Perbaikan Jalan Poros Kabupaten Tak Kunjung Diperbaiki Permanen
adainfo.id – Masyarakat dan Pemerintah Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, kini tengah diliputi rasa waswas menyusul kabar rencana pengalihan proyek pembangunan jalan poros kabupaten yang menghubungkan wilayah mereka dengan Kelurahan Argasunya, Kota Cirebon.
Jalan sepanjang sekitar 1 kilometer tersebut sudah lama menjadi sorotan warga karena kerusakannya yang kian parah dari tahun ke tahun.
Meski kerap mendapat penanganan tambal sulam, namun belum pernah dilakukan pembangunan secara rigid beton permanen yang mampu bertahan lama dan meminimalisir kerusakan akibat lalu lintas berat dan cuaca ekstrem.
Kepala Desa Pamengkang, Kosasih, atau yang akrab disapa Kuwu Ujang, menyebut bahwa kerusakan jalan itu bukanlah hal baru. Bahkan, kata dia, kondisi tersebut sudah terjadi sejak sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa.
“Kerusakan jalan ini sudah bertahun-tahun. Memang kadang diperbaiki, tapi hanya tambal sulam. Baru beberapa bulan, rusak lagi,” ungkapnya saat ditemui di lokasi, Selasa (1/7/2025).
Kekhawatiran warga kian meningkat setelah mencuat informasi bahwa proyek pembangunan jalan beton sepanjang 400 meter berikut dengan drainasenya yang telah direncanakan untuk tahun anggaran 2025 dikabarkan akan dialihkan ke wilayah lain.
Informasi itu, menurut Ujang, diterimanya usai mengikuti rapat teknis pembangunan di Kecamatan Greged, beberapa waktu lalu.
“Kami sudah ikut rapat di Kecamatan Greged. Waktu itu dibahas pembangunan rigid beton dan saluran air di sini, sepanjang 400 meter. Tapi sekarang katanya mau dialihkan. Ini yang bikin kami khawatir,” tegasnya.
Jalur Strategis Perbatasan Kabupaten-Kota
Lebih lanjut, Ujang menjelaskan bahwa jalan poros tersebut tidak hanya vital untuk masyarakat Desa Pamengkang, tetapi juga menjadi jalur utama masyarakat Kabupaten Cirebon yang menuju Kota Cirebon.
Di musim hujan, jalan yang tidak dilengkapi sistem drainase memadai itu kerap tergenang air hingga setinggi lutut, yang tentu saja membahayakan pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda empat.
“Ini jalan kabupaten, dan jadi jalur lintas perbatasan. Kalau rusak seperti ini terus, kita malu. Belum lagi, sudah sering terjadi kecelakaan karena jalan berlubang,” keluh Ujang.
Kuwu Minta Kepastian dari Pemkab
Pemerintah Desa Pamengkang, melalui Kuwu Ujang, menyampaikan keinginan yang sederhana namun mendesak: kepastian realisasi pembangunan jalan, sesuai dengan perencanaan awal yang sudah disusun bersama pada tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, jika memang Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki keterbatasan anggaran, maka pembangunan secara bertahap pun bisa diterima, asal dilaksanakan secara nyata dan tidak hanya sebatas janji.
“Kalau memang anggarannya terbatas, ya minimal 400 meter dulu dikerjakan. Itu pun sudah sangat membantu. Kami dengar anggarannya dari dana murni Kabupaten, semoga saja tidak berubah arah,” ujarnya.
Potensi Protes Warga Jika Aspirasi Tak Didengar
Meski berharap tetap bisa menempuh jalur komunikasi dan koordinasi, Kuwu Ujang tidak menampik bahwa warga berpotensi turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya apabila tidak ada kejelasan dari pihak terkait.
“Kami tidak ingin ada demo. Tapi warga juga punya hak menyuarakan keresahan. Intinya, kami hanya ingin kepastian. Jangan tunda-tunda lagi,” katanya dengan tegas.
Dalam waktu dekat, pihak Pemerintah Desa Pamengkang berencana melakukan koordinasi langsung dengan Dinas Bina Marga dan PUTR Kabupaten Cirebon untuk memastikan status proyek jalan tersebut dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara formal.
Sementara itu, warga yang ditemui di lokasi menyampaikan kekecewaan yang sama atas kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki secara layak. Beberapa pengendara menyebut bahwa jalan berlubang kerap menjadi penyebab kecelakaan, terutama pada malam hari ketika minim penerangan.
“Kalau malam gelap, dan lubang di mana-mana, sering ada motor jatuh. Kadang juga mobil nyangkut. Kita cuma minta diperhatikan,” ujar Sarto, warga sekitar.
Jalan rusak di Desa Pamengkang menjadi salah satu dari sekian banyak persoalan infrastruktur dasar yang masih dihadapi masyarakat pedesaan di Kabupaten Cirebon. Di tengah geliat pembangunan, kondisi jalan seperti ini menjadi ironi yang patut mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.
