Bapanas Soroti Peran Harga Pangan dalam Menahan Tekanan Ekonomi Nasional 

adainfo.id – Upaya menjaga kestabilan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari persoalan pangan. Ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan pokok menjadi faktor fundamental yang memengaruhi daya beli masyarakat sekaligus menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Dalam konteks tersebut, pemerintah menempatkan penguatan akses pangan terjangkau sebagai salah satu instrumen utama dalam strategi pengendalian inflasi dan perlindungan konsumsi rumah tangga.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa stabilitas harga pangan memiliki korelasi langsung dengan kondisi ekonomi nasional.

Ketika harga kebutuhan pokok dapat dijangkau oleh masyarakat luas, terutama kelompok rentan, konsumsi rumah tangga akan tetap terjaga dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa lembaganya mendapat mandat khusus untuk mengawal sisi hilir dari rantai pasok pangan nasional.

Fokus utama tersebut diarahkan agar distribusi pangan dapat berjalan efektif dan harga di tingkat konsumen tetap stabil.

“Guna menjaga daya beli masyarakat, Badan Pangan Nasional mendukung pelaksanaan program stimulus ekonomi. Terlebih Bapanas didaulat untuk menjaga hilir dari rantai pasok pangan agar masyarakat dapat memperoleh akses pangan yang terjangkau,” kata Amran dikutip Minggu (08/02/2026).

Menurut Amran, penguatan sisi hilir sangat krusial karena di titik inilah harga pangan berhadapan langsung dengan konsumen.

Ketidakseimbangan pada distribusi, biaya logistik, maupun pasokan berpotensi mendorong lonjakan harga yang berdampak luas pada inflasi dan konsumsi rumah tangga.

Bantuan Pangan Beras Jadi Instrumen Penjaga Daya Beli

Sebagai bagian dari kebijakan stimulus ekonomi, Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat.

Program ini mulai dijalankan pada kuartal III 2025 dengan sasaran keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di berbagai daerah.

Dalam skema tersebut, setiap KPM menerima bantuan beras sebanyak 20 kilogram untuk alokasi dua bulan.

Program ini dirancang untuk memberikan bantalan konsumsi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di tengah dinamika harga pangan global dan domestik.

Hingga November 2025, realisasi bantuan pangan beras telah menjangkau lebih dari 18 juta KPM.

Nilai anggaran yang disalurkan mencapai sekitar Rp4,97 triliun, mencerminkan skala intervensi pemerintah dalam menjaga ketahanan konsumsi masyarakat.

Program bantuan ini dinilai efektif dalam menekan tekanan pengeluaran rumah tangga, terutama pada kelompok yang sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk belanja pangan.

Perluasan Stimulus dengan Beras dan MinyaKita

Memasuki kuartal IV 2025, pemerintah memperluas cakupan stimulus pangan dengan menambahkan minyak goreng MinyaKita ke dalam paket bantuan.

Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan strategis selain beras.

“Tidak hanya beras yang disalurkan, tapi juga MinyaKita, sehingga paket bantuan terdiri atas beras 20 kg dan MinyaKita 4 liter bagi setiap KPM untuk alokasi 2 bulan,” ujar Amran.

Penambahan minyak goreng dalam paket bantuan mencerminkan respons pemerintah terhadap struktur konsumsi rumah tangga.

Di mana minyak goreng menjadi salah satu komoditas dengan kontribusi signifikan terhadap inflasi pangan.

Hingga akhir Desember 2025, penyaluran bantuan beras dan MinyaKita telah mencapai lebih dari 17 juta KPM dengan total anggaran sekitar Rp6,5 triliun.

Program ini juga menjadi bagian dari strategi stabilisasi harga di tingkat konsumen, khususnya menjelang akhir tahun yang biasanya diwarnai peningkatan permintaan.

Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadan

Pemerintah menempatkan periode Ramadan sebagai fase krusial dalam pengendalian harga pangan.

Lonjakan permintaan musiman berpotensi memicu kenaikan harga jika tidak diantisipasi dengan intervensi yang tepat.

Amran menegaskan bahwa stabilitas pangan menjadi prioritas utama pemerintah sesuai arahan Presiden.

“Ingat kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Sesuai perintah Bapak Presiden, untuk stabilkan harga. Kita jaga harga pangan sampai Ramadan selesai,” kata Amran.

Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan pemerintah bahwa ketahanan pangan bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan politik.

Gangguan pada sektor pangan berisiko menimbulkan efek berantai terhadap inflasi, daya beli, dan kepercayaan publik.

Selain itu, memasuki kuartal I 2026, pemerintah memastikan program bantuan pangan beras dan minyak goreng tetap berlanjut.

Bahkan, jumlah penerima manfaat ditargetkan meningkat secara signifikan.

Jumlah KPM yang semula sekitar 18 juta ditingkatkan menjadi 33,2 juta KPM.

Perluasan sasaran ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumsi rumah tangga di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.

Menurut Amran, peningkatan jumlah penerima mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada kelompok rentan yang tertinggal dalam akses terhadap pangan pokok.

Perluasan bantuan ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas permintaan domestik, yang menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

Konsumsi Rumah Tangga Penopang Utama Ekonomi

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kebijakan menjaga akses pangan terjangkau berkontribusi terhadap kinerja ekonomi nasional.

Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,11 persen, menjadi yang tertinggi sejak 2023.

Pada triwulan IV 2025, ekonomi bahkan tumbuh 5,39 persen secara tahunan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi motor utama pertumbuhan tersebut.

“Konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar,” ujar Amalia dikutip Minggu (08/02/2026).

Sepanjang 2025, konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 53,8 persen terhadap PDB nasional dan tumbuh 4,98 persen.

Pertumbuhan ini tidak terlepas dari daya beli masyarakat yang relatif terjaga serta berbagai stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah, termasuk bantuan pangan.

Keterkaitan Akses Pangan dan Stabilitas Ekonomi

Penguatan akses pangan terjangkau dipandang sebagai kebijakan multidimensi yang tidak hanya berdampak pada sektor sosial, tetapi juga makroekonomi.

Ketika harga pangan terkendali, tekanan inflasi dapat diredam, ruang kebijakan moneter menjadi lebih longgar, dan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan.

Dalam konteks ini, peran Bapanas sebagai koordinator kebijakan pangan nasional menjadi semakin strategis.

Sinergi dengan Bulog, pemerintah daerah, dan kementerian terkait diperlukan untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan efektif.

Ke depan, tantangan utama terletak pada menjaga kesinambungan program di tengah dinamika fiskal, perubahan iklim, serta fluktuasi harga pangan global.

Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa akses pangan terjangkau akan tetap menjadi fondasi kebijakan ekonomi nasional demi menjaga pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.