Ada Kasus Keracunan, DPR Kawal Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Demi Generasi Sehat
adainfo.id – Tragedi keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius dari DPR RI.
Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program strategis pemerintah tersebut.
Ia menekankan bahwa DPR akan mengoptimalkan fungsi pengawasan agar distribusi makanan benar-benar aman, higienis, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dalam fungsi pengawasannya nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang mana ada masalah. Misalnya di dapur-dapur MBG atau di sekolah penerima, sehingga bisa terlihat sebenarnya masalahnya ada di mana,” ujar Puan dikutip Rabu (24/9/2025).
Puan menegaskan, evaluasi yang dilakukan harus menyeluruh, mencakup standar dapur produksi, proses distribusi, hingga mekanisme pengawasan di sekolah-sekolah.
Menurutnya, langkah komprehensif diperlukan agar akar persoalan bisa ditemukan dan tidak sekadar saling menyalahkan.
“Evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Program MBG, kata Puan, bukan sekadar agenda administratif, melainkan kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa.
Karena itu, setiap tahap pelaksanaan harus dijaga ketat agar program ini tidak menimbulkan dampak negatif.
Program Strategis untuk Generasi Muda
Menurut Puan, keberhasilan program MBG sangat penting karena menyangkut masa depan generasi muda Indonesia.
Gizi seimbang yang diberikan melalui program ini diharapkan bisa menunjang tumbuh kembang anak-anak, khususnya di daerah yang masih rawan gizi.
“Marilah kita bekerja bersama dalam membangun bangsa dan negara dengan bergotong royong. Fokus kita adalah memperbaiki, bukan mencari kambing hitam,” paparnya.
Ia juga menegaskan bahwa kualitas gizi dan keamanan makanan adalah kunci utama.
Sebab, program ini bukan sekadar pembagian makanan, melainkan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Kasus keracunan yang terjadi sebelumnya telah menimbulkan keprihatinan publik.
Sejumlah pihak menilai lemahnya pengawasan dalam distribusi dan standar penyediaan makanan menjadi penyebab utama insiden tersebut.
Puan menyatakan DPR akan memastikan pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, melainkan menyentuh langsung ke lapangan.
Hal ini mencakup pengecekan proses penyimpanan, distribusi, hingga penyajian makanan di sekolah penerima manfaat.
Sinergi Lintas Lembaga untuk Perbaikan
Puan juga menekankan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta penyedia layanan makanan.
Menurutnya, kerja sama lintas lembaga diperlukan agar perbaikan bisa berjalan efektif.
“Keamanan dan kualitas gizi harus menjadi prioritas. Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercederai oleh kelalaian teknis,” tegas Puan.
Selain itu, DPR akan mendorong pemerintah untuk menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari dapur produksi hingga pengawasan di sekolah.
Insiden keracunan yang menimpa para siswa dinilai sebagai momentum untuk melakukan pembenahan.
DPR berharap evaluasi total tidak hanya berfokus pada kasus yang sudah terjadi.
Melainkan juga mengantisipasi potensi persoalan serupa di masa depan.
Jika seluruh pihak menunjukkan komitmen dan disiplin dalam menjalankan fungsi masing-masing, maka program MBG bisa berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
