Bupati Imron Sindir Keras Ketua KONI

KIM
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, saat dikonfirmasi, Jum'at (08/08/25) (foto: adainfo.id)

adainfo.id – Dunia olahraga Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan publik setelah kisruh di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon mencuat ke permukaan.

Polemik yang melibatkan Ketua KONI, Sutardi Raharja, mendapat respon tegas sekaligus sindiran pedas dari Bupati Cirebon, Imron.

Alih-alih memberikan dukungan atau dorongan perbaikan, Imron justru menilai Sutardi layak tetap bertahan di kursi pimpinan.

Alasannya, Sutardi disebut-sebut memiliki kemampuan finansial yang cukup besar untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di organisasi olahraga tersebut.

Sindiran Soal Kemampuan Finansial

Dalam keterangannya, Imron mengungkapkan bahwa Sutardi bahkan dikabarkan sanggup menutup temuan Inspektorat sebesar Rp200 juta dengan menggunakan dana pribadi.

“Ngapain Sutardi harus mundur segala. Maju terus saja, kan dia banyak duit. Temuan saja dia bayar pakai uang sendiri, itu juga kabarnya sih,” ujar Imron dengan nada sarkas, Jumat (8/8/2025).

Sindiran itu tidak berhenti di situ. Imron juga menyebut pernah mendengar informasi bahwa jika anggaran hibah sebesar Rp4 miliar tidak cair, Sutardi siap menanggungnya sendiri.

“Kalau benar, ini bukan lagi Ketua KONI, tapi sudah seperti ‘donatur tetap’ olahraga Cirebon,” tambahnya.

Meski mengakui kemampuan finansial Sutardi, Imron menegaskan bahwa uang bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan memimpin organisasi olahraga. Ia menyoroti fenomena mundurnya sejumlah pengurus KONI dalam waktu berdekatan.

Menurutnya, jika satu atau dua pengurus mengundurkan diri, hal itu masih dianggap wajar.

Namun, jumlah pengurus yang mundur kali ini dinilai di luar batas kewajaran.

“Kalau satu dua orang mundur, masih wajar. Ini kok banyak yang mundur? Artinya memang ada yang tidak beres di tubuh KONI Cirebon,” tegasnya.

Kondisi tersebut, lanjut Imron, bisa menjadi indikator bahwa suasana internal KONI sedang tidak sehat. Ia menduga ada masalah serius dalam pola kepemimpinan maupun manajemen organisasi.

Kekhawatiran Menjelang BK Porprov

Imron juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak kisruh internal KONI menjelang Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat.

Menurutnya, polemik yang terus berlarut-larut berpotensi mempengaruhi konsentrasi atlet dan menghambat persiapan tim.

“Kalau begini terus, kapan prestasi olahraga di Cirebon bisa maju?” ujarnya dengan nada prihatin.

Ia mengingatkan bahwa tujuan utama KONI adalah mendukung dan memajukan prestasi atlet, bukan terjebak dalam konflik internal yang berkepanjangan.

KONI Tidak di Bawah Kewenangan Bupati

Menariknya, meski mengkritik keras, Imron mengaku tidak akan memanggil Sutardi secara langsung untuk membicarakan masalah ini.

Alasannya, KONI bukan merupakan lembaga yang berada di bawah kewenangan langsung bupati.

Sebagai solusi, ia menyarankan agar KONI Jawa Barat turun tangan dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan kisruh yang terjadi.

“Kalau jabatan kosong, ya tinggal diganti. Banyak kok orang berkompeten. Yang penting prestasi atlet bisa naik,” pungkasnya.

Latar Belakang Kisruh KONI Cirebon

Kisruh di tubuh KONI Kabupaten Cirebon menjadi sorotan publik setelah sejumlah pengurus mengundurkan diri secara bersamaan.

Langkah ini memunculkan spekulasi adanya ketidakharmonisan di internal organisasi.

Selain itu, temuan Inspektorat senilai Rp200 juta turut memperkeruh situasi. Meski kabarnya telah dibayar oleh Sutardi menggunakan dana pribadi, isu tersebut tetap menjadi bahan perbincangan publik.

Beberapa pihak menilai, permasalahan ini seharusnya diselesaikan melalui evaluasi kepemimpinan dan pembenahan manajemen internal. Namun, di tengah upaya pembenahan, hubungan antar pengurus tampak semakin renggang.

Sebagai Ketua KONI, Sutardi memikul tanggung jawab besar dalam membina atlet dan mengelola anggaran yang tidak sedikit.

Namun, tantangan terbesarnya saat ini adalah memulihkan kepercayaan publik serta menjaga soliditas internal organisasi.

Kritik dari Bupati Imron menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah menginginkan perubahan positif.

Meski tidak memiliki wewenang langsung, suara bupati tentu membawa bobot tersendiri di mata masyarakat dan pemangku kepentingan olahraga.

Dengan persiapan BK Porprov yang semakin dekat, Sutardi dituntut mengambil langkah strategis untuk memastikan prestasi atlet tidak terganggu oleh kisruh internal. Bagaimanapun, keberhasilan atlet di ajang provinsi akan menjadi tolok ukur kinerja KONI di mata publik.

BSP GROUP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *