Airlangga Hartarto dan Wang Wentao Tandatangan MoU Senilai Rp 81,5 Triliun
adainfo.id – Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong industrialisasi dan memperkuat kerja sama bilateral kembali dibuktikan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao, secara resmi menandatangani dua nota kesepahaman (MoU) yang menjadi tonggak penting hubungan ekonomi dua negara.
Penandatanganan yang dilakukan pada Minggu, 25 Mei 2025 tersebut, disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, menjadi momentum strategis menuju masa depan kerja sama ekonomi yang inklusif dan saling menguntungkan.
MoU Bernilai Rp 81,5 Triliun: Peluang Besar Investasi dan Lapangan Kerja
Kerja sama ini diyakini akan menarik investasi senilai Rp 81,5 triliun dan menciptakan sekitar 15.000 lapangan kerja baru di berbagai sektor strategis Indonesia. Dua MoU yang diteken meliputi Memorandum on Strengthening Economic Cooperation in Industrial and Supply Chain serta Memorandum on Two Countries Twin Parks Cooperation Project
Kedua dokumen tersebut mengukuhkan arah pembangunan industri nasional yang berorientasi ekspor, berbasis teknologi tinggi, dan berdaya saing global.
Nota kesepahaman pertama menyoroti kerja sama bilateral dalam penguatan manufaktur, logistik, teknologi tinggi, serta energi baru dan terbarukan.
Airlangga menegaskan bahwa kerja sama ini akan membuka peluang besar bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk terlibat dalam rantai pasok global.
“MoU ini tidak hanya memperdalam hubungan ekonomi, tapi juga memberi ruang bagi transformasi industri berbasis nilai tambah dan inovasi,” jelas Airlangga dalam keterangan resminya, Senin (26/5/2025).
MoU kedua yakni Two Countries Twin Parks Cooperation Project, akan diwujudkan melalui pengembangan kawasan industri strategis seperti; Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, Kawasan Industri Wijayakusuma, Semarang, serta Kawasan Industri Bintan, Kepulauan Riau
Melalui proyek ini, disiapkan investasi tambahan senilai Rp 61,5 triliun yang diproyeksikan menciptakan 10.500 lapangan kerja langsung, sekaligus mempercepat pembangunan kawasan industri terintegrasi dan berbasis smart manufacturing.
Dukungan untuk UMKM dan Penguatan Ekonomi Lokal
Kerja sama ini juga secara eksplisit mendorong partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam ekosistem industri yang lebih luas. Beberapa bentuk dukungan antara lain; transfer teknologi, akses ke pasar ekspor, fasilitasi pembiayaan melalui kanal kompetitif, serta pelatihan dan peningkatan kualitas SDM
Airlangga menyebut, peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional tak boleh dilupakan dalam proses industrialisasi. Maka dari itu, perlu ada inklusivitas dalam setiap bentuk kerja sama global.
Modernisasi Industri: Daya Saing Nasional Meningkat
Transformasi industri yang didorong oleh kerja sama Indonesia-Tiongkok ini sejalan dengan agenda hilirisasi nasional yang menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo.
Proses hilirisasi bukan hanya bertujuan meningkatkan ekspor, tetapi juga menyerap investasi berkualitas, memperkuat ekosistem industri berbasis inovasi, serta menciptakan lapangan kerja layak.
“Investasi yang masuk harus mendatangkan manfaat jangka panjang, termasuk peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal dan alih teknologi,” imbuh Airlangga.
MoU tersebut memiliki dampak yang sangat strategi dalam beberapa aspek;
Aspek | Dampak Strategis |
---|---|
Nilai Investasi | Rp 81,5 triliun |
Penciptaan Lapangan Kerja | Sekitar 15.000 tenaga kerja baru |
Sektor Fokus | Manufaktur, logistik, teknologi tinggi, energi terbarukan |
Kawasan Industri | Batang, Wijayakusuma, Bintan |
Partisipasi UMKM | Akses ekspor, teknologi, dan pembiayaan |
Dengan kerjasama tersebut, Indonesia tengah bersiap menyambut tantangan ekonomi global dengan kebijakan industrialisasi yang berpihak pada kemandirian nasional. Kerja sama seperti ini menunjukkan bahwa negara siap menjadi pemain penting dalam ekosistem ekonomi dunia.
Tak hanya itu, melalui dukungan kuat terhadap sektor kawasan industri dan integrasi rantai pasok, pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem usaha yang efisien, produktif, dan ramah lingkungan.