Anggaran Darurat dan Hunian Tetap Disiapkan, Penanganan Bencana Terus Dipercepat
adainfo.id – Pemerintah memastikan penanganan bencana di sejumlah daerah terdampak berjalan cepat, terkoordinasi, dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui dukungan anggaran, logistik, serta percepatan layanan publik.
Langkah tersebut dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mempercepat pemulihan pascabencana.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak 268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ungkap Tito dikutip Jumat (19/12/2025).
Selain dukungan dari pemerintah pusat, Tito mengungkapkan bahwa solidaritas antar daerah juga terlihat melalui bantuan anggaran dan logistik dari pemerintah daerah lain serta asosiasi pemerintah kabupaten.
Dukungan lintas wilayah ini dinilai mempercepat proses tanggap darurat dan pemulihan di daerah terdampak bencana.
“Total 43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana, lebih kurang 5 miliar, jadi lebih kurang 48 miliar,” tuturnya.
Menurut Tito, sinergi tersebut menjadi bukti bahwa penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab satu daerah, melainkan kerja bersama secara nasional.
Layanan Administrasi Kependudukan Dipercepat
Dalam kesempatan yang sama, Tito menegaskan bahwa pemerintah juga mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana agar hak-hak administratif masyarakat tetap terpenuhi.
“Dari Kemendagri membentuk 9 tim, dari dukcapil ke 3 provinsi, mulai 10 Desember kemarin, untuk mempercepat layanan, pengurusan dokumen-dokumen dukcapil, seperti akte kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), yang hilang dan lain-lain, tanpa memungut bayaran sudah diturunkan,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak untuk segera mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta administrasi lainnya.
Untuk pemulihan jangka menengah dan panjang, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Pembangunan huntap tersebut akan dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan dari pihak non-APBN, termasuk yayasan sosial.
“Ini dukungan dari beberapa yayasan, yaitu hunian tetap,” bebernya.
“Mengenai lokasi-lokasinya, jadi 2.600 unit, ini tanpa APBN, Aceh 1.000 unit, Sumut 1.000 unit, dan Sumbar 600 unit. Besok, akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung sana,” sambungnya.
Perbaikan Kantor Desa Jadi Perhatian Pemerintah
Tito juga menyoroti dampak bencana terhadap infrastruktur pemerintahan di tingkat desa.
Pemerintah saat ini tengah mendata kantor desa yang mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat.
“Khusus yang rusak ringan ini akan kita lihat kemampuan daerah apakah mampu, kalau tidak mampu kita akan ambil alih, dan untuk yang rusak berat nanti kami akan tunjukkan kepada Menteri PU,” tandasnya.
Ia menegaskan, keberlangsungan layanan pemerintahan di tingkat desa menjadi prioritas agar roda administrasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan pascabencana.
