Arah Baru Pendidikan Tinggi: Beasiswa Diperluas, Fokus Sains dan Kesehatan
adainfo.id – Presiden Prabowo Subianto menekankan perlunya perluasan akses beasiswa dan penguatan pendidikan sains serta tenaga kesehatan sebagai langkah strategis memperkuat pendidikan tinggi nasional.
Arahan tersebut disampaikan dalam Taklimat Presiden Republik Indonesia bersama Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2026 yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/01/2026).
Taklimat ini menjadi forum dialog langsung antara Presiden dan para pemangku kepentingan pendidikan tinggi, dengan fokus pada pemerataan akses pendidikan, penguatan sains dan teknologi, serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di sektor kesehatan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa forum tersebut mendapat respons positif dari para rektor dan guru besar.
“Ada permohonan juga dari para rektor dan guru besar agar forum-forum seperti ini bisa lebih dirutinkan kembali,” papar Prasetyo dikutip Kamis (15/01/2026).
Jumlah Mahasiswa Tinggi, Akses Beasiswa Dinilai Masih Terbatas
Dalam taklimat tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan bahwa jumlah mahasiswa aktif di Indonesia saat ini mencapai sekitar 9,9 juta orang.
Namun, dari angka tersebut, penerima beasiswa baru menyentuh sekitar 1,1 juta mahasiswa, jumlah yang dinilai masih belum sebanding dengan kebutuhan.
Menanggapi kondisi tersebut, Presiden memberikan arahan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) bersama Kementerian Sekretariat Negara untuk melakukan perumusan ulang kebijakan beasiswa.
“Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami, terutama Mendiktisaintek dan kami sebagai Mensesneg untuk mencoba menghitung ulang, mengformulakan ulang bagaimana memperbesar sebanyak-banyaknya penerima beasiswa,” paparnya.
Langkah ini diharapkan mampu memperluas kesempatan mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi untuk mengakses pendidikan tinggi berkualitas.
Selain perluasan beasiswa, Presiden Prabowo juga menaruh perhatian besar pada penguatan pendidikan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM.
Ia mengarahkan agar alokasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) lebih difokuskan pada bidang-bidang tersebut sebagai strategi percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Beliau sempat menyampaikan berharap mencapai di atas 80 persen, karena kita memang konsentrasi untuk mengejar ketertinggalan kita terlebih dahulu dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” jelas Prasetyo.
Kebijakan ini dinilai sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global dan persaingan ekonomi berbasis inovasi.
Pemerintah Siapkan Langkah Atasi Kekurangan Dokter dan Tenaga Medis
Dalam taklimat yang sama, Presiden Prabowo juga menyoroti persoalan serius terkait kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter dan dokter spesialis di berbagai daerah.
Pemerintah, kata Prasetyo, telah menyiapkan dua langkah utama untuk menjawab tantangan tersebut.
“Sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan untuk program studi-program studi kedokteran, untuk itu diperbesar dari sisi penerimaan jumlah mahasiswanya maupun yang menuju ke dokter spesialis,” tuturnya.
“Yang kedua memang mau tidak mau nampaknya kita harus memberanikan diri untuk mau tidak mau kita membuat fakultas baru untuk kedokteran umum,” sambungnya.
Tak hanya dokter umum dan spesialis, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan dokter gigi, farmasi, serta teknologi kesehatan, seiring pesatnya perkembangan alat-alat medis berbasis teknologi.
Terkait rencana pendirian fakultas-fakultas kedokteran baru, Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan kajian mendalam.
“Titiknya belum, sedang dalam proses kita identifikasi, sebaiknya ada di mana dan berapa kira-kira yang kita perlukan,” tukasnya.
Kajian tersebut mencakup kebutuhan wilayah, kesiapan infrastruktur, hingga ketersediaan tenaga pengajar, agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan berkelanjutan.
Melalui berbagai arahan strategis tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun sistem pendidikan tinggi yang inklusif, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional jangka panjang.
