Ancaman Eskalasi Baru, Serangan Balasan Iran Picu Kekhawatiran Negara Teluk

adainfo.id – Serangan rudal Iran yang menghantam bandara dan sejumlah gedung sipil memicu kekhawatiran meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah serta meningkatkan kewaspadaan negara-negara Teluk terhadap potensi serangan lanjutan.

Insiden tersebut dinilai menjadi pukulan terhadap citra negara-negara Teluk yang selama ini diposisikan sebagai oasis stabilitas di tengah dinamika konflik regional yang berkepanjangan.

Ketegangan yang semula terkonsentrasi pada dua pihak kini berpotensi menyeret aktor-aktor baru.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menegaskan bahwa dalam serangan balasan, Iran sebenarnya menargetkan tiga objek utama, yakni Israel, pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah, serta kapal induk Israel.

Namun menurutnya, karakteristik serangan drone dan rudal memiliki tingkat akurasi yang tidak selalu presisi sehingga berpotensi meleset dan mengenai fasilitas sipil.

“Iran ketika melakukan serangan balasan, dia tujukan ke pertama Israel, kedua pangkalan-pangkalan militer AS yang ada di Timur Tengah, dan kapal induk Israel. Cuma masalahnya serangan drone atau serangan rudal itu terkadang tidak akurat, sehingga mengenai bandar udara dan gedung-gedung sipil,” ujarnya Kamis (5/3/2026).

Negara Teluk Tingkatkan Kewaspadaan

Serangan yang berdampak pada fasilitas sipil tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah negara Teluk.

Negara seperti Bahrain dan Arab Saudi sebelumnya telah mengingatkan agar pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah mereka tidak digunakan sebagai titik serangan terhadap Iran.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Jika wilayah mereka dijadikan basis operasi militer, maka risiko serangan balasan dari Iran akan meningkat dan bisa langsung menyasar teritori mereka.

Situasi ini pun menempatkan negara-negara Teluk dalam posisi dilematis.

Di satu sisi, mereka memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat, namun di sisi lain harus mempertimbangkan stabilitas domestik dan keamanan wilayahnya sendiri.

Ketegangan yang meningkat ini dinilai berpotensi memperluas lingkup konflik yang sebelumnya lebih terfokus antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

“Sekarang yang melawan Iran ada tiga pihak, pertama Israel, kedua Amerika Serikat, dan ketiga kemungkinan negara-negara Timur Tengah yang merasa terkena rudal nyasar,” paparnya.

Risiko Perluasan Konflik

Eskalasi konflik dapat menciptakan efek domino di kawasan yang selama ini sudah rapuh secara geopolitik.

Timur Tengah, yang kerap disebut sebagai salah satu kawasan paling rawan konflik di dunia, berisiko kembali menjadi pusat ketidakstabilan global.

Serangan terhadap fasilitas sipil, meskipun tidak disengaja, tetap memiliki konsekuensi politik dan diplomatik yang serius.

Negara yang wilayahnya terdampak dapat menuntut pertanggungjawaban atau bahkan mengambil langkah militer sebagai respons.

Dalam konteks hukum internasional, serangan terhadap objek sipil menjadi isu sensitif karena berkaitan dengan prinsip perlindungan warga non-kombatan.

Meski target awal adalah fasilitas militer, dampak yang meluas dapat memicu tudingan pelanggaran hukum humaniter internasional.

Jika konflik terus berlanjut tanpa ada upaya deeskalasi, bukan tidak mungkin negara-negara Arab lain ikut terseret, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Posisi Indonesia dan Sorotan Iran

Terkait posisi Indonesia, Hikmahanto menyebut adanya kritik dari pihak Iran terhadap pernyataan Indonesia yang menyinggung pentingnya Pasal 2 Ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pasal tersebut mewajibkan setiap negara untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap integritas teritorial maupun kemerdekaan politik negara lain.

Iran mempertanyakan sikap Indonesia yang tidak secara eksplisit menyebut negara mana yang dianggap melanggar ketentuan tersebut.

Dalam situasi konflik yang sensitif, pernyataan diplomatik kerap ditafsirkan secara politis oleh pihak-pihak yang terlibat.

Indonesia selama ini dikenal mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan dialog.

Pendekatan tersebut dianggap konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia.

Wacana Mediasi dan Tantangan Realitas

Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator dalam konflik ini dinilai sebagai langkah positif dalam konteks diplomasi internasional.

Namun Hikmahanto mengingatkan bahwa efektivitas mediasi sangat bergantung pada situasi di lapangan.

“Kalau sekarang ini perang masih berlangsung dan masing-masing negara merasa kemenangan sudah dekat, mereka belum tentu butuh mediator. Tapi kalau perang berkepanjangan dan sumber daya mulai habis, di situlah mediator menjadi penting,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dalam banyak konflik bersenjata, para pihak cenderung enggan menerima mediasi ketika merasa masih memiliki keunggulan militer.

Peran mediator biasanya menjadi relevan ketika perang memasuki fase kelelahan dan kerugian yang semakin besar.

Langkah Indonesia untuk menawarkan diri sebagai mediator tetap dipandang sebagai bagian dari kontribusi diplomatik dalam menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian global.

Potensi Dampak Global

Hikmahanto juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan di Timur Tengah berpotensi memicu krisis global yang lebih luas.

Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga ekonomi dan politik internasional.

Ia menyinggung kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai mungkin tidak sepenuhnya memperhitungkan dampak jangka panjang dari eskalasi konflik.

Menurutnya, kemarahan terhadap kebijakan pemerintah Amerika Serikat bisa berdampak langsung pada warga negaranya di luar negeri.

Sentimen anti-AS berpotensi meningkat dan memicu aksi teror atau intimidasi terhadap warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam kebijakan politik.

“Warga Amerika Serikat kalau bepergian ke luar negeri harus hati-hati. Karena mungkin di negara yang dikunjungi, rakyatnya marah kepada Trump, tapi dilampiaskan kepada warga negaranya,” tandasnya.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa konflik bersenjata tidak pernah berdampak terbatas pada garis depan pertempuran saja.

Efek psikologis, politik, dan sosial dapat menjalar lintas negara dan memengaruhi hubungan antarbangsa.

Ketegangan akibat serangan rudal yang meleset ke fasilitas sipil menjadi pengingat bahwa eskalasi militer selalu membawa risiko yang sulit dikendalikan.

Negara-negara di kawasan Teluk kini berada dalam posisi siaga, sementara dunia internasional mencermati kemungkinan perluasan konflik yang dapat mengubah peta geopolitik global dalam waktu singkat.