Banjir Tahunan Cirebon Timur Kembali Melanda, Warga Minta Gubernur dan Bupati Turun Tangan
adainfo.id – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cirebon selama beberapa hari terakhir kembali memicu banjir di sejumlah wilayah rawan, khususnya di Kecamatan Waled dan Pasaleman, dua kawasan yang saban tahun menjadi langganan genangan saat musim penghujan datang.
Sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi (18/5/25), puluhan rumah dilaporkan tergenang, akses jalan terputus, dan ratusan hektare sawah terancam gagal panen. Aktivitas pendidikan juga lumpuh di beberapa titik.
Tokoh masyarakat Cirebon Timur, Raden Hamzaiya, menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dinilai lamban dan abai dalam menangani banjir berulang yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.
“Kami merasa seperti warga kelas dua. Tiap tahun kami kebanjiran, tapi solusi dari pemerintah hanya bantuan mie instan dan foto di lokasi. Kapan ini selesai?” tegas Hamzaiya.
Banjir Tahunan Jadi “Tradisi” Tanpa Solusi
Hamzaiya menyebut bahwa banjir yang melanda Waled dan Pasaleman bukan peristiwa baru. Namun ironisnya, tidak ada langkah struktural yang serius dari pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Rumah terendam, sekolah diliburkan, sawah rusak, dan fasilitas umum lumpuh. Ini bukan musibah alam semata, ini akibat dari buruknya tata kelola lingkungan dan ketimpangan pembangunan,” katanya.
Ia mengkritik tajam kebijakan yang cenderung reaktif dan tidak berorientasi pada rencana jangka panjang.
“Pemerintah datang hanya saat banjir, kemudian hilang. Kami tidak butuh pencitraan, kami butuh solusi. Jangan sampai banjir ini terus menjadi siklus penderitaan yang diwariskan turun-temurun,” ujar Hamzaiya.
Desak Pembentukan Tim Khusus dan Pendekatan Komprehensif
Hamzaiya mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Cirebon Imron untuk segera membentuk tim khusus yang berfokus pada pengendalian banjir di wilayah timur. Ia menekankan perlunya pendekatan menyeluruh, mulai dari: Normalisasi sungai dan perbaikan tanggul, Pembangunan sistem drainase terpadu, Edukasi dan pelibatan masyarakat, serta Penataan kembali ruang kawasan rawan banjir
“Ini soal keberpihakan kebijakan. Kalau pemerintah benar-benar peduli, mestinya sudah ada masterplan banjir untuk Cirebon Timur,” tegasnya.
Hamzaiya juga menyoroti prioritas pembangunan yang tidak proporsional. Ia menilai, pemerintah terlalu sibuk membangun pencitraan melalui program-program yang tak menyentuh akar kebutuhan rakyat.
“Program pembinaan anak nakal dengan dikirim ke barak militer itu penting, tapi apa lebih penting dari menyelamatkan ribuan warga dari banjir? Saat anak-anak kami tidak bisa sekolah, sawah gagal panen, dan rumah rusak, di mana negara?” kritiknya.
Peringatan Keras: Jangan Tunggu Korban Jiwa
Hamzaiya mengaku sudah berkali-kali menyuarakan kebutuhan perbaikan infrastruktur dan pemerataan pembangunan. Namun hingga kini, tidak ada satu pun langkah nyata yang bisa memberikan harapan.
“Kami ini juga warga Jawa Barat. Kami juga bayar pajak. Tapi saat bencana datang, seolah kami tak masuk radar prioritas. Ini menyakitkan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kerugian ekonomi, tapi juga keselamatan dan masa depan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
“Banjir ini bukan cuma genangan air. Ini trauma yang terus bertumpuk dari tahun ke tahun. Jika tidak ditangani, efek sosialnya akan jauh lebih luas dan dalam,” imbuhnya.
