BPN Depok Tuntaskan 98 Persen Berkas Tertunda

adainfo.id – Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok menutup tahun 2025 dengan capaian kinerja yang dinilai sangat signifikan.

Hingga akhir Desember 2025, BPN Depok berhasil menyelesaikan hampir seluruh tunggakan berkas layanan pertanahan yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan klasik di Kota Depok.

Data resmi mencatat, realisasi kegiatan pertanahan yang dikelola BPN Kota Depok sepanjang tahun 2025 hampir menyentuh angka setengah triliun rupiah.

Seluruh kegiatan tersebut bersumber dari pajak negara dan dijalankan melalui koordinasi serta sinergi intensif dengan Pemerintah Kota Depok.

Capaian tersebut sekaligus menegaskan peran strategis BPN Depok sebagai institusi pelayanan publik yang menjadi garda terdepan dalam urusan administrasi pertanahan, sertifikasi tanah, hingga dukungan terhadap pembangunan infrastruktur daerah.

Salah satu capaian paling menonjol adalah keberhasilan BPN Kota Depok menuntaskan berkas layanan pertanahan tertunda periode 2016 hingga 2024.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Budi Jaya, mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 jumlah berkas tertunda mencapai 11.291 berkas.

Seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut berhasil ditekan secara bertahap melalui berbagai strategi pembenahan internal, optimalisasi sumber daya manusia, serta penerapan sistem kerja yang lebih terukur dan transparan.

“Hingga 25 Desember 2025, jumlah berkas tertunda turun menjadi 1.091 berkas, dan per 29 Desember 2025 kembali berkurang menjadi 888 berkas. Artinya, tingkat penyelesaian telah mencapai sekitar 98 persen,” ujar Budi Jaya, Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran BPN Depok yang tetap fokus menjalankan tugas meski menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Budi Jaya tidak menampik bahwa dalam proses penyelesaian tunggakan berkas, pihaknya kerap menghadapi tekanan, bahkan intimidasi dari berbagai pihak.

Namun, ia menegaskan bahwa BPN Depok memilih untuk tetap bekerja secara profesional dan berpegang pada aturan yang berlaku.

“Tidak semua pihak mau saling membantu. Bahkan ada tekanan dan intimidasi. Namun kami memilih tetap fokus bekerja dan menyelesaikan target-target kinerja,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa berbagai tudingan negatif yang sempat muncul dijawab oleh BPN Depok dengan kinerja nyata dan hasil yang dapat diukur.

“Data ini menjadi bukti kerja nyata seluruh pegawai BPN Depok. Tudingan miring dan fitnah kami jawab dengan kinerja. Kami percaya Tuhan tidak tidur, dan dari setiap proses selalu ada pelajaran, edukasi, serta inovasi,” ungkapnya.

Program PTSL 2025 Berjalan Sesuai Target

Selain penyelesaian tunggakan berkas, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2025 juga menjadi salah satu fokus utama BPN Kota Depok.

Program nasional tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat secara menyeluruh.

Budi Jaya memastikan seluruh tahapan PTSL di Kota Depok berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Proses pendataan, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat dilakukan dengan pengawasan ketat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

“PTSL bukan hanya soal jumlah sertifikat, tetapi juga soal kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat atas tanahnya,” ujarnya.

Monitoring internal dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan serta menjamin pelayanan yang adil bagi seluruh warga.

Dukungan terhadap Pembangunan Infrastruktur Kota Depok

Tak hanya berfokus pada layanan administrasi pertanahan, BPN Kota Depok juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis di wilayah tersebut.

Salah satu kontribusi nyata adalah pengadaan tanah untuk proyek pelebaran jalan di kawasan Sawangan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Kota Depok, Fuad Nauval menjelaskan bahwa sejak Juli 2025 pihaknya telah menginisiasi proses pengadaan tanah sebanyak 58 bidang yang mayoritas merupakan milik warga.

“Saya sudah berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Disrumkim, Pak Dadan Rustandi, dan juga bersama Wali Kota Depok. Hingga hari ini, progres pengadaan tanah sudah mencapai sekitar 94 persen,” kata Fuad.

Ia menyebutkan bahwa saat ini hanya tersisa empat bidang tanah yang masih dalam proses penyelesaian administrasi dan kesepakatan nilai.

Dampak Langsung bagi Masyarakat

Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan tersebut dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kota Depok.

Proyek tersebut diharapkan mampu mengurangi kemacetan, memperlancar mobilitas warga, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Upaya BPN Depok dalam mendukung proyek infrastruktur ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, baik tokoh masyarakat maupun jajaran pemerintah daerah, karena dinilai menunjukkan kolaborasi nyata antarinstansi dalam membangun kota.

Sinergi antara BPN, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang selama ini kerap menjadi sumber konflik.

Komitmen Pelayanan Publik Berkelanjutan

Melalui sederet capaian tersebut, BPN Kota Depok menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai institusi pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Capaian penyelesaian 98 persen berkas tertunda tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi juga simbol perubahan budaya kerja yang lebih responsif dan berorientasi pada hasil.

BPN Depok menyatakan akan terus melakukan evaluasi dan inovasi pelayanan agar ke depan tidak kembali terjadi penumpukan berkas, sekaligus memastikan setiap layanan pertanahan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan hukum.