Ketua DPRD Cirebon dan Wakil Ketua DPRD Jabar Tinjau Desa Bungko, Soroti Banjir dan Rawan Pangan

KIM
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia bersama jajaran fraksi PDI Perjuangan mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, Rabu (18/06/25) (foto: adainfo.id)

adainfo.id – Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, menjadi perhatian serius sejumlah anggota legislatif dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Pada Rabu (18/6/2025), Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, bersama jajaran Fraksi PDI Perjuangan, mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, ke desa tersebut. Turut hadir pula dua anggota DPRD Provinsi Jabar lainnya, Ika Siti Rahmatika dan Diah Fitri Maryani.

Kunjungan kerja yang berlangsung di kantor desa ini menjadi momentum penting dalam menyerap dan menindaklanjuti persoalan-persoalan strategis yang dihadapi masyarakat pesisir. Dari masalah ketahanan pangan, persoalan banjir tahunan, hingga infrastruktur jalan yang rusak, semuanya menjadi pokok pembahasan antara legislator dan warga.

Desa Bungko Rawan Pangan dan Rawan Banjir

Dalam paparannya di hadapan warga, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan wujud sinergi konkret antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam merespons keluhan masyarakat secara langsung.

“Desa Bungko menghadapi persoalan yang kompleks, mulai dari desa rawan pangan, sedimentasi sungai yang menyebabkan banjir, hingga kerusakan infrastruktur jalan. Kami hadir untuk memastikan bahwa keluhan masyarakat ditindaklanjuti secara konkret melalui sinergi antara kabupaten dan provinsi,” ujar Sophi.

Salah satu isu krusial yang muncul adalah ketahanan pangan. Sebagian besar penduduk Desa Bungko bekerja di sektor kelautan, dan ketika cuaca buruk melanda, aktivitas melaut menjadi terganggu. Hal ini berdampak langsung terhadap penghasilan dan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga.

Kepala Desa: Sungai Dangkal, Banjir Tiap Tahun

Kepala Desa Bungko, Joni Iskandar, dalam laporannya menjelaskan bahwa 80 persen warganya bekerja sebagai nelayan, 15 persen petani, dan 5 persen petambak.

Struktur mata pencaharian yang bergantung pada kondisi alam membuat desa ini sangat rentan terhadap dampak perubahan cuaca ekstrem.

Ia juga menyebutkan bahwa banjir merupakan kejadian rutin setiap tahun, utamanya ketika curah hujan tinggi dan air sungai tak mampu mengalir secara optimal karena kondisi sedimentasi.

“Sungai kami sudah sangat dangkal. Air kiriman dari hulu tidak tertampung. Dampaknya jelas: rumah warga tergenang, akses jalan terganggu, dan aktivitas ekonomi lumpuh,” ungkap Joni Iskandar.

Komitmen Bupati Cirebon: Jalan 2,5 Km Akan Diperbaiki Tahun Ini

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam merespons persoalan infrastruktur di Desa Bungko. Ia menyampaikan bahwa tahun ini akan dimulai perbaikan jalan sepanjang 2,5 kilometer yang melintasi wilayah desa.

Perbaikan jalan tersebut disebut sebagai langkah awal dari rangkaian program pembangunan infrastruktur yang akan difokuskan pada kawasan pesisir, termasuk akses jalan nelayan dan penghubung ke lokasi tambak.

“Kami berkomitmen memperbaiki jalan-jalan utama di Desa Bungko. Tahun ini, jalan kabupaten sepanjang 2,5 kilometer di desa ini akan mulai dikerjakan. Ini menjadi prioritas dalam RPJMD kami,” terang Imron.

Ono Surono: Masalah Sungai Akan Diusulkan ke PSDA

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, dalam keterangannya menyebutkan bahwa Desa Bungko adalah titik kedua dalam agenda resesnya, setelah sebelumnya mengunjungi wilayah Kecamatan Gegesik.

Ia mengatakan, Bungko masuk dalam daftar prioritas karena karakteristik permasalahannya yang mendasar dan berulang setiap tahun.

“Desa Bungko adalah titik kedua setelah Kecamatan Gegesik. Saya akan dorong agar persoalan sungai ini bisa masuk dalam usulan PSDA untuk proses normalisasi,” ujar Ono di hadapan warga.

Lebih lanjut, Ono juga menyampaikan bahwa DPRD Provinsi akan mendesak Dinas Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat untuk segera menindaklanjuti rencana normalisasi sungai di Bungko guna meminimalisasi potensi banjir di musim penghujan berikutnya.

Penyaluran 300 Paket Sembako dan Dialog Terbuka

Selain menyerap aspirasi dan meninjau langsung kondisi lapangan, kegiatan kunjungan kerja ini juga diwarnai dengan aksi sosial.

Sebanyak 300 paket sembako diserahkan secara simbolis kepada masyarakat Desa Bungko yang terdampak banjir dan kesulitan ekonomi.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Ono Surono, didampingi anggota DPRD lainnya dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Warga yang menerima bantuan tampak antusias dan menyambut hangat perhatian para wakil rakyat.

Setelah pembagian bantuan, kegiatan dilanjutkan dengan dialog terbuka bersama tokoh masyarakat, perwakilan nelayan, dan jajaran pemerintahan desa.

Berbagai keluhan disampaikan, mulai dari akses pendidikan bagi anak nelayan, kebutuhan air bersih, hingga keterbatasan fasilitas kesehatan.

Apresiasi atas Kolaborasi Pemerintah Kabupaten dan Provinsi

Menutup rangkaian kunjungan kerja, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi lintas lembaga antara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, sinergi ini penting dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat pesisir yang selama ini seringkali luput dari perhatian.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran DPRD Provinsi yang langsung terjun ke lapangan. Kami berharap kunjungan ini bukan hanya simbolik, melainkan menjadi awal dari kebijakan-kebijakan yang konkret dan terukur untuk masyarakat Desa Bungko,” pungkas Sophi.

BSP GROUP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *