Buruh Serukan Hapus Outsourcing, Wamenaker Bilang Ini
adainfo.id – Isu penghapusan sistem outsourcing kembali mencuat dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Salah satu tuntutan utama para buruh adalah penghapusan tenaga kerja alih daya yang dinilai merugikan hak dan kesejahteraan pekerja.
Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, atau yang akrab disapa Noel, menyatakan bahwa pemerintah belum memutuskan secara final.
Kemudian juga masih terus melakukan kajian teknis terhadap sistem outsourcing tersebut.
“Itu pasti terdapat hal-hal yang sangat teknis yang harus dikerjakan,” ujar Noel kepada awak media di Jakarta, kemarin.
Tunggu Keputusan Presiden, Bukan Semata Wewenang Kemenaker
Noel menekankan bahwa keputusan mengenai penghapusan outsourcing bukanlah kewenangan tunggal Kementerian Ketenagakerjaan.
Hal itu sepenuhnya bergantung pada kebijakan eksekutif Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah keputusan eksekutif, perintah, ya harus dilakukan. Tinggal kan nanti kita lihat kajiannya itu seperti apa,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa meski ada dorongan dari buruh, kebutuhan harmonisasi kepentingan pekerja dan dunia usaha tetap menjadi pertimbangan utama pemerintah.
May Day Jadi Momentum Kolaborasi Nasional
Lebih lanjut, Wamenaker Noel memandang peringatan May Day bukan hanya sebagai ajang demonstrasi.
Akan tetapi sebagai momentum kolaboratif untuk menyatukan visi antara buruh, pemerintah, dan pelaku industri.
“Ini momentum di mana semua kekuatan komponen bangsa harus saling kolaborasi,” kata Noel.
Noel juga menyinggung tantangan global seperti perang tarif internasional yang turut mempengaruhi sektor ketenagakerjaan dalam negeri.
“Tinggal ini bisa kita jadikan sebuah momentum untuk bicara tentang patriotisme, menjadikan kolaborasi antara industri, kaum buruh dan pemerintah,” imbuh Noel.
Presiden Prabowo Tegaskan Dukungan Hapus Outsourcing, Tapi…
Sementara itu, dalam pidatonya saat peringatan May Day di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan dukungan terhadap penghapusan outsourcing, namun dengan pendekatan bertahap.
“Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa investasi tetap menjadi fondasi utama dalam menyediakan lapangan pekerjaan.
Oleh karena itu, pemerintah akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang bertugas merumuskan mekanisme transisi yang berimbang.
