot Cirebon menyusun desain sistem baru dan langsung mengeksekusinya. Kota Cirebon memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen, jadi pendekatan pengelolaan sampah pun harus lebih adaptif,” ujar Hanif.

Dorongan Kuat untuk Hilirisasi dan TPS 3R

Selain menggarisbawahi transformasi di hilir, Hanif juga meminta agar sistem pengelolaan sampah dimulai dari hulu. Ia menyatakan bahwa beban terbesar tidak seharusnya hanya ditanggung TPA, sebab biaya pengelolaan sampah yang tidak dipilah sejak awal jauh lebih tinggi dan tidak efisien.

“Penguatan sistem di hulu harus jadi prioritas. Jangan semuanya ditumpuk di hilir. TPS 3R harus digalakkan,” tegasnya.

Hanif menambahkan, pengelolaan sampah idealnya tidak hanya bersandar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk swakelola dan inovasi berbasis komunitas.

“Kegotongroyongan, kesiapsiagaan warga, dan intensifikasi di titik awal pengumpulan sampah adalah kunci. Ini bukan hanya urusan teknis, tapi sosial dan budaya juga,” jelas Hanif.

Evaluasi Kementerian LH Dijadwalkan Enam Bulan Lagi

Dalam pernyataan, Hanif menyebut bahwa tim dari Kementerian Lingkungan Hidup akan kembali melakukan evaluasi langsung terhadap progres transformasi TPA Kopiluhur enam bulan dari sekarang.

Langkah ini merupakan komitmen pemerintah pusat untuk menekan permasalahan sampah kota-kota menengah seperti Cirebon yang tengah menghadapi tekanan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, namun terbatas dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai.

Respons Pemerintah Daerah: Terima Kasih dan Tanggung Jawab

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyambut baik perhatian pemerintah pusat. Ia menyampaikan bahwa Pemkot telah berupaya maksimal dalam mengelola sampah, namun memang masih menemui sejumlah kendala utama di lapangan.

“Terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Sekda Jawa Barat atas perhatian dan dukungannya. Di lapangan, kami menghadapi masalah dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA,” kata Effendi.

Menurutnya, kondisi armada pengangkut yang sudah uzur dan terbatasnya alat berat di TPA Kopiluhur menjadi hambatan signifikan.

Namun, pihaknya berjanji akan mempercepat penyusunan rencana transformasi dan berupaya memanfaatkan segala potensi lokal yang tersedia.

“Kami tetap berkomitmen agar semua sampah dari TPS bisa tertangani dan terangkut dengan baik ke TPA,” tegasnya.

Program Rutin Bebersih Lingkungan: Modal Sosial yang Tumbuh

Wali Kota juga menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan bersih mulai meningkat.

Program bebersih yang digelar secara rutin setiap pekan di tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi fondasi utama untuk mengedukasi masyarakat sekaligus membangun pola hidup bersih dari rumah.

“Kegiatan bebersih sudah jadi budaya baru. Ini modal penting untuk mendorong perubahan dari sistem open dumping ke sanitary landfill,” tambah Effendi.

Dukungan Penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, yang turut hadir dalam kunjungan itu, menegaskan pentingnya memperkuat sistem pemilahan sampah dari rumah tangga.

Menurutnya, Cirebon sebagai kota berkembang harus punya kebijakan konkret dalam mengurangi sampah makanan yang dominan dalam komposisi sampah rumah tangga.

“Kalau hanya mengandalkan pengelolaan di hilir, biayanya akan tinggi. Cirebon harus menekan volume sampah dari sumbernya. Sampah organik rumah tangga harus dimitigasi sejak awal,” jelas Herman.

Ia juga meminta Pemkot mengadopsi praktik baik dari kabupaten/kota lain di Jawa Barat yang telah berhasil dalam implementasi TPS 3R dan edukasi berbasis komunitas.

Kunjungan kerja Menteri Hanif Faisol ini disambut oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya: Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, dan Kepala DLH Kota Cirebon Yuni Darti

Seluruh pihak menyatakan siap berkolaborasi untuk mengubah wajah pengelolaan sampah di Kota Cirebon. Transformasi TPA Kopiluhur menjadi sanitary landfill dianggap sebagai langkah awal untuk menuju sistem pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.