Wawalkot Cirebon Kunjungi Keluarga Korban Longsor Argasunya
adainfo.id – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati mengunjungi rumah duka keluarga korban longsor yang terjadi di kawasan tambang ilegal Argasunya, Kamis (19/6/2025).
Tragedi yang menelan korban jiwa tersebut menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen, khususnya pemerintah dan masyarakat Kota Cirebon.
Kunjungan ini bukan sekadar simbolik, tetapi menjadi bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah kota dalam masa-masa sulit yang dialami warganya.
“Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kami prihatin dan berjanji untuk mengusut tuntas kejadian ini. Keselamatan warga adalah prioritas utama,” ungkap Siti Farida, Kamis (19/06/2025).
Bantuan Kemanusiaan dan Pendampingan Psikologis
Pemkot Cirebon melalui Dinas Sosial dan instansi terkait turut memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada keluarga korban serta menyiapkan pendampingan psikologis bagi keluarga korban yang mengalami trauma akibat kejadian tersebut.
“Pemerintah hadir bukan hanya saat peristiwa terjadi, tapi juga saat duka. Kami ingin memastikan bahwa warga tahu mereka tidak sendiri,” ujar Farida.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendampingi masyarakat tidak hanya dalam dimensi fisik, tetapi juga emosional dan mental.
Selain itu, Wakil Wali Kota dengan tegas menyoroti akar persoalan di balik tragedi ini. Ia menyebut bahwa aktivitas tambang ilegal di kawasan Argasunya adalah pelanggaran serius yang berdampak langsung terhadap keselamatan jiwa manusia.
“Kami sangat menyesalkan, masih ada aktivitas tambang ilegal yang dilakukan di kawasan yang sudah dilarang. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, ini tentang nyawa manusia,” tegasnya.
Untuk itu, pemerintah akan mengambil langkah tegas: menutup seluruh akses menuju lokasi tambang ilegal, memperketat pengawasan, dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum.
Tak hanya kepada aparat, Wakil Wali Kota juga menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam menghentikan aktivitas pertambangan ilegal. Menurutnya, menjaga keselamatan lingkungan adalah tanggung jawab kolektif.
“Mari kita hentikan aktivitas tambang ilegal. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Lindungi nyawa, jaga lingkungan. Pemkot hadir bersama rakyat,” ajaknya.
Ia juga meminta agar masyarakat segera melaporkan jika menemukan tanda-tanda aktivitas pertambangan ilegal di sekitar lingkungan mereka.
Tragedi longsor Argasunya menjadi sinyal keras bagi semua pihak. Pembiaran terhadap kegiatan pertambangan ilegal bukan hanya menciptakan ketimpangan administratif, tetapi juga menempatkan nyawa manusia dalam risiko besar.
“Tragedi ini harus jadi pelajaran. Jangan ada lagi korban berikutnya karena kelalaian dan pembiaran. Ini saatnya kita bertindak tegas, bukan hanya bereaksi,” tutup Farida.
Dalam jangka panjang, Pemkot Cirebon akan mendorong revisi zonasi kawasan rawan bencana, memperkuat perizinan berbasis lingkungan, dan memastikan seluruh aktivitas ekonomi berbasis lahan dilakukan sesuai dengan prinsip berkelanjutan.
