Angka Kemiskinan di Jakarta Turun, Begini Penjelasannya
adainfo.id – Gubernur Pramono Anung menyampaikan kabar terkait kondisi sosial ekonomi karena berdasarkan data terkini, angka kemiskinan di Jakarta mengalami penurunan secara year on year (yoy).
Hal ini menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di tengah tekanan ekonomi nasional dan global.
Kemiskinan Turun, Daya Beli Masyarakat Dijaga
Pramono menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta tidak hanya mencatat penurunan kemiskinan.
Namun juga mengambil langkah konkret dalam menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan pengendalian inflasi.
“Ternyata kemiskinan kita tidak (naik), turun karena sudah ditulis di hampir semua media. Jadi kemiskinan Jakarta dari year ke year itu tidak naik, malah turun,” ujarnya dikutip Senin (28/7/2025).
Menurut Pramono, capaian tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Pemerintah Provinsi aktif menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok, menjaga pasokan barang penting, serta merancang stimulus ekonomi yang tepat sasaran.
Pemprov Kendalikan Inflasi Lewat Insentif Pajak PBBKB
Salah satu kebijakan kunci yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah pemberian insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Kebijakan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 542 Tahun 2025.
“Karena kami ingin mengontrol tentang yang pertama supaya inflasinya tidak naik tinggi. Karena Pemerintah Jakarta termasuk pemerintah yang secara serius mengontrol inflasi,” kata Pramono.
Langkah ini diambil untuk menahan laju kenaikan harga transportasi, yang kerap menjadi pemicu utama inflasi di wilayah perkotaan.
Dengan menurunnya beban pajak bahan bakar, biaya operasional masyarakat dan sektor usaha menjadi lebih ringan, yang pada akhirnya membantu menjaga stabilitas harga barang dan jasa.
Penerimaan Pajak Meningkat, Stimulus untuk Masyarakat Diperluas
Pramono juga menyoroti bahwa tingginya penerimaan pajak daerah tahun ini memberikan ruang fiskal bagi Pemprov Jakarta untuk mengeluarkan berbagai insentif yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Maka dengan demikian ini kami berikan, nanti jangka waktunya pun akan kami sampaikan,” pungkasnya.
Dengan kebijakan ini, Jakarta menjadi salah satu daerah yang aktif mengintegrasikan pengelolaan fiskal dan pengendalian inflasi secara simultan demi memperkuat daya tahan ekonomi lokal.
