Akademisi Dorong Model Perlindungan Sosial Komprehensif untuk Ojol, Ini Penjelasannya

adainfo.id – Pengemudi ojek daring atau ojol di Indonesia kian menjadi sorotan, seiring jam kerja panjang yang mencapai lebih dari 10 hingga 14 jam per hari tanpa jaminan pendapatan yang stabil.

Di balik peran vital mereka dalam mendukung mobilitas masyarakat dan ekonomi digital, mayoritas pengemudi masih menghadapi ketidakpastian penghasilan serta minim perlindungan sosial.

Setiap hari, pengemudi ojol memenuhi jalanan kota, mengantar penumpang, makanan, hingga barang kebutuhan rumah tangga.

Mereka menjadi simpul penting yang menghubungkan konsumen dengan pelaku usaha, terutama sektor UMKM.

Namun, dinamika tersebut tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan.

Pendapatan yang fluktuatif, potongan aplikasi, serta beban biaya operasional harian seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan membuat banyak pengemudi harus bekerja lebih lama demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Alih-alih menikmati fleksibilitas kerja seperti yang kerap digaungkan, sebagian besar justru terjebak dalam siklus kerja panjang dengan penghasilan yang tak menentu.

Kerentanan Pekerja Platform Digital

Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Hempri Suyatna, menilai kondisi tersebut mencerminkan kerentanan struktural pekerja di sektor ekonomi platform.

Ia menegaskan, berbagai hasil riset menunjukkan pekerja berbasis aplikasi menghadapi ketidakpastian kerja dan lemahnya jaminan sosial.

Menurutnya, model hubungan kerja di sektor digital belum sepenuhnya memberikan perlindungan sebagaimana pekerja formal.

Status kemitraan yang melekat pada pengemudi membuat tanggung jawab perlindungan sosial tidak terlembagakan secara kuat.

“Selama ini belum ada model perlindungan sosial yang komprehensif untuk melindungi mereka,” katanya dikutip dari laman UGM, Minggu (15/02/2026).

Kerentanan tersebut mencakup ketidakamanan pendapatan, ketiadaan jaminan pengupahan minimum, serta keterbatasan akses terhadap asuransi kecelakaan kerja dan jaminan hari tua.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mendorong pekerja ke jurang kemiskinan, terutama ketika terjadi gangguan kesehatan atau penurunan produktivitas.

Jam Kerja Panjang dan Tekanan Biaya

Realitas di lapangan menunjukkan banyak pengemudi harus mengejar target insentif harian agar pendapatan cukup menutup biaya operasional.

Skema bonus berbasis performa mendorong mereka tetap aktif di jalan meski kondisi fisik lelah.

Biaya bahan bakar yang fluktuatif, cicilan kendaraan, kuota internet, hingga potongan aplikasi menjadi beban rutin.

Dalam situasi sepi order, penghasilan dapat turun drastis, sementara biaya tetap berjalan.

Ketidakpastian tersebut membuat sebagian pengemudi sulit merencanakan keuangan jangka panjang.

Tabungan dan investasi menjadi kemewahan yang jarang tercapai karena pendapatan lebih sering habis untuk kebutuhan harian.

Model kerja fleksibel yang awalnya dipandang sebagai solusi justru menghadirkan paradoks.

Kebebasan mengatur waktu tidak selalu berarti kebebasan ekonomi, terutama ketika persaingan antar pengemudi semakin ketat.

Dorongan Regulasi Ketenagakerjaan

Hempri menilai perlu ada pembaruan kebijakan yang mampu menyesuaikan dinamika ekonomi digital.

Regulasi ketenagakerjaan dinilai penting untuk memberikan jaminan pengupahan dan perlindungan sosial yang lebih jelas.

“Diperlukan adanya regulasi ketenagakerjaan yang memberikan jaminan soal pengupahan, jaminan sosial atau asuransi kepada para pekerja di sektor online,” paparnya.

Ia menekankan bahwa model perlindungan yang ada saat ini masih bersifat parsial.

Sebagian pengemudi memang dapat mendaftar secara mandiri dalam program jaminan sosial, namun mekanismenya belum terintegrasi secara sistemik dengan perusahaan platform.

Dalam konteks pengupahan, diperlukan aturan yang lebih adil terkait skema pembagian hasil dan transparansi algoritma penentuan tarif.

Ketidakjelasan perhitungan pendapatan kerap menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pengemudi.

Selain itu, kewajiban perusahaan platform untuk memberikan perlindungan asuransi dinilai mendesak.

Skema seperti BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi instrumen formal yang menjamin hak pekerja ketika terjadi risiko kecelakaan kerja atau kehilangan pendapatan.

Perlindungan Sosial dan Ekosistem Digital

Pengembangan ekosistem digital yang berkeadilan menjadi tantangan bersama.

Hempri memandang perlu adanya pendekatan kolaboratif antara regulator, perusahaan platform, dan komunitas pengemudi.

Model perlindungan sosial yang komprehensif tidak hanya menyasar aspek asuransi, tetapi juga mencakup jaminan hari tua, perlindungan kesehatan, serta kepastian pendapatan minimum.

Tanpa kerangka kebijakan yang jelas, pekerja platform akan terus berada dalam posisi rentan.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan solidaritas sosial di kalangan pengemudi ojol.

Jaringan komunitas dan kesetiakawanan yang selama ini tumbuh secara informal dapat menjadi modal sosial yang berharga.

“Bagaimanapun di sisi lain, penguatan modal sosial dari ojek online ini juga perlu dirawat. Solidaritas sosial yang tinggi, kesetiakawanan sosial yang kuat di antara mereka seharusnya menjadi modal penting di dalam mengembangkan jaminan-jaminan sosial informal para ojek online,” tandasnya.

Modal sosial tersebut terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari penggalangan dana ketika ada rekan yang mengalami kecelakaan hingga dukungan moral saat menghadapi konflik di lapangan.

Namun, solidaritas informal tidak cukup menggantikan sistem perlindungan formal yang terstruktur.

Tantangan Ekonomi Digital ke Depan

Ekonomi berbasis aplikasi terus berkembang pesat di Indonesia.

Layanan transportasi daring menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan urban.

Di sisi lain, transformasi ini memunculkan tantangan baru dalam tata kelola ketenagakerjaan.

Status kemitraan yang fleksibel memberi ruang inovasi, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai hak dan kewajiban.

Tanpa payung hukum yang jelas, ketimpangan relasi antara perusahaan platform dan mitra pengemudi berpotensi semakin melebar.

Di tengah kontribusi signifikan pengemudi ojol terhadap roda ekonomi, isu kesejahteraan menjadi agenda mendesak.

Ketahanan ekonomi rumah tangga pengemudi sangat dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan harian.

Ketika kondisi pasar melemah atau kebijakan insentif berubah, dampaknya langsung dirasakan oleh pengemudi.

Ketidakpastian tersebut mempertegas urgensi perlindungan sosial yang lebih menyeluruh.

Peningkatan literasi keuangan dan akses pembiayaan mikro juga menjadi bagian dari solusi jangka panjang.

Dengan dukungan kebijakan yang adaptif, pekerja sektor digital diharapkan dapat memperoleh kepastian dan keamanan ekonomi yang lebih baik.

Sorotan terhadap kondisi pengemudi ojol mencerminkan dinamika besar ekonomi digital Indonesia.

Di satu sisi, teknologi membuka peluang kerja baru. Di sisi lain, sistem perlindungan sosial harus bertransformasi agar mampu mengimbangi perubahan zaman dan memastikan kesejahteraan pekerja platform tetap terjaga.