BPN Depok Perkuat Transparansi Layanan Publik, Praktisi Hukum: Kami Akan Pantau

adainfo.id – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat reformasi layanan publik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kemitraan strategis.

Langkah ini diwujudkan dalam forum coffee morning bersama insan pers yang digelar di Aula BPN Depok, Jumat (25/07/2025), yang dihadiri langsung oleh Kepala Kantor BPN Kota Depok, Budi Jaya.

Dalam pertemuan tersebut, Budi Jaya menyampaikan bahwa kehadiran media sangat penting dalam menyampaikan informasi pertanahan kepada masyarakat secara terbuka dan berimbang.

Menurutnya, kemitraan dengan media bukan sekadar kebutuhan publikasi, melainkan bagian dari upaya membangun persepsi positif terhadap layanan pertanahan yang selama ini dianggap rumit, lambat, dan tertutup.

“Kami menyadari pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat dan membangun persepsi positif. Informasi yang tidak sampai ke publik bisa menimbulkan kesalahpahaman,” kata Budi Jaya di hadapan puluhan jurnalis.

BPN Terapkan Layanan Berbasis Digital

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa digitalisasi menjadi fondasi utama dalam transformasi layanan BPN Depok.

Transformasi ini diwujudkan melalui pemanfaatan dua aplikasi utama, yaitu BHUMI dan Sentuh Tanahku, yang telah dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat.

Aplikasi BHUMI memberikan akses informasi spasial secara daring, mencakup status hak atas tanah, peta bidang tanah, serta tata ruang.

Sementara itu, aplikasi Sentuh Tanahku memudahkan masyarakat memantau proses permohonan dan administrasi pertanahan secara real-time melalui perangkat seluler.

“Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa melihat langsung tahapan pengajuan sertifikat tanah mereka. Tapi tentu, prinsip kehati-hatian dan perlindungan data tetap kami jaga,” ujar Budi.

Ia juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak serta merta membuka data pribadi pemohon.

“Privasi tetap menjadi prioritas. Data pemohon hanya dapat diakses atas perintah pengadilan,” tambah Budi.

BPN Depok Lakukan Restrukturisasi Pejabat

Selain fokus pada digitalisasi, Kantor BPN Kota Depok juga melakukan penyegaran struktur organisasi.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pelantikan sejumlah pejabat pengawas baru di lingkungan BPN Depok untuk memperkuat layanan di berbagai lini strategis.

Beberapa pejabat yang dilantik diantaranya:

• Adnan Fabyandi, S.T., M.P.W.K., M.M.G. – Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
• Dr. Galih Permana Sasmita, S.H., M.Kn. – Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
• Dorotius Kurniawan Abimanyu, S.ST. – Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, dan
• Fuad Nauval, S.H. – Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan

Formasi baru ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan pertanahan, khususnya dalam aspek kecepatan, kepastian hukum, serta ketepatan informasi yang diterima oleh masyarakat.

“Kami tahu masyarakat ingin layanan yang cepat dan pasti. Kami siap menjawab itu dengan kerja maksimal,” ucap Budi Jaya penuh optimisme.

Harapan Terbuka dari Publik dan Aktivis Hukum

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah insan pers juga mengapresiasi langkah BPN Kota Depok yang mulai membuka diri dan berani berdialog langsung dengan media.

Namun, mereka juga mengingatkan agar komitmen transparansi tidak sekadar menjadi jargon.

Salah satu tokoh hukum dan pemerhati kebijakan publik, Guntur Saputra, S.H., turut memberikan pandangan tegasnya.

Ia mengapresiasi coffee morning sebagai bentuk itikad baik, namun menekankan bahwa pengawasan publik tetap akan dilakukan.

“Kami berharap BPN Kota Depok benar-benar menjalani pelayanan yang transparan kepada masyarakat. Jangan ada proses pengurusan surat tanah yang dipersulit dan berlarut-larut,” tegas Guntur.

Ia menyampaikan bahwa jika dalam praktiknya ditemukan adanya pelayanan yang menyimpang dari komitmen transparansi dan profesionalisme, pihaknya tidak akan segan mengambil langkah hukum.

“Kami akan memantau kinerja BPN Depok. Bila nanti ada temuan terkait pelayanan yang tidak sesuai dengan komitmen mereka, kami siap menempuh jalur hukum,” tambahnya.

Kolaborasi dengan Media untuk Wujudkan Layanan Berintegritas

Menutup pernyataannya, Budi Jaya menyampaikan bahwa membangun kepercayaan publik adalah pekerjaan kolektif.

BPN tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari media, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari media dan partisipasi masyarakat sangat kami butuhkan. Target kami, data pertanahan harus semakin lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh publik,” tandasnya.

Forum coffee morning ini, menurut Budi, akan menjadi agenda berkala untuk menjaga komunikasi dua arah antara BPN dan insan media, sekaligus sebagai sarana menerima masukan terhadap kualitas layanan pertanahan di Kota Depok.

“Kami ingin menjadikan pelayanan pertanahan sebagai salah satu wajah pemerintah yang transparan, terbuka, dan melayani. Dengan sinergi dan kolaborasi, kami optimistis bisa mewujudkan layanan yang berintegritas dan berpihak kepada kepentingan publik,” ujarnya menutup sesi dialog.